MEMBATASI KEWENANGAN MEMBENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PRESIDEN: STUDI PERBANDINGAN NEGARA AMERIKA SERIKAT: LIMITING THE AUTHORITY TO FORM PRESIDENTIAL LEGISLATION: A COMPARATIVE STUDY OF THE UNITED STATES
Membatasi kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan presiden: Studi perbandingan negara Amerika Serikat: LIMITING THE AUTHORITY TO FORM PRESIDENTIAL LEGISLATION: A COMPARATIVE STUDY OF THE UNITED STATES
Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Bahasa
id
Abstrak
Inggris
This study examines the limitation of the President’s legislative authority within Indonesia’s presidential system. Using a normative legal approach through conceptual, statutory, and comparative analysis, the research highlights the President’s dominant role in lawmaking with the House of Representatives, including the power to issue Laws, Government Regulations in Lieu of Law (Perppu), Government Regulations, and Presidential Regulations. This dominance risks weakening the separation of powers and leading to a hyper-presidential system. By comparison, the United States’ presidential model grants full legislative authority to Congress, while the President is limited to administrative powers through executive orders. This study recommends reducing the Indonesian President’s legislative authority, restricting it to implementing regulations, thereby promoting a purer and more balanced presidential system. Learning from the U.S. practice may strengthen Indonesia’s constitutional framework by reinforcing the boundaries between legislative and executive powers. Ultimately, this reform aims to restore the function of each branch in accordance with the principle of checks and balances.
Bahasa Indonesia
Penelitian ini membahas pembatasan kewenangan legislatif Presiden dalam sistem presidensial Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif yang mencakup perspektif konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan, studi ini menyoroti peran penting Presiden dalam pembentukan hukum bersama DPR. Pembatasan diperlukan karena Presiden memiliki kewenangan untuk menerbitkan berbagai produk hukum, seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Presiden (Perpres). Sementara itu, model Amerika Serikat membatasi peran Presiden dalam legislasi dan memberikan kewenangan penuh kepada Congress. Indonesia dapat belajar dari sistem ini untuk memastikan pemisahan kekuasaan yang lebih tegas dan mencegah pengaruh eksekutif yang berlebihan dalam proses pembentukan hukum.