KONSTITUSIONALITAS DAN PEMBATASAN KONSTITUSIONALISME KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGADILI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH: LEGAL IMPLICATIONS OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 135/PUU-XXI/2024: LEGISLATIVE REFORM IN THE FIELD OF ELECTIONS IN INDONESIA
Perselisihan Pilkada LEGALITAS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGADILI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH: SUATU KAJIAN KONSTITUSIONALITAS DAN PEMBATASAN KONSTITUSIONALISME: Konstitusionalisasi Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Sengketa Hasil Pilkada
Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Language
id
Abstract
English
The transfer of authority to resolve disputes over the results of the Regional Elections from the Supreme Court to the Constitutional Court through the Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XX/2022, which is considered not in line with the provisions of Article 22E and Article 18 paragraph (4) of the 1945 Constitution. By using normative legal research methods through laws and regulations and conceptual approaches, this study found inconsistencies in the interpretation of the constitution by the Constitutional Court. This progressive interpretation expands the meaning of the election regime beyond the original intent of the constitution, thus creating a potential legal vacuum and abuse of authority. Therefore, it is necessary to apply a more consistent interpretation and in accordance with the principles of constitutionalism to maintain legal certainty in resolving Pilkada disputes.
Bahasa Indonesia
Pada awalnya perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah menjadi domain Mahkamah Agung, kewenangan ini berpindah, hingga Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 yang mengukuhkan kewenangan permanen terhadap MK. Jurisprudensi tersebut tentu bertentangan dengan Pasal 22E UUD NRI 1945. Secara yuridis, Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Terdapat inkonsistensi interpretasi konstitusi, melampaui konstruksi UUD NRI 1945 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (recht vacuum) dan cenderung abuse of power. Karena itu MK wajib menerapkan interpretasi konstitusional yang konsisten terhadap UUD NRI 1945 untuk menjaga kepastian hukum. Serta menerapkan kerangka paham konstitusionalisme terbatas, dengan mangacu tiga parameter utama yaitu keselarasan dengan konstruksi hukum, menjunjung prinsip konstitusi, dan perlindungan hak warga negara.
Affiliations come from OpenAlex; journal OAI-PMH metadata carries none. Authors without an OpenAlex ID are matched by name, which can merge or split people.