JAMINAN KONSTITUSIONAL DEMONSTRAN DAN UJI PROPORSIONALITAS TINDAKAN APARAT PENEGAK HUKUM: CONSTITUTIONAL GUARANTEES FOR DEMONSTRATORS AND THE PROPORTIONALITY TEST OF LAW ENFORCEMENT ACTIONS
KONSTITUSI,KEBEBASAN BERPENDAPAT, DAN DILEMA APARAT DALAM MENGHADAPI AKSI DEMONSTRASI: CONSTITUTIONAL GUARANTEES FOR DEMONSTRATORS AND THE PROPORTIONALITY TEST OF LAW ENFORCEMENT ACTIONS
Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Bahasa
id
Abstrak
Inggris
This article sharpens the “inherent tension” as a conflict between constitutional guarantees of freedom of expression and assembly (Article 28E, 1945 Constitution) and the state’s duty to restrict them for public order, security, and others’ rights (Article 28J), operationalized through Law No. 9/1998, the Police Law, and Police Regulation No. 7/2012. It maps and interprets the demonstration regime and its limiting parameters, and identifies legal, institutional, and operational factors shaping the “officers’ dilemma.” Using normative legal research (statutory, conceptual, and case studies), the study finds: limiting terms remain vague; legality–necessity–proportionality tests and the least-restrictive-means principle are often ignored; and systemic factors norm ambiguity, inconsistent SOP/ROE, weak oversight and accountability, a culture of impunity, limited recording (e.g., body-worn cameras), and thin negotiation/crowd-management capacity widen the norm–practice gap. The “dilemma” is an implementation failure remediable through clearer parameters, operationalized proportionality tests in SOPs, mandatory evidence recording, and stronger independent oversight.
Bahasa Indonesia
Ketegangan inheren antara kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi dan kewajiban negara untuk menjaga ketertiban umum merupakan tantangan utama di negara demokrasi. Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis mendalam terhadap kerangka hukum yang mengatur demonstrasi di Indonesia serta faktor-faktor sistemik yang berkontribusi pada dilema yang dihadapi aparat penegak hukum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, analisis ini mengungkap adanya kesenjangan signifikan (das sein vs. das sollen) antara kerangka hukum yang canggih dan protektif terhadap hak (UUD 1945, UU No. 9/1998, Perkap No. 7/2012) dengan implementasinya di lapangan yang sering kali diwarnai oleh tindakan represif yang mengabaikan asas proporsionalitas dan nesesitas. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan doktrin keseimbangan kepentingan dan proporsionalitas sebagai lensa analisis utama untuk mendekonstruksi "dilema" aparat, dengan membingkainya kembali sebagai kegagalan penerapan hukum alih-alih sebuah paradoks yang tak terpecahkan. Kesimpulannya, dilema aparat diperparah oleh isu sistemik, termasuk budaya impunitas dan akuntabilitas yang lemah, yang secara kolektif melanggengkan siklus kekerasan dalam aksi demonstrasi.
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
Afiliasi tidak diketahui
Organisasi berbeda
Organisasi sama
Afiliasi tidak diketahui
Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulis
Organisasi
Artikel bersama
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.