ANALISIS DEKONSTRUKSI PUTUSAN MK NOMOR 191/PUU-XXIII/2025 DALAM PERSPEKTIF JUSTICE AS FAIRNESS JOHN RAWLS: A DECONSTRUCTIVE ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 191/PUU XXIII/2025 FROM THE PERSPECTIVE OF JOHN RAWLS’ CONCEPT OF JUSTICE AS FAIRNESS
Dekonstruksi Hak Pensiun Seumur Hidup Anggota DPR: Analisis Putusan MK Nomor 191/PUU-XXIII/2025 Perspektif Keadilan Rawls: A DECONSTRUCTIVE ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 191/PUU XXIII/2025 FROM THE PERSPECTIVE OF JOHN RAWLS’ CONCEPT OF JUSTICE AS FAIRNESS
Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Bahasa
id
Abstrak
Inggris
This research examines the implications of Constitutional Court Decision No. 191/PUU-XXIII/2025 regarding lifelong pensions for DPR members through John Rawls' Justice as Fairness. The primary issue is the regulatory anomaly in Law 12/1980, which is incompatible with the post-amendment constitutional structure. Using normative legal research with statutory, case, and conceptual approaches, this study dissects the Court's ratio decidendi. Findings reveal a legal deconstruction of Law 12/1980 due to nomenclature incompatibility and norm antinomies. In the author's analysis, the decision aligns with the Difference Principle and the Veil of Ignorance to correct distributive inequality in officials' administrative rights. The novelty lies in its conceptual contribution to reformulating financial rights based on fiscal accountability for the least advantaged groups. The Court serves as a policy director to ensure proportional legal reform.
Bahasa Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025 terhadap skema pensiun seumur hidup anggota DPR dalam kerangka filsafat hukum John Rawls. Masalah utama yang dikaji adalah anomali regulasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 yang menciptakan ketimpangan distribusi kesejahteraan antara pejabat negara dengan masyarakat umum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, penelitian ini membedah ratio decidendi Mahkamah melalui teori Justice as Fairness. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi melakukan dekonstruksi hukum terhadap UU 12/1980 yang dinilai sebagai produk hukum "fosil" karena tidak lagi relevan dengan struktur ketatanegaraan pasca-amandemen UUD 1945 dan melanggar prinsip kepastian hukum. Melalui lensa John Rawls, putusan ini merupakan manifestasi dari Difference Principle dan Veil of Ignorance, di mana Mahkamah bertindak sebagai institusi penyeimbang untuk menghapus privilese elitis yang membebani fiskal negara. Penelitian menyimpulkan bahwa judicial activism yang dilakukan Mahkamah bertujuan untuk memaksa rekonstruksi regulasi hak administratif pejabat negara yang lebih proporsional, akuntabel, dan selaras dengan prinsip keadilan distributif demi kemaslahatan kelompok yang paling tidak beruntung (the least advantaged).