KONSTITUSIONALITAS SKEMA PENSIUN PEJABAT NEGARA: UJI PROPORSIONALITAS BEBAN APBN PASCA-PUTUSAN MK NOMOR 191/PUU-XXIII/2025: THE CONSTITUTIONALITY OF THE PENSION SCHEME FOR GOVERNMENT OFFICIALS: A TEST OF THE PROPORTIONALITY OF THE BURDEN ON THE STATE BUDGET FOLLOWING CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 191/PUU-XXIII/2025
DISKURSUS KEADILAN DALAM SKEMA DANA PENSIUN PEJABAT NEGARA PASCA PUTUSAN MK NOMOR 191/PUU-XXIII/2025: ANTARA HAK KONSTITUSIONAL DAN PRINSIP EFISIENSI APBN: THE CONSTITUTIONALITY OF THE PENSION SCHEME FOR GOVERNMENT OFFICIALS: A TEST OF THE PROPORTIONALITY OF THE BURDEN ON THE STATE BUDGET FOLLOWING CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 191/PUU-XXIII/2025
Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Bahasa
id
Abstrak
Inggris
This article discusses the constitutionality of the lifetime pension scheme for House of Representatives members. Constitutional Court Decision No. 191/PUU-XXIII/2025 declared Law No. 12 of 1980 conditionally unconstitutional. This raises two questions: first, whether the amtswürde doctrine remains appropriate to justify lifetime pensions without a minimum term of service in the post-amendment constitutional design; second, how the boundaries of the legislature's open legal policy should be defined in establishing a pension scheme burdening the State Budget. This article finds that the amtswürde doctrine is invalid, and the resulting fiscal burden fails the proportionality principle, violating the citizens' right to fair state financial management. The thesis advanced is that since the doctrine has lost its validity and the fiscal burden is disproportionate, the legislature's discretion within the open legal policy must be constrained by proportionality and fiscal justice principles.
Bahasa Indonesia
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXIII/2025 dinyatakan tidak dapat diterima karena kehilangan objek, setelah didahului oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan UU Nomor 12 Tahun 1980 inkonstitusional bersyarat. Kedua putusan membentuk satu kesatuan analitis yang mengungkap perbedaan antara doktrin amtswürde yang diajukan Pemerintah untuk membenarkan pensiun seumur hidup anggota DPR dengan prinsip keadilan distributif dan efisiensi APBN. Penelitian normatif ini, menggunakan pendekatan undang-undang, kasus, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian ini adalah Amtswürde tidak dapat dijadikan dasar pensiun seumur hidup tanpa syarat masa kerja dalam desain kelembagaan pasca-amandemen UUD NRI 1945; beban APBN Rp226 miliar per tahun gagal memenuhi uji proporsionalitas.
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
Afiliasi tidak diketahui
Organisasi berbeda
Organisasi sama
Afiliasi tidak diketahui
Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulis
Organisasi
Artikel bersama
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.