INSTRUMENTALISASI BUZZER POLITIK DAN LEGITIMASI PEMBATASAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF KONSTITUSI: THE POLITICAL INSTRUMENTALIZATION OF BUZZERS AND THE LEGITIMIZATION OF RESTRICTIONS ON FREEDOM OF EXPRESSION IN INDONESIA FROM A CONSTITUTIONAL PERSPECTIVE
INSTRUMENTALISASI BUZZER POLITIK DAN LEGITIMASI PEMBUNGKAMAN UNJUK RASA DI INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF KONSTITUSI: THE POLITICAL INSTRUMENTALIZATION OF BUZZERS AND THE LEGITIMIZATION OF RESTRICTIONS ON FREEDOM OF EXPRESSION IN INDONESIA FROM A CONSTITUTIONAL PERSPECTIVE
Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Bahasa
id
Abstrak
Inggris
Freedom of opinion and expression is guaranteed under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). However, the existence of state-affiliated political buzzer networks operating through doxing, report bombing, and coordinated smear campaigns, combined with the selective enforcement of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) against government critics, has generated a crisis in democratic deliberation. This normative legal research employs statutory and conceptual approaches to analyze the constitutional framework of freedom of expression and the position of political buzzers as instruments restricting public expression. The study finds that digital coordination tolerated by state-affiliated actors creates a systemic chilling effect on citizens’ constitutional rights. The combination of UU ITE criminalization and coordinated digital attacks establishes a multilayered restriction mechanism incompatible with substantive democracy. This article proposes a three-dimensional legal reconstruction through explicit regulation of inauthentic political behavior, strengthening the investigative mandate of the National Human Rights Commission, and harmonizing Constitutional Court jurisprudence with law enforcement practices.
Bahasa Indonesia
Kebebasan berpendapat dan hak unjuk rasa dijamin UUD 1945 serta ICCPR. Namun, instrumentalisasi buzzer politik terkoordinasi terafiliasi negara dan represi sistematis unjuk rasa sah menimbulkan krisis struktural deliberasi demokratis. Melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, artikel ini menganalisis kerangka konstitusional dan konstitusionalitas buzzer politik sebagai sensor lunak. Penelitian menemukan bahwa jaringan inautentik yang ditoleransi negara menghasilkan chilling effect sistemis atas ekspresi yang dilindungi konstitusi, sehingga jelas merupakan pelanggaran tidak langsung atas kewajiban tripartit negara, menghormati, melindungi, memenuhi, dalam hukum HAM. Kombinasi kriminalisasi UU ITE dan serangan digital terkoordinasi menciptakan mekanisme pembungkaman berlapis yang tidak selaras dengan demokrasi substantif dalam UUD 1945. Artikel ini mengajukan rekonstruksi tiga dimensi: regulasi eksplisit perilaku politik inautentik, penguatan mandat investigatif Komnas HAM, dan harmonisasi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dengan praktik penegakan hukum.