Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal

ASIMETRI HUKUM ACARA DALAM PUTUSAN MK NOMOR 01/PHPU.PRES-XXIV/2026: REKONSTRUKSI TENGGANG WAKTU DAN KEDUDUKAN HUKUM

PROCEDURAL ASYMMETRY IN CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 01/PHPU.PRES-XXIV/2026: RECONSTRUCTION OF THE TIME FRAME AND LEGAL STATUS

Jurnal Nomokrasi · Vol. 4 No. mokrasi (2026) · hlm. 354–370

Terbit
2026-10-29
Penerbit
Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Bahasa
id

Abstrak

Bahasa Indonesia

Penerapan hukum acara dalam perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden menuntut keseimbangan antara kepastian prosedural dan akses terhadap keadilan konstitusional. Persoalan ini tampak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, ketika MK mempertimbangkan keadaan khusus dalam menilai tenggang waktu, tetapi menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pertimbangan MK serta merekonstruksi parameter penerapan kedua persyaratan tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan penilaian tenggang waktu dan kedudukan hukum tidak serta-merta kontradiktif, tetapi menuntut penalaran yang koheren mengenai dasar dan batas keadaan khusus. Kebaruan penelitian terletak pada model rekonstruksi bertahap yang menghubungkan kewenangan mengadili, kedudukan hukum, tenggang waktu, dan konsekuensi hukum. Model ini menegaskan bahwa keadaan khusus tidak otomatis mengesampingkan persyaratan prosedural lainnya.

Inggris

The application of procedural law in presidential election disputes requires a balance between procedural certainty and access to constitutional justice. This issue arises in Constitutional Court Decision Number 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, in which the Court considered special circumstances when assessing the filing deadline but declared the petition inadmissible due to the Petitioners’ lack of legal standing. This study aims to analyze the Court’s reasoning and reconstruct the parameters governing these two procedural requirements. The study employs a normative legal method. The analysis finds that the different assessments of the filing deadline and legal standing do not necessarily constitute a contradiction, but require coherent reasoning regarding the basis and limits of special circumstances. The novelty lies in a staged reconstruction model linking jurisdiction, legal standing, filing deadlines, and legal consequences. The model establishes that special circumstances do not automatically override other procedural requirements.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

2 penulis · 1 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
SyahwalAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unhas.ac.id/index.php/jnomokrasi/oai, pertama di-harvest 2 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="id">ASIMETRI HUKUM ACARA DALAM PUTUSAN MK NOMOR 01/PHPU.PRES-XXIV/2026: REKONSTRUKSI TENGGANG WAKTU DAN KEDUDUKAN HUKUM</dc:title>
	<dc:title xml:lang="en">PROCEDURAL ASYMMETRY IN CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 01/PHPU.PRES-XXIV/2026: RECONSTRUCTION OF THE TIME FRAME AND LEGAL STATUS</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="id">Muhammad, Raihan</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Muhammad, Raihan</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="id">Akses Terhadap Keadilan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id">Hukum Acara</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id">Kedudukan Hukum</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id">Mahkamah Konstitusi</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id">Tenggang Waktu</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="id">Penerapan hukum acara dalam perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden menuntut keseimbangan antara kepastian prosedural dan akses terhadap keadilan konstitusional. Persoalan ini tampak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, ketika MK mempertimbangkan keadaan khusus dalam menilai tenggang waktu, tetapi menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pertimbangan MK serta merekonstruksi parameter penerapan kedua persyaratan tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan penilaian tenggang waktu dan kedudukan hukum tidak serta-merta kontradiktif, tetapi menuntut penalaran yang koheren mengenai dasar dan batas keadaan khusus. Kebaruan penelitian terletak pada model rekonstruksi bertahap yang menghubungkan kewenangan mengadili, kedudukan hukum, tenggang waktu, dan konsekuensi hukum. Model ini menegaskan bahwa keadaan khusus tidak otomatis mengesampingkan persyaratan prosedural lainnya.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="en">The application of procedural law in presidential election disputes requires a balance between procedural certainty and access to constitutional justice. This issue arises in Constitutional Court Decision Number 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, in which the Court considered special circumstances when assessing the filing deadline but declared the petition inadmissible due to the Petitioners’ lack of legal standing. This study aims to analyze the Court’s reasoning and reconstruct the parameters governing these two procedural requirements. The study employs a normative legal method. The analysis finds that the different assessments of the filing deadline and legal standing do not necessarily constitute a contradiction, but require coherent reasoning regarding the basis and limits of special circumstances. The novelty lies in a staged reconstruction model linking jurisdiction, legal standing, filing deadlines, and legal consequences. The model establishes that special circumstances do not automatically override other procedural requirements.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin</dc:publisher>
	<dc:date>2026-10-29</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unhas.ac.id/index.php/jnomokrasi/article/view/54589</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Jurnal Nomokrasi; Vol. 4 No. 2 (2026): JURNAL NOMOKRASI (In Progres); 354-370</dc:source>
	<dc:language>id</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unhas.ac.id/index.php/jnomokrasi/article/view/54589/15187</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2026 Jurnal Nomokrasi</dc:rights>
</oai_dc:dc>