Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal Tanpa peringkat SINTA

Analisis Yuridis Penegakan Hukum Persekongkolan Gabungan pada Tender Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Hasanuddin Civil and Bussiness Law Review · Vol. 3 No. 1 (2026) · hlm. 33–47

DOI
10.20956/9x043149
ISSN
3089-0144
Terbit
2026-10-05
Penerbit
Civil Law Departmen of Faculty of Law, Hasanuddin University
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kajian difokuskan pada Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-L/2024 terkait pengadaan perangkat laboratorium di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Penelitian bertujuan menganalisis karakteristik persekongkolan tender dan implikasi hukum terhadap pejabat pengadaan yang terlibat dalam perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan investigator KPPU. Hasil penelitian menunjukkan adanya persekongkolan gabungan antara pejabat pengadaan, distributor, dan peserta tender. Spesifikasi pengadaan diarahkan pada satu distributor tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan ketidakefisienan keuangan negara. Penelitian juga menemukan bahwa KPPU memiliki keterbatasan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada pejabat negara karena subjek sanksi hanya ditujukan kepada pelaku usaha. Akibatnya, sanksi terhadap pejabat pengadaan bergantung pada rekomendasi administratif dan kemungkinan tindak lanjut pidana korupsi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya revisi hukum persaingan usaha untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pejabat yang terlibat dalam persekongkolan tender.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

2 penulis · 1 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unhas.ac.id/index.php/hcblr/oai, pertama di-harvest 2 Nov 2026, terakhir terlihat 15 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Analisis Yuridis Penegakan Hukum Persekongkolan Gabungan pada Tender Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Ridwan, Rofi'ah</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Aswan, Muhammad Aswan</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">KPPU</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Penegakan Hukum</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Pengadaan Barang dan Jasa</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Persekongkolan Tender</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Persaingan Usaha Tidak Sehat</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">-</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kajian difokuskan pada Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-L/2024 terkait pengadaan perangkat laboratorium di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Penelitian bertujuan menganalisis karakteristik persekongkolan tender dan implikasi hukum terhadap pejabat pengadaan yang terlibat dalam perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan investigator KPPU. Hasil penelitian menunjukkan adanya persekongkolan gabungan antara pejabat pengadaan, distributor, dan peserta tender. Spesifikasi pengadaan diarahkan pada satu distributor tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan ketidakefisienan keuangan negara. Penelitian juga menemukan bahwa KPPU memiliki keterbatasan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada pejabat negara karena subjek sanksi hanya ditujukan kepada pelaku usaha. Akibatnya, sanksi terhadap pejabat pengadaan bergantung pada rekomendasi administratif dan kemungkinan tindak lanjut pidana korupsi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya revisi hukum persaingan usaha untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pejabat yang terlibat dalam persekongkolan tender.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Civil Law Departmen of Faculty of Law, Hasanuddin University</dc:publisher>
	<dc:date>2026-10-05</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">text</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unhas.ac.id/index.php/hcblr/article/view/50234</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.20956/9x043149</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Hasanuddin Civil and Bussiness Law Review; Vol. 3 No. 1 (2026): VOLUME 3 ISSUE 1 2026; 33-47</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id">Hasanuddin Civil &amp; Business Law REview; Vol 3 No 1 (2026): VOLUME 3 ISSUE 1 2026; 33-47</dc:source>
	<dc:source>3089-0144</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unhas.ac.id/index.php/hcblr/article/view/50234/15113</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2026 Hasanuddin Civil and Bussiness Law Review</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>