Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal Tanpa peringkat SINTA

Tantangan Kebijakan Penataan Spasial Pada Tanah Ulayat Adat: Studi Kasus Di Provinsi Bali

Development Policy and Management Review (DPMR) · Vol. ume (2023) · hlm. 157–173

DOI
10.61731/dpmr.vi.26485
ISSN
2830-5094
Terbit
2023-05-23
Penerbit
Pusat Penelitian Kebijakan Pembangunan, Universitas Hasanuddin
Bahasa
en

Abstrak

Keberagaman komunitas adat di Indonesia tidak hanya menjadi sumber kekayaan bangsa tetapi juga menimbulkan berbagai macam konflik. Salah satu konflik adat yang banyak ditemui yaitu sengketa kepemilikan tanah adat/ulayat. Pemicu konflik ini timbul dari berbagai macam sumber seperti: 1) benturan norma hukum nasional dengan hukum adat, 2) kuantitas penatausahaan tanah ulayat yang sangat luas, 3) sengketa tanah antar masyarkat dan 4) masih adanya mafia-mafia tanah. Provinsi Bali sebagai komunitas adat di Indonesia tidak terlepas dari konflik tanah yang telah berlangsung puluhan tahun. Beberapa faktor yang diidentifikasi menjadi akar permasalahan munculnya sengketa tanah adat di Provinsi Bali antara lain: 1) faktor data, 2) masyarakat adat, 3) pemerintah, 4) regulasi, 5) instansi berwenang, dan 6) lingkungan. Beberapa rekomendasi kebijakan jangka pendek, menengah dan panjang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Intervensi jangka pendek dapat dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi dan pemahaman terkait prosedur pengakuan terhadap tanah ulayat di Bali melalui gerakan desa sadar hukum, penyelesaian sengketa terkait konflik tanah diutamakan melalui cara negosiasi dan mediasi, serta adanya Reward dan punishment yang tegas terhadap petugas berwenang dalam sertifikasi tanah. Intervensi jangka menengah dilakukan dengan memperbaiki dan penyempurnaan birokrasi serta sistem sertifikasi tanah untuk mempercepat proses pelayanan publik, serta secara jangka panjang perlu dilakukan penyelarasan pluralisme hukum pusat dan daerah dalam kegiatan pengelolaan dan penggunaan tanah secara berkelanjutan. Penyelesaian konflik tanah ulayat sangat memungkinkan dengan kerlibatan berbagai elemen sosial antara pemerintah, sektor bisnis, masyarakat atau stakeholder terkait.

Jaringan kolaborasi para penulis

4 penulis · 6 tautan kepenulisan bersama · 3 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • National Research and Innovation Agency
  • Ministry of Foreign Affairs
  • Ministry of Industry of the Republic of Indonesia
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unhas.ac.id/index.php/DPMR/oai, pertama di-harvest 2 Nov 2026, terakhir terlihat 15 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Tantangan Kebijakan Penataan Spasial Pada Tanah Ulayat Adat: Studi Kasus Di Provinsi Bali</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Juniawan, Wayan Dedy</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Vandhika, Aulady </dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Ramadhanti, Jovita </dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Rensyaputra, Rensyaputra</dc:creator>
	<dc:description xml:lang="en">Keberagaman komunitas adat di Indonesia tidak hanya menjadi sumber kekayaan bangsa tetapi juga menimbulkan berbagai macam konflik. Salah satu konflik adat yang banyak ditemui yaitu sengketa kepemilikan tanah adat/ulayat. Pemicu konflik ini timbul dari berbagai macam sumber seperti: 1) benturan norma hukum nasional dengan hukum adat, 2) kuantitas penatausahaan tanah ulayat yang sangat luas, 3) sengketa tanah antar masyarkat dan 4) masih adanya mafia-mafia tanah. Provinsi Bali sebagai komunitas adat di Indonesia tidak terlepas dari konflik tanah yang telah berlangsung puluhan tahun. Beberapa faktor yang diidentifikasi menjadi akar permasalahan munculnya sengketa tanah adat di Provinsi Bali antara lain: 1) faktor data, 2) masyarakat adat, 3) pemerintah, 4) regulasi, 5) instansi berwenang, dan 6) lingkungan. Beberapa rekomendasi kebijakan jangka pendek, menengah dan panjang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Intervensi jangka pendek dapat dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi dan pemahaman terkait prosedur pengakuan terhadap tanah ulayat di Bali melalui gerakan desa sadar hukum, penyelesaian sengketa terkait konflik tanah diutamakan melalui cara negosiasi dan mediasi, serta adanya Reward dan punishment yang tegas terhadap petugas berwenang dalam sertifikasi tanah. Intervensi jangka menengah dilakukan dengan memperbaiki dan penyempurnaan birokrasi serta sistem sertifikasi tanah untuk mempercepat proses pelayanan publik, serta secara jangka panjang perlu dilakukan penyelarasan pluralisme hukum pusat dan daerah dalam kegiatan pengelolaan dan penggunaan tanah secara berkelanjutan. Penyelesaian konflik tanah ulayat sangat memungkinkan dengan kerlibatan berbagai elemen sosial antara pemerintah, sektor bisnis, masyarakat atau stakeholder terkait.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Pusat Penelitian Kebijakan Pembangunan, Universitas Hasanuddin</dc:publisher>
	<dc:date>2023-05-23</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unhas.ac.id/index.php/DPMR/article/view/26485</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.61731/dpmr.vi.26485</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Development Policy and Management Review (DPMR); Volume 2 Issue 2 December 2022; 157-173</dc:source>
	<dc:source>2830-5094</dc:source>
	<dc:source>10.61731/dpmr.vi</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unhas.ac.id/index.php/DPMR/article/view/26485/9758</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2023 Development Policy and Management Review (DPMR)</dc:rights>
</oai_dc:dc>