Partisipasi publik merupakan pilar utama administrasi publik untuk menjamin transparansi dan legitimasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kualitas partisipasi masyarakat dalam proses formulasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus eksploratif, data dianalisis secara rigid melalui lensa teori desain partisipatoris Democracy Cube yang mencakup tiga dimensi: pemilihan partisipan, komunikasi dan pengambilan keputusan, serta otoritas dan pengaruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi Ranperda beroperasi dalam struktur multi-saluran yang terfragmentasi. Melalui dimensi pemilihan partisipan, ditemukan dikotomi antara saluran formal teknokrasi yang eksklusif dan saluran representatif lokal yang inklusif namun bias kepentingan politik. Pada dimensi komunikasi, interaksi masih tertahan pada level penyampaian preferensi dan sosialisasi searah, belum mencapai derajat deliberasi sejati. Akibatnya, pada dimensi otoritas, pengaruh masyarakat berada pada level dampak komunikatif di mana keputusan akhir akomodasi aspirasi sepenuhnya tetap dikendalikan oleh aktor negara. Studi ini memberikan kontribusi teoretis dengan menunjukkan ketidakseimbangan perkembangan dimensi Democracy Cube di tingkat lokal. Secara praktis, disarankan adanya reformasi regulasi internal DPRD yang mewajibkan pemberian argumentasi publik tertulis atas setiap aspirasi masyarakat yang tidak diadopsi, guna mengubah ritualisme legislasi menjadi akuntabilitas deliberatif yang substansial.
Affiliations come from OpenAlex; journal OAI-PMH metadata carries none. Authors without an OpenAlex ID are matched by name, which can merge or split people.