Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal Tanpa peringkat SINTA

RESPONSIVE LAW SYSTEM OF FINANCIAL TECHNOLOGY: UPAYA REKONSTRUKSI KONSEP PENYELESAIAN SENGKETA P EER - TO - PEER LE NDING

Legislatif · Vol. UME No. MOR (2020) · hlm. 116–133

DOI
10.20956/jl.v3i1.10210
ISSN
2722-8797, 2654-3982
Terbit
2020-05-31
Penerbit
UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Bahasa
en

Abstrak

Abstrak:Revolusi Industri 4.0 telah memberi dampak serius terhadap Indonesia. Salah satunya adalah pemanfaatan Financial Technology (Fintech) yang merupakan strategi dalam menjawab tantangan keuangan inklusif, yang diwujudkan melalui akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Melihat kinerja dan regulasi yang telah diterbitkan oleh pemerintah dan OJK terhadap perkembangan Fintech, nampaknya belum cukup. Hal tersebut bisa dicermati dari adanya problemproblem dalam mengaplikasikan fintech di lapangan,yaitu: adanya entitas Fintech P2P Lending Ilegal, suku bunga yang tinggi dan penagihan secara intimidatif terhadap konsumen. Sehingga, diperlukan rekonstuksi pengaturan dalam pengawasan, perlindungan para pihak hingga penyelesaian sengketa bagi pengguna fintech. Penelitian yang kami gunakan adalah yuridis normatif dan empiris yang nantinya memuat:Pertama, sinergitas sebagai peran antar elemen dalam menjalankan fungsinya terhadap pengaturan dan pengawasan Fintech. Kedua adalah hasil dari sinergitas stakeholders yaitu rekonstuksi pengaturan Fintech Ilegal. Terakhir adalah perlindungan konsumen, dengan merancang empat pilar yaitu infrastruktur, regulasi pengawasan market conduct, edukasi dan komunikasi. Kata Kunci: Financial Technology; Inovasi Disruptif; OJK; Pinjaman Online; P2P Lending Ilegal.

Jaringan kolaborasi para penulis

4 penulis · 4 tautan kepenulisan bersama · 2 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Gadjah Mada
  • University of Brawijaya
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Aprilian SumodiningratUniversitas Gadjah Mada1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/oai, pertama di-harvest 2 Nov 2026, terakhir terlihat 15 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">RESPONSIVE LAW SYSTEM OF FINANCIAL TECHNOLOGY : UPAYA REKONSTRUKSI KONSEP PENYELESAIAN SENGKETA P EER - TO - PEER LE NDING</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Rahma, Nabila Aulia</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Fauzanto, Adi</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Pranata, Keri</dc:creator>
	<dc:description xml:lang="en">Abstrak:Revolusi Industri 4.0 telah memberi dampak serius terhadap Indonesia. Salah satunya adalah pemanfaatan Financial Technology (Fintech) yang merupakan strategi dalam menjawab tantangan keuangan inklusif, yang diwujudkan melalui akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Melihat kinerja dan regulasi yang telah diterbitkan oleh pemerintah dan OJK terhadap perkembangan Fintech, nampaknya belum cukup. Hal tersebut bisa dicermati dari adanya problemproblem dalam mengaplikasikan fintech di lapangan,yaitu: adanya entitas Fintech P2P Lending Ilegal, suku bunga yang tinggi dan penagihan secara intimidatif terhadap konsumen. Sehingga, diperlukan rekonstuksi pengaturan dalam pengawasan, perlindungan para pihak hingga penyelesaian sengketa bagi pengguna fintech. Penelitian yang kami gunakan adalah yuridis normatif dan empiris yang nantinya memuat:Pertama, sinergitas sebagai peran antar elemen dalam menjalankan fungsinya terhadap pengaturan dan pengawasan Fintech. Kedua adalah hasil dari sinergitas stakeholders yaitu rekonstuksi pengaturan Fintech Ilegal. Terakhir adalah perlindungan konsumen, dengan merancang empat pilar yaitu infrastruktur, regulasi pengawasan market conduct, edukasi dan komunikasi. Kata Kunci: Financial Technology; Inovasi Disruptif; OJK; Pinjaman Online; P2P Lending Ilegal.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin</dc:publisher>
	<dc:date>2020-05-31</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/10210</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.20956/jl.v3i1.10210</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Legislatif; VOLUME 3 NOMOR 1 2019; 116-133</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id">Legislatif; VOLUME 3 NOMOR 1 2019; 116-133</dc:source>
	<dc:source>2722-8797</dc:source>
	<dc:source>2654-3982</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/10210/pdf</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2020 Jurnal Legislatif</dc:rights>
</oai_dc:dc>