Prioritas Investasi Keamanan Informasi Menggunakan Analytic Network Process (ANP) Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Abstract

Bahasa Indonesia

Keamanan informasi menjadi fokus utama bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, terutama dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks. Walaupun telah ada inisiatif dari Pemerintah Pusat seperti Indeks Keamanan Informasi (KAMI) yang diperkenalkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), implementasi di tingkat daerah masih dihadapkan dengan berbagai tantangan. Kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya anggaran, kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas, serta rendahnya kesadaran tentang pentingnya keamanan informasi. Penelitian ini menghipotesiskan bahwa dengan penerapan metode Analytic Network Process (ANP), Pemerintah Daerah dapat lebih efektif menentukan prioritas dalam investasi keamanan informasi, sehingga risiko ancaman siber dapat diminimalkan secara signifikan. Solusi yang diusulkan adalah penggunaan metode ANP untuk menangani hubungan antar kriteria yang saling terkait dan memberikan panduan prioritas yang komprehensif antara aspek teknologi, sumber daya manusia, dan kebijakan. Survei dilakukan terhadap pengambil keputusan dan pengelola teknis terkait keamanan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambil keputusan lebih memprioritaskan kerangka kerja manajemen keamanan informasi, sementara pengelola teknis lebih fokus pada aspek teknologi. Penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah dalam merumuskan strategi investasi yang lebih efektif untuk meningkatkan keamanan informasi dan melindungi data sensitif di wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Abstract Information security has become a primary focus for the Regional Government of Central Kalimantan Province, especially in facing increasingly complex cyber threats. Although there have been initiatives from the Central Government, such as the Information Security Index (KAMI) introduced by the National Cyber and Crypto Agency (BSSN), implementation at the regional level still faces various challenges. The main obstacles encountered are limited budgets, a shortage of qualified human resources, and a lack of awareness about the importance of information security. This study hypothesizes that by applying the Analytic Network Process (ANP) method, the Regional Government can more effectively prioritize investments in information security, thereby significantly minimizing cyber threat risks. The proposed solution is to use the ANP method to manage interrelated criteria and provide a comprehensive priority guide between technological, human resource, and policy aspects. Surveys were conducted with decision-makers and technical managers related to information security. The results of the study show that decision-makers prioritize the information security management framework, while technical managers focus more on technological aspects. This research is expected to assist the Regional Government in formulating more effective investment strategies to improve information security and protect sensitive data within the Central Kalimantan Provincial Government's jurisdiction.

English

Keamanan informasi menjadi fokus utama bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, terutama dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks. Walaupun telah ada inisiatif dari Pemerintah Pusat seperti Indeks Keamanan Informasi (KAMI) yang diperkenalkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), implementasi di tingkat daerah masih dihadapkan dengan berbagai tantangan. Kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya anggaran, kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas, serta rendahnya kesadaran tentang pentingnya keamanan informasi. Penelitian ini menghipotesiskan bahwa dengan penerapan metode Analytic Network Process (ANP), Pemerintah Daerah dapat lebih efektif menentukan prioritas dalam investasi keamanan informasi, sehingga risiko ancaman siber dapat diminimalkan secara signifikan. Solusi yang diusulkan adalah penggunaan metode ANP untuk menangani hubungan antar kriteria yang saling terkait dan memberikan panduan prioritas yang komprehensif antara aspek teknologi, sumber daya manusia, dan kebijakan. Survei dilakukan terhadap pengambil keputusan dan pengelola teknis terkait keamanan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambil keputusan lebih memprioritaskan kerangka kerja manajemen keamanan informasi, sementara pengelola teknis lebih fokus pada aspek teknologi. Penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah dalam merumuskan strategi investasi yang lebih efektif untuk meningkatkan keamanan informasi dan melindungi data sensitif di wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Abstract Information security has become a primary focus for the Regional Government of Central Kalimantan Province, especially in facing increasingly complex cyber threats. Although there have been initiatives from the Central Government, such as the Information Security Index (KAMI) introduced by the National Cyber and Crypto Agency (BSSN), implementation at the regional level still faces various challenges. The main obstacles encountered are limited budgets, a shortage of qualified human resources, and a lack of awareness about the importance of information security. This study hypothesizes that by applying the Analytic Network Process (ANP) method, the Regional Government can more effectively prioritize investments in information security, thereby significantly minimizing cyber threat risks. The proposed solution is to use the ANP method to manage interrelated criteria and provide a comprehensive priority guide between technological, human resource, and policy aspects. Surveys were conducted with decision-makers and technical managers related to information security. The results of the study show that decision-makers prioritize the information security management framework, while technical managers focus more on technological aspects. This research is expected to assist the Regional Government in formulating more effective investment strategies to improve information security and protect sensitive data within the Central Kalimantan Provincial Government's jurisdiction.