Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal Tanpa peringkat SINTA

OPTIMALISASI PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENDUKUNG SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS NOMOR 16 (TARGET 16.6)

Legislatif · Vol. UME No. MOR (2020) · hlm. 269–286

DOI
10.20956/jl.v3i2.10471
ISSN
2722-8797, 2654-3982
Terbit
2020-06-22
Penerbit
UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Bahasa
en

Abstrak

AbstractSDGs has 17 goals and 169 targets that are global action plans to end poverty, decrease disparity and protect environment. One at UN’s working program in ensuring justice can be found in SDG’s 16th point which is “Peace, Justice, and Strong Institution”. This goal advocate peace, justice, and strong institution. In its implementation, Indonesia had support that goal by ensuring its citizen to obtain basic rights as written in Indonesia’s constitution to fulfill social welfare as the highest priority in making public policy. To fulfull that particular goal Indonesia form an Ombudsman. It has to be done based on consideration on current condition that is deemed to run its function, effectively, and comprehensive in giving effective and transparant. Because our problem is complex thus the savency need to be optimalized through Ombudsman reform.Keywords: Ombdusman Republik Indonesia; Optimally the Public Service; Sustainable Development Goals; AbstrakSDGs memiliki 17 poin tujuan dan 169 target yang merupakan rencana aksi global untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Salah satu program kerja PBB dalam menjamin keadilan hukum di dunia terdapat pada poin ke-16 yaitu “Peace, Justice, and Strong Institutions”. Poin ke-16 ini mengupayakan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Dalam implementasinya, Indonesia sendiri sudah mendukung hal tersebut dengan menjamin warganya untuk mendapatkan hak-hak dasar, seperti yang diamanatkan dalam konstitusi. Untuk mengawal terselenggaranya pemenuhan kesejahteraan melalui pelayanan publik, Indonesia membentuk lembaga pengawas yaitu Ombudsman. Namun penulis merasa perlu pengoptimalan peran Ombudsman, sekaligus mendukung SDGs poin ke-16 yaitu Perdamaian, Keadilan, dan Penguatan lembaga demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Negara dituntut menjalankan fungsi secara tepat, cepat, dan komprehensif dalam memberi pelayanan yang efektif, transparan, serta jauh dari tindakan maladministrasi. Karena persoalan yang dihadapai oleh negara semakin kompleks dan rumit sehingga penanganannya harus lebih optimal melalui penguatan lembaga Ombudsman.Kata Kunci: Sustainable Development Goals, Pengoptimalan Pelayanan Publik, Ombdusman Republik Indonesia

Jaringan kolaborasi para penulis

2 penulis · 1 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Hasanuddin University
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/oai, pertama di-harvest 2 Nov 2026, terakhir terlihat 15 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">OPTIMALISASI PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENDUKUNG SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS NOMOR 16 (TARGET 16.6)</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Patulak, Adesya</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Giovanny, Hans</dc:creator>
	<dc:description xml:lang="en">AbstractSDGs has 17 goals and 169 targets that are global action plans to end poverty, decrease disparity and protect environment. One at UN’s working program in ensuring justice can be found in SDG’s 16th point which is “Peace, Justice, and Strong Institution”. This goal advocate peace, justice, and strong institution. In its implementation, Indonesia had support that goal by ensuring its citizen to obtain basic rights as written in Indonesia’s constitution to fulfill social welfare as the highest priority in making public policy. To fulfull that particular goal Indonesia form an Ombudsman. It has to be done based on consideration on current condition that is deemed to run its function, effectively, and comprehensive in giving effective and transparant. Because our problem is complex thus the savency need to be optimalized through Ombudsman reform.Keywords: Ombdusman Republik Indonesia; Optimally the Public Service; Sustainable Development Goals; AbstrakSDGs memiliki 17 poin tujuan dan 169 target yang merupakan rencana aksi global untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Salah satu program kerja PBB dalam menjamin keadilan hukum di dunia terdapat pada poin ke-16 yaitu “Peace, Justice, and Strong Institutions”. Poin ke-16 ini mengupayakan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Dalam implementasinya, Indonesia sendiri sudah mendukung hal tersebut dengan menjamin warganya untuk mendapatkan hak-hak dasar, seperti yang diamanatkan dalam konstitusi. Untuk mengawal terselenggaranya pemenuhan kesejahteraan melalui pelayanan publik, Indonesia membentuk lembaga pengawas yaitu Ombudsman. Namun penulis merasa perlu pengoptimalan peran Ombudsman, sekaligus mendukung SDGs poin ke-16 yaitu Perdamaian, Keadilan, dan Penguatan lembaga demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Negara dituntut menjalankan fungsi secara tepat, cepat, dan komprehensif dalam memberi pelayanan yang efektif, transparan, serta jauh dari tindakan maladministrasi. Karena persoalan yang dihadapai oleh negara semakin kompleks dan rumit sehingga penanganannya harus lebih optimal melalui penguatan lembaga Ombudsman.Kata Kunci: Sustainable Development Goals, Pengoptimalan Pelayanan Publik, Ombdusman Republik Indonesia</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin</dc:publisher>
	<dc:date>2020-06-22</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/10471</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.20956/jl.v3i2.10471</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Legislatif; VOLUME 3 NOMOR 2 2020; 269-286</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id">Legislatif; VOLUME 3 NOMOR 2 2020; 269-286</dc:source>
	<dc:source>2722-8797</dc:source>
	<dc:source>2654-3982</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/10471/5407</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2020 Jurnal Legislatif</dc:rights>
</oai_dc:dc>