Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal Tanpa peringkat SINTA

Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiami Hutan Adat

Legislatif · Vol. UME No. MOR (2020) · hlm. 79–92

DOI
10.20956/jl.v4i1.12322
ISSN
2722-8797, 2654-3982
Terbit
2020-12-27
Penerbit
UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Bahasa
en

Abstrak

Abstract UUD NRI 1945 mandates the government to protect the rights of every citizen, one of which is the protection of the rights of indigenous people (adat) to inhabit the indigenous forests. The legal issues in this research is how the position of indigenous and tribal peoples in the indigenous forest inhabit and how the protection of the constitutional rights of indigenous forest communities by the government. This study uses normative juridical approach made to the things that are theoretical principles of law. Based on this research, it is known that the position of indigenous and tribal peoples as subjects of law and customary rights to the forest owner. While legal protection by the government in the form of guaranteeing legal certainty of tenure of indigenous forest by indigenous and tribal peoples is to produce local law as a form of protection and recognition of indigenous peoples. Keywords: Forests; Governments; Indigenous And Tribal Peoples (adat); Abstrak UUD NRI 1945 mengamanatkan pemerintah untuk melindungi hak setiap warga negara, salah satunya adalah perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat dalam mendiami hutan adat. Isu hukum dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan masyarakat hukum adat dalam mendiami hutan adat dan bagaimana perlindungan terhadap hak konstitusional masyarakat hutan adat oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative yang dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa kedudukan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum dan pemilik hak atas hutan adat. Sedangkan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah berupa penjaminan kepastian hukum atas penguasaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat adalah dengan menghasilkan produk hukum daerah sebagai wujud perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat. Kata Kunci: Hutan; Masyarakat Hukum Adat; Pemerintah;

Jaringan kolaborasi para penulis

3 penulis · 3 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/oai, pertama di-harvest 2 Nov 2026, terakhir terlihat 15 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiami Hutan Adat</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Surya Dewi, Septya Hanung </dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Rachmi Handayani,  I Gusti Ayu Ketut </dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Najicha,  Fatma Ulfatun</dc:creator>
	<dc:description xml:lang="en">Abstract
UUD NRI 1945 mandates the government to protect the rights of every citizen, one of which is the protection of the rights of indigenous people (adat) to inhabit the indigenous forests. The legal issues in this research is how the position of indigenous and tribal peoples in the indigenous forest inhabit and how the protection of the constitutional rights of indigenous forest communities by the government. This study uses normative juridical approach made to the things that are theoretical principles of law. Based on this research, it is known that the position of indigenous and tribal peoples as subjects of law and customary rights to the forest owner. While legal protection by the government in the form of guaranteeing legal certainty of tenure of indigenous forest by indigenous and tribal peoples is to produce local law as a form of protection and recognition of indigenous peoples.
Keywords : Forests; Governments; Indigenous And Tribal Peoples (adat);
Abstrak
UUD NRI 1945 mengamanatkan pemerintah untuk melindungi hak setiap warga negara, salah satunya adalah perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat dalam mendiami hutan adat. Isu hukum dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan masyarakat hukum adat dalam mendiami hutan adat dan bagaimana perlindungan terhadap hak konstitusional masyarakat hutan adat oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative yang dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa kedudukan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum dan pemilik hak atas hutan adat. Sedangkan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah berupa penjaminan kepastian hukum atas penguasaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat adalah dengan menghasilkan produk hukum daerah sebagai wujud perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat.
Kata Kunci: Hutan; Masyarakat Hukum Adat; Pemerintah;</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin</dc:publisher>
	<dc:date>2020-12-27</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/12322</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.20956/jl.v4i1.12322</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Legislatif; VOLUME 4 NOMOR 1 2020; 79-92</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id">Legislatif; VOLUME 4 NOMOR 1 2020; 79-92</dc:source>
	<dc:source>2722-8797</dc:source>
	<dc:source>2654-3982</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/12322/6198</dc:relation>
</oai_dc:dc>