Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal Tanpa peringkat SINTA

Pengambilalihan Piutang Milik Terpidana Untuk Menggantikan Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi

Legislatif · Vol. UME No. MOR (2021) · hlm. 168–179

DOI
10.20956/jl.vi.14598
ISSN
2722-8797, 2654-3982
Terbit
2021-07-18
Penerbit
UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Bahasa
en

Abstrak

Abstract Corruption in essence is an act that is against the law but has many dimensions of its own. Corruption crimes are directly or indirectly detrimental to the State's finances or the country's economy, which at the same time harms the people. Victims of corruption crimes are the State and the people, because with the existence of corruption crimes, the country's finances are reduced and disturbed. Some criminals who were sentenced to fines or substitute money prefer to be replaced by imprisonment. This means that state losses are not recovered. Recently, the idea of impoverishment for corruptors has emerged, namely by being punished with the obligation to return a number of state losses. However, the formal procedural approach through the current criminal procedural law has not been able to recover state losses. In fact, state losses caused by corruption are state assets that must be saved. Keywords: Corruption; State Losses; State Assets Abstrak Korupsi pada hakikatnya merupakan sebuah tindakan yang berlawanan dengan hukum namun memiliki banyak dimensinya tersendiri. Kejahatan korupsi secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang pada saat yang sama merugikan rakyat. Korban (victim) dari kejahatan korupsi adalah Negara dan rakyat, karena dengan adanya kejahatan korupsi maka keuangan dan perekonomian Negara menjadi berkurang dan terganggu. Aset Negara yang dikorupsi tersebut tidak saja merugikan negara beserta rakyatnya. Beberapa koruptor dijatuhi pidana denda maupun uang pengganti lebih memilih diganti dengan pidana kurungan. Hal itu berarti kerugian negara tidak dipulihkan. Belakangan ini muncul ide pemiskinan buat koruptor, yaitu dengan dipidana kewajiban untuk mengembalikan sejumlah kerugian negara. Akan tetapi pendekatan formal procedural melalui hukum acara pidana yang berlaku sekarang ternyata belum mampu untuk mengembalikan kerugian negara. Padahal kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi merupakan aset negara yang harus diselamatkan. Kata Kunci: Aset Negara; Korupsi; Kerugian Negara.

Jaringan kolaborasi para penulis

5 penulis · 7 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Airlangga
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Prawitra ThalibUniversitas Airlangga1
Faizal KurniawanUniversitas Airlangga1
Syauqina Maghfirah SalsabilaUniversitas Airlangga1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/oai, pertama di-harvest 2 Nov 2026, terakhir terlihat 15 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Pengambilalihan Piutang Milik Terpidana Untuk Menggantikan Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi </dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Kholiq, Mohamad Nur </dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Grigorius, Evan Samuel</dc:creator>
	<dc:description xml:lang="en">Abstract
Corruption in essence is an act that is against the law but has many dimensions of its own. Corruption crimes are directly or indirectly detrimental to the State's finances or the country's economy, which at the same time harms the people. Victims of corruption crimes are the State and the people, because with the existence of corruption crimes, the country's finances are reduced and disturbed. Some criminals who were sentenced to fines or substitute money prefer to be replaced by imprisonment. This means that state losses are not recovered. Recently, the idea of impoverishment for corruptors has emerged, namely by being punished with the obligation to return a number of state losses. However, the formal procedural approach through the current criminal procedural law has not been able to recover state losses. In fact, state losses caused by corruption are state assets that must be saved.
Keywords: Corruption; State Losses; State Assets
Abstrak
Korupsi pada hakikatnya merupakan sebuah tindakan yang berlawanan dengan hukum namun memiliki banyak dimensinya tersendiri. Kejahatan korupsi secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang pada saat yang sama merugikan rakyat. Korban (victim) dari kejahatan korupsi adalah Negara dan rakyat, karena dengan adanya kejahatan korupsi maka keuangan dan perekonomian Negara menjadi berkurang dan terganggu. Aset Negara yang dikorupsi tersebut tidak saja merugikan negara beserta rakyatnya. Beberapa koruptor dijatuhi pidana denda maupun uang pengganti lebih memilih diganti dengan pidana kurungan. Hal itu berarti kerugian negara tidak dipulihkan. Belakangan ini muncul ide pemiskinan buat koruptor, yaitu dengan dipidana kewajiban untuk mengembalikan sejumlah kerugian negara. Akan tetapi pendekatan formal procedural melalui hukum acara pidana yang berlaku sekarang ternyata belum mampu untuk mengembalikan kerugian negara. Padahal kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi merupakan aset negara yang harus diselamatkan.
Kata Kunci : Aset Negara; Korupsi; Kerugian Negara.
&amp;nbsp;</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin</dc:publisher>
	<dc:date>2021-07-18</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/14598</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.20956/jl.vi.14598</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Legislatif; VOLUME 4 NOMOR 2 2021; 168-179</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id">Legislatif; VOLUME 4 NOMOR 2 2021; 168-179</dc:source>
	<dc:source>2722-8797</dc:source>
	<dc:source>2654-3982</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/14598/7057</dc:relation>
</oai_dc:dc>