Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal Tanpa peringkat SINTA

IMPLIKASI PUTUSAN MK NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Legislatif · Vol. UME No. MOR (2023)

DOI
10.20956/jl.v6i1.23884
ISSN
2722-8797, 2654-3982
Terbit
2023-02-20
Penerbit
UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Bahasa
en

Abstrak

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang UU Cipta Kerja telah berimplikasi luas termasuk memengaruhi produk daerah. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 terhadap pembentukan Peraturan Daerah, dan bertujuan untuk mengetahui kedudukan Perda pelaksanaan UU Cipta Kerja pasca Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Kajian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil kajian menunjukkan pertama, kedudukan putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 terhadap pembentukan Perda yaitu putusan tersebut telah memerintahkan pemerintah untuk menyesuaikan dan mengakodir Teknik pembentukan UU Cipta Kerja ke dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, aturan pelaksana terhadap UU Cipta Kerja dalam bentuk Perda harus ditangguhkan oleh pemerintah daerah sebagai implikasi putusan inkonstitusional bersyarat. Kedua, kedudukan Perda pelaksanaan UU Cipta Kerja yang telah disahkan sebelum putusan MK tersebut, masih dianggap ada namun pelaksanaan terhadap Perda tersebut harus ditangguhkan sebagai konsekuensi putusan MK yang memerintahkan kebijakan bersifat strategis terhadap pelaksanaan UU Cipta harus ditangguhkan sementara.

Jaringan kolaborasi para penulis

Belum ada rekan penulis di Melola.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/oai, pertama di-harvest 2 Nov 2026, terakhir terlihat 15 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">IMPLIKASI PUTUSAN MK NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">hasdinar</dc:creator>
	<dc:description xml:lang="en">Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang UU Cipta Kerja telah berimplikasi luas termasuk memengaruhi produk daerah. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 terhadap pembentukan Peraturan Daerah, dan bertujuan untuk mengetahui kedudukan Perda pelaksanaan UU Cipta Kerja pasca Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Kajian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil kajian menunjukkan pertama, kedudukan putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 terhadap pembentukan Perda yaitu putusan tersebut telah memerintahkan pemerintah untuk menyesuaikan dan mengakodir Teknik pembentukan UU Cipta Kerja ke dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, aturan pelaksana terhadap UU Cipta Kerja dalam bentuk Perda harus ditangguhkan oleh pemerintah daerah sebagai implikasi putusan inkonstitusional bersyarat. Kedua, kedudukan Perda pelaksanaan UU Cipta Kerja yang telah disahkan sebelum putusan MK tersebut, masih dianggap ada namun pelaksanaan terhadap Perda tersebut harus ditangguhkan sebagai konsekuensi putusan MK yang memerintahkan kebijakan bersifat strategis terhadap pelaksanaan UU Cipta harus ditangguhkan sementara.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin</dc:publisher>
	<dc:date>2023-02-20</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/23884</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.20956/jl.v6i1.23884</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Legislatif; VOLUME 6 NOMOR 1 2022</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id">Legislatif; VOLUME 6 NOMOR 1 2022</dc:source>
	<dc:source>2722-8797</dc:source>
	<dc:source>2654-3982</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/23884/9242</dc:relation>
</oai_dc:dc>