Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal Tanpa peringkat SINTA

PEMBENTUKAN KOMITE PELAKSANA PUTUSAN NATIONAL DISPUTE RESOLUTION CHAMBER SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HAK PESEPAK BOLA PROFESIONAL

Legislatif · Vol. UME No. MOR (2023)

DOI
10.20956/jl.v6i2.26594
ISSN
2722-8797, 2654-3982
Terbit
2023-10-20
Penerbit
UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Bahasa
id
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Inggris

Lex Sportiva memberikan independensi hukum pada hukum olahraga dalam menyelesaikan sengketa olahraga. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengatur bahwa penyelesaian perselisihan olahraga diselesaikan melalui musyawarah oleh cabang olahraga, dan apabila tidak tercapai maka dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. National Dispute Resolution Chamber (NDRC) adalah arbitrase yang berkaitan dengan perselisihan di bidang sepak bola profesional dan diharapkan dapat memenuhi hak-hak pesepakbola profesional. Namun, karena arbitrase tidak memiliki kekuatan eksekutorial, sulit untuk mengimplementasikan resolusi NDRC. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya klub sepak bola yang tidak melunasi gaji pemainnya, serta ketidakmampuan NDRC untuk menjatuhkan sanksi. Metode penulisan penelitian ini adalah yuridis normatif. Bertujuan untuk menganalisis solusi terkait pelaksanaan keputusan NDRC sebagai arbitrase perselisihan olahraga. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis menunjukkan perlunya sebuah lembaga yang mendukung kekuasaan eksekutorial NDRC. Urgensi ini membutuhkan pembentukan lembaga pendukung untuk melaksanakan keputusan NDRC. Lembaga tersebut adalah Komite Pelaksana Resolusi NDRC di bawah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya. Urgensi ini membutuhkan pembentukan lembaga pendukung untuk melaksanakan keputusan NDRC. Lembaga tersebut adalah Komite Pelaksana Resolusi NDRC di bawah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya. Urgensi ini membutuhkan pembentukan lembaga pendukung untuk melaksanakan keputusan NDRC. Lembaga tersebut adalah Komite Pelaksana Resolusi NDRC di bawah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya.

Bahasa Indonesia

Asas Lex Sportiva memberikan independensi hukum terhadap hukum olahraga dalam menyelesaikan sengketa olahraga. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengatur bahwa penyelesaian sengketa keolahragaan diselesaikan melalui musyawarah mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, dan apabila tidak dapat tercapai maka dapat melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. National Dispute Resolution Chamber (NDRC) merupakan arbitrase khusus berkaitan dengan sengketa bidang sepak bola profesional dan diharapkan dapat menjadi wadah pemenuhan hak-hak pesepak bola profesional. Namun, dikarenakan sifat arbitrase yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial, maka pelaksanaan putusan NDRC sulit untuk dilaksanakan. Hal ini terbukti dengan banyaknya klub sepak bola yang tidak melunasi pembayaran tunggakan gaji pemain klubnya, serta tidak mampunya NDRC dalam memberikan sanksi. Metode penulisan penelitian ini yuridis normatif. Bertujuan untuk menganalisis dan memberikan solusi berkaitan dengan pelaksanaan putusan NDRC sebagai arbitrase sengketa keolahragaan. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal.Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif. Analisis yang telah dikumpulkan menyatakan perlunya lembaga penunjang kekuatan eksekutorial NDRC. Urgensi ini mengharuskan terbentuknya lembaga penunjang untuk melaksanakan putusan NDRC. Lembaga tersebut adalah Komite Pelaksana Putusan NDRC yang berada dalam naungan Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang akan bekerjasama dengan stakeholder lain.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

3 penulis · 3 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/oai, pertama di-harvest 2 Nov 2026, terakhir terlihat 15 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">PEMBENTUKAN KOMITE PELAKSANA PUTUSAN NATIONAL DISPUTE RESOLUTION CHAMBER SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HAK PESEPAK BOLA PROFESIONAL</dc:title>
	<dc:title xml:lang="id">PEMBENTUKAN KOMITE PELAKSANA PUTUSAN NATIONAL DISPUTE RESOLUTION CHAMBER SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HAK PESEPAK BOLA PROFESIONAL</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Indra Nugroho, Inaz</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="id">Indra Nugroho, Inaz</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="id">Wardana, Rizky </dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">National Dispute Resolution Chamber</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Indonesia Football Association</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Sports</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Sports Disputes</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Labor</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id">National Dispute Resolution Chamber</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id">Keolahragaan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id">Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id">Sengketa Keolahragaan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id">Tenaga Kerja</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Lex Sportiva memberikan independensi hukum pada hukum olahraga dalam menyelesaikan sengketa olahraga. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengatur bahwa penyelesaian perselisihan olahraga diselesaikan melalui musyawarah oleh cabang olahraga, dan apabila tidak tercapai maka dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. National Dispute Resolution Chamber (NDRC) adalah arbitrase yang berkaitan dengan perselisihan di bidang sepak bola profesional dan diharapkan dapat memenuhi hak-hak pesepakbola profesional. Namun, karena arbitrase tidak memiliki kekuatan eksekutorial, sulit untuk mengimplementasikan resolusi NDRC. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya klub sepak bola yang tidak melunasi gaji pemainnya, serta ketidakmampuan NDRC untuk menjatuhkan sanksi. Metode penulisan penelitian ini adalah yuridis normatif. Bertujuan untuk menganalisis solusi terkait pelaksanaan keputusan NDRC sebagai arbitrase perselisihan olahraga. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis menunjukkan perlunya sebuah lembaga yang mendukung kekuasaan eksekutorial NDRC. Urgensi ini membutuhkan pembentukan lembaga pendukung untuk melaksanakan keputusan NDRC. Lembaga tersebut adalah Komite Pelaksana Resolusi NDRC di bawah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya. Urgensi ini membutuhkan pembentukan lembaga pendukung untuk melaksanakan keputusan NDRC. Lembaga tersebut adalah Komite Pelaksana Resolusi NDRC di bawah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya. Urgensi ini membutuhkan pembentukan lembaga pendukung untuk melaksanakan keputusan NDRC. Lembaga tersebut adalah Komite Pelaksana Resolusi NDRC di bawah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="id">Asas Lex Sportiva memberikan independensi hukum terhadap hukum olahraga dalam menyelesaikan sengketa olahraga. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengatur bahwa penyelesaian sengketa keolahragaan diselesaikan melalui musyawarah mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, dan apabila tidak dapat tercapai maka dapat melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. National Dispute Resolution Chamber (NDRC) merupakan arbitrase khusus berkaitan dengan sengketa bidang sepak bola profesional dan diharapkan dapat menjadi wadah pemenuhan hak-hak pesepak bola profesional. Namun, dikarenakan sifat arbitrase yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial, maka pelaksanaan putusan NDRC sulit untuk dilaksanakan. Hal ini terbukti dengan banyaknya klub sepak bola yang tidak melunasi pembayaran tunggakan gaji pemain klubnya, serta tidak mampunya NDRC dalam memberikan sanksi. Metode penulisan penelitian ini yuridis normatif. Bertujuan untuk menganalisis dan memberikan solusi berkaitan dengan pelaksanaan putusan NDRC sebagai arbitrase sengketa keolahragaan. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal.Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif. Analisis yang telah dikumpulkan menyatakan perlunya lembaga penunjang kekuatan eksekutorial NDRC. Urgensi ini mengharuskan terbentuknya lembaga penunjang untuk melaksanakan putusan NDRC. Lembaga tersebut adalah Komite Pelaksana Putusan NDRC yang berada dalam naungan Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang akan bekerjasama dengan stakeholder lain.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin</dc:publisher>
	<dc:date>2023-10-20</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/26594</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.20956/jl.v6i2.26594</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Legislatif; VOLUME 6 NOMOR 2 2023</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id">Legislatif; VOLUME 6 NOMOR 2 2023</dc:source>
	<dc:source>2722-8797</dc:source>
	<dc:source>2654-3982</dc:source>
	<dc:language>id</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/26594/10110</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>