Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal Tanpa peringkat SINTA

IMPLEMENTASI INPRES NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DALAM MENDUKUNG PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN SLEMAN

Legislatif · Vol. UME No. MOR (2023)

DOI
10.20956/jl.v6i2.26711
ISSN
2722-8797, 2654-3982
Terbit
2023-10-20
Penerbit
UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Bahasa
id
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Inggris

Pelayanan yang baik harus dilihat dengan data akurasi yang jelas dan transparan, namun hingga penelitian ini berakhir pelaksanaan website resmi pemerintah daerah Sleman belum terlihat data yang diperlukan; Oleh karena itu, hal ini perlu menjadi bahan perbaikan dalam melaksanakan pelayanan dan pertanggungjawaban publik terkait pendaftaran tanah yang terjadi di Kabupaten Sleman. Pada tahun 2022, pemerintah resmi mengimplementasikan Inpres 22/1 tentang optimalisasi penggunaan BPJS Kesehatan, yang menugaskan hampir semua kementerian untuk menjadikan BPJS Kesehatan sebagai syarat administratif dalam pelayanan publik. Namun peraturan ini tidak bertahan lama karena sistem yang ada belum optimal, sehingga pihak Dinas Sleman mengajukan penundaan pelaksanaannya. Pelaksanaan Inpres 1/2022 sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris mengenai teori Grindle dan Hassel yang menjelaskan bahwa kebijakan harus dapat diterima oleh akal sehat, dapat dilaksanakan, dan dibutuhkan oleh masyarakat. Namun temuan penelitian menunjukkan bahwa Inpres tersebut belum dapat dilaksanakan di Kabupaten Sleman karena masih memiliki kendala dan tantangan berupa sinkronisasi data antara BPJS dengan BPN di wilayah Sleman, dan kebijakan tersebut tidak ada korelasi antara BPJS Kesehatan dengan pejabat jual beli tanah.

Bahasa Indonesia

Pelayanan publik yang baik harus terlihat adanya akurasi data yang jelas dan transparan, namun sampai penelitian ini berakhir dari situs resmi pemerintah daerah Sleman belum terlihat adanya data yang diperlukan, oleh sebab itu perlu menjadi bahan berbenah dalam melakukan pelayanan publik dan pertanggungjawaban publik terkait pendafataran tanah yang terjadi di kabupaten Sleman. Pada tahun 2022 pemerintah resmi menerapkan Inpres 1/22 tentang optimalisasi menggunakan BPJS Kesehatan, yang menunjuk hampir semua kementrian untuk menjadikan BPJS Kesehatan sebagai syarat administrasi dalam pelayanan publik. Namun, aturan tersebut tidak berjalan lama karena tidak maksimalnya sisitem yang digunakan saat ini, sehingga kantah Sleman mengajukan penundaan pelaksanaan Inpres 1/2022 sampai waktu yang belum ditentukan. Penelitian ini menggunakan metode empiris yuridis dengan mengacu pada teori grindle dan hasel yang menerangkan bahwa kebijakan itu harus bisa diterima akal sehat dan bisa dilaksanakan dan dibutuhkan masyarakat. Namun, dalam temuan penelitian bahwa Inpres tersebut belum bisa dilaksanakan di kabupaten sleman karena masih memiliki hambatan dan tantangan berupa singkronisasi data antara BPJS dengan BPN wilayah Sleman, kemudian kebijakan tersebut tidak memiliki korelasi antara BPJS kesehatan dengan pengurusan jual beli tanah.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

2 penulis · 1 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/oai, pertama di-harvest 2 Nov 2026, terakhir terlihat 15 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">IMPLEMENTASI INPRES NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DALAM MENDUKUNG PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN SLEMAN</dc:title>
	<dc:title xml:lang="id">IMPLEMENTASI INPRES NOMOR 1 TAHUN 2022  TENTANG OPTIMALISASI PELAKSANAAN  PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DALAM  MENDUKUNG PENDAFTARAN TANAH DI  KABUPATEN SLEMAN</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Sumirah, Aah Sumirah</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="id">Sumirah, Aah Sumirah</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="id">BPJS Kesehatan;</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id">Layanan Publik</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id"> Syarat Administrasi</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en"> Administrative requirement</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Health BPJS</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en"> Public Services</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Pelayanan yang baik harus dilihat dengan data akurasi yang jelas dan transparan, namun hingga penelitian ini berakhir pelaksanaan website resmi pemerintah daerah Sleman belum terlihat data yang diperlukan; Oleh karena itu, hal ini perlu menjadi bahan perbaikan dalam melaksanakan pelayanan dan pertanggungjawaban publik terkait pendaftaran tanah yang terjadi di Kabupaten Sleman. Pada tahun 2022, pemerintah resmi mengimplementasikan Inpres 22/1 tentang optimalisasi penggunaan BPJS Kesehatan, yang menugaskan hampir semua kementerian untuk menjadikan BPJS Kesehatan sebagai syarat administratif dalam pelayanan publik. Namun peraturan ini tidak bertahan lama karena sistem yang ada belum optimal, sehingga pihak Dinas Sleman mengajukan penundaan pelaksanaannya. Pelaksanaan Inpres 1/2022 sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris mengenai teori Grindle dan Hassel yang menjelaskan bahwa kebijakan harus dapat diterima oleh akal sehat, dapat dilaksanakan, dan dibutuhkan oleh masyarakat. Namun temuan penelitian menunjukkan bahwa Inpres tersebut belum dapat dilaksanakan di Kabupaten Sleman karena masih memiliki kendala dan tantangan berupa sinkronisasi data antara BPJS dengan BPN di wilayah Sleman, dan kebijakan tersebut tidak ada korelasi antara BPJS Kesehatan dengan pejabat jual beli tanah.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="id">Pelayanan publik yang baik harus terlihat adanya akurasi data yang jelas dan transparan, namun sampai penelitian ini berakhir dari situs resmi pemerintah daerah Sleman belum terlihat adanya data yang diperlukan, oleh sebab itu perlu menjadi bahan berbenah dalam melakukan pelayanan publik dan pertanggungjawaban publik terkait pendafataran tanah yang terjadi di kabupaten Sleman. Pada tahun 2022 pemerintah resmi menerapkan Inpres 1/22 tentang optimalisasi menggunakan BPJS Kesehatan, yang menunjuk hampir semua kementrian untuk menjadikan BPJS Kesehatan sebagai syarat administrasi dalam pelayanan publik. Namun, aturan tersebut tidak berjalan lama karena tidak maksimalnya sisitem yang digunakan saat ini, sehingga kantah Sleman mengajukan penundaan pelaksanaan Inpres 1/2022 sampai waktu yang belum ditentukan. Penelitian ini menggunakan metode empiris yuridis dengan mengacu pada teori grindle dan hasel yang menerangkan bahwa kebijakan itu harus bisa diterima akal sehat dan bisa dilaksanakan dan dibutuhkan masyarakat. Namun, dalam temuan penelitian bahwa Inpres tersebut belum bisa dilaksanakan di kabupaten sleman karena masih memiliki hambatan dan tantangan berupa singkronisasi data antara BPJS dengan BPN wilayah Sleman, kemudian kebijakan tersebut tidak memiliki korelasi antara BPJS kesehatan dengan pengurusan jual beli tanah.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin</dc:publisher>
	<dc:date>2023-10-20</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/26711</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.20956/jl.v6i2.26711</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Legislatif; VOLUME 6 NOMOR 2 2023</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id">Legislatif; VOLUME 6 NOMOR 2 2023</dc:source>
	<dc:source>2722-8797</dc:source>
	<dc:source>2654-3982</dc:source>
	<dc:language>id</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/26711/10111</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>