Women's representation in parliament has a very important role to convey the aspirations of society in general and women in particular. After the Constitutional Court Decision No. 22-24 / PUU-VI / 2008 there was a new regulation regarding the mandatory representation of women as much as 30% in parliament. However, until the 2019 elections were held, women's representation in parliament had not reached 30%. One of which reason women representation still under 30% is zipper system used in electoral system. Zipper system is an election system by placing male and female candidates intermittently. Indonesia applied a semi-pure zipper system with a proportion of 3: 1 and not a 1: 2 system. Therefore, the purpose of this study is to determine the opportunity of implementing zipper system in the upcoming 2024 election. This research is a normative juridical research using secondary data materials which are divided into three groups, namely primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary legal materials in the form of articles and books that explain primary legal materials which are then presented qualitatively. In conclusion, looking at the pattern of Indonesian voters towards female candidates, the implementation of the zipper system with the 3:1 scheme applied in Indonesia can only increase the number of women's candidacy, not the number of electability. The dominance of young voters in the 2024 election can encourage women's electability with changes to the pure zipper system and political education about the importance of women's representation.
Bahasa Indonesia
Keterwakilan perempuan di parlemen memiliki peranan yang teramat penting untuk menyampaikan aspirasi Masyarakat pada umumnya dan Perempuan pada khususnya. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008 terdapat regulasi baru mengenai wajibnya keterwakilan perempuan sebanyak 30% di parlemen. Akan tetapi, hingga Pemilu 2019 terlaksana, keterwakilan perempuan di parlemen belum mencapai angka 30%. Belum tercapainya angka 30% keterwakilan perempuan salah satunya dikarenakan belum maksimalnya sistem zipper yang digunakan dalam sistem pemilu. Sistem zipper merupakan sistem rekayasa pemilu dengan cara peletakan calon anggota laki-laki dan Perempuan secara selang-seling. Sistem zipper yang diterapkan di Indonesia merupakan sistem zipper semi murni dengan proporsi 3:1 dan bukan sistem 1:2. Oleh karenanya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peluang penerapan sistem zipper pada Pemilu 2024 yang akan mendatang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan data sekunder yang terbagi menjadi tiga kelompok yakni bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa artikel maupun buku yang menjelaskan bahan hukum primer yang kemudian disajikan secara kualitatif. Kesimpulan awal, melihat pola pemilih Indonesia terhadap calon anggota Perempuan, penerapan sistem zipper dengan skema 3:1 yang diterapkan di Indonesia hanya dapat meningkatkan angka pencalonan perempuan bukan angka keterpilihan. Dominasi pemilih muda dalam Pemilu 2024 dapat mendorong keterpilihan Perempuan dengan perubahan sistem zipper murni dan Pendidikan politik mengenai pentingnya keterwakilan Perempuan.
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
Afiliasi tidak diketahui
Organisasi berbeda
Organisasi sama
Afiliasi tidak diketahui
Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulis
Organisasi
Artikel bersama
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.