This study aims to describe the obstacles in handling sexual violence cases in universities, namely the reluctance of victims to report cases of sexual violence to law enforcement officials. This research uses normative research methods with basic approach and statutory approach. The Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology of the Republic of Indonesia Number 30 year 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education and Law 12 Number year 2022 Sexual Violence Criminal Acts doesn’t necessarily make victims free from fear over their reporting even it’s a legal interest as well as a mandate of the TPKS law, the reluctance of victims to take legal action for the sake of mental health is the choice and interest of victims. This situation makes the legal interests and the interests of the victim face each other and has the potential to make the perpetrator of sexual violence report the victim for the report he submitted to the sexual violence companion under the pretext of defamation or defamation crimes. This article recommends that in carrying out their duties, sexual violence assistants can better interpret the best interests of victims so that victims of sexual violence in handling them are also given legal education in the hope of increasing legal awareness of legal interests, but if the victims are still reluctant to report because psychological impact, it can be ruled out because the best interests of the victim are the thing that must come first.
Bahasa Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan hambatan yangmuncul dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, yakni keengganan korban untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya kepada aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan asas dan pendekatan perundang-undangan. Lahirnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan Undang-Undang 12 Nomor Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak serta merta membuat korban bebas dari rasa takut atas pelaporan yang dilakukannya, padahal pelaporan merupakan kepentingan hukum sekaligus amanat undang-undang TPKS, namun di sisi lain keengganan korban menempuh jalur hukum demi kesehatan mental merupakan pilihan dan kepentingan korban. Keadaan itu membuat kepentingan hukum dan kepentingan korban kerap berisunggunga dan berpotensi membuat pelaku kekerasan seksual melaporkan korban atas laporan yang disampaikannya kepada pendamping kekerasan seksual dengan dalih tindak pidana defamasi atau pencemaran nama baik, sekalipun Undang-Undang 12 Nomor Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjamin bahwa pelaporan kekerasan seksual membebaskan pelapor dari tuntuan hukum. Menghadapi keadaan yang demikian, artikel ini merekomendasikan agar dalam pelaksanaan tugasnya, pendamping kekerasan seksual dapat memaknai kepentingan terbaik bagi korban dengan lebih baik sehingga korban kekerasan seksual dalam penanganannya juga diberikan edukasi hukum dengan harapan muncul kesadaran hukum atas kepentingan hukum, namun apabila telah diberikan edukasi hukum korban tetap enggan melakukan pelaporan karena menjaga dampak psikologis yang lebih berat apabila melakukan pelaporan, maka hal itu dapat dikesampingkan karena kepentingan terbaik bagi korban adalah hal yang harus diutamakan.
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
Afiliasi tidak diketahui
Organisasi berbeda
Organisasi sama
Afiliasi tidak diketahui
Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulis
Organisasi
Artikel bersama
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.