Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal Tanpa peringkat SINTA

Analisis Teori Keadilan Jhon Ralws terhadap Pembatasa Hak Pilih TNI dalam Bingkai Demokrasi Pancasila

Legislatif · Vol. UME No. MOR (2024)

DOI
10.20956/jl.v7i1.32092
ISSN
2722-8797, 2654-3982
Terbit
2024-06-18
Penerbit
UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Bahasa
id
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Inggris

This research discusses the restriction of TNI's voting rights in the context of Pancasila democracy, focusing on the dualism between the fulfillment of human rights and justice. A critical analysis of John Rawls' theory of justice is used as a conceptual framework to investigate the impact of such restrictions on democratic principles oriented towards the fulfillment of human rights and social justice. The results of this research are expected to provide valuable insights into the conceptual dilemma arising from this dualism, as well as provide a basis for constructive debate on whether or not such restrictions should be imposed. This research is normative-empirical legal research with data collection techniques in the form of an interview with a respondent to find out his experience related to the topic of study. The results of this study show that the limitation of TNI's voting rights cannot be separated from the history of TNI's involvement in government politics which is considered too overpowering and endangers the interests and creates injustice for the Indonesian people at large. The unequal position between the two is also feared to create unfair elections. Thus, when viewed from John Rawls' theory of justice, the restriction of TNI's voting rights is not a form of state discrimination against TNI members, but rather a form of affirmative action to create fair elections within the framework of Pancasila democracy.

Bahasa Indonesia

Pengembalian hak politik TNI merupakan elemen yang tak dapat dipisahkan dari aspirasi menciptakan negara demokratis yang menghormati perlindungan hak konstitusional warganya, sekaligus tetap mempertahankan pembatasan hak demi mencapai keadilan sosial. Oleh karenanya, penting untuk melakukan peniliaian mengenai kedua pandangan tersebut. Penelitian ini membahas pembatasan hak pilih TNI dalam konteks negara demokrasi Pancasila, dengan fokus pada dualisme antara pemenuhan hak asasi manusia (HAM) dan keadilan. Analisis kritis teori keadilan John Rawls digunakan sebagai kerangka konseptual untuk menyelidiki dampak pembatasan tersebut terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang berorientasi pada pemenuhan HAM dan keadilan sosial. Penelitian ini mencari pemahaman mendalam tentang bagaimana pembatasan hak pilih TNI memengaruhi keseimbangan antara pemenuhan HAM individu dan pencapaian keadilan sosial dalam konteks nilai-nilai Pancasila. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga terkait dilema konseptual yang muncul akibat dualisme ini, serta memberikan dasar untuk perdebatan konstruktif mengenai boleh tidaknya pembatasan tersebut dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara terhadap seorang responden untuk mengetahui pengalamannya berkaitan dengan topik kajian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembatasan hak pilih TNI tidak bisa dilepaskan dari sejarah keterlibatan TNI dalam politik pemerintahan yang dinilai terlalu over power dan membahayakan kepentingan serta menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat Indonesia secara luas. Kedudukan/posisi tidak setara antara keduanya juga dikhawatirkan akan menciptakan pemilu yang tidak adil. Sehingga, apabila ditinjau dari teori keadilan John Rawls, pembatasan hak pilih TNI bukan merupakan suatu bentuk diskriminasi negara terhadap anggota TNI, melainkan sebagai bentuk affirmative action untuk menciptakan pemilu yang adil dalam bingkai demokrasi Pancasila.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

2 penulis · 1 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/oai, pertama di-harvest 2 Nov 2026, terakhir terlihat 15 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Analisis Teori Keadilan Jhon Ralws terhadap Pembatasa Hak Pilih TNI dalam Bingkai Demokrasi Pancasila</dc:title>
	<dc:title xml:lang="id">Analisis Teori Keadilan Jhon Ralws terhadap Pembatasa Hak Pilih TNI dalam Bingkai Demokrasi Pancasila</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Candra Vira Faradillah</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="id">Candra Vira Faradillah</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">John Rawls' Theory of Justice</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Pancasila Democracy</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Restriction of TNI Voting</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id">Demokrasi Pancasila; Pembatasan Hak Pilih TNI; Pemenuhan HAM; Teori Keadilan John Rawls</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">This research discusses the restriction of TNI's voting rights in the context of Pancasila democracy, focusing on the dualism between the fulfillment of human rights and justice. A critical analysis of John Rawls' theory of justice is used as a conceptual framework to investigate the impact of such restrictions on democratic principles oriented towards the fulfillment of human rights and social justice. The results of this research are expected to provide valuable insights into the conceptual dilemma arising from this dualism, as well as provide a basis for constructive debate on whether or not such restrictions should be imposed. This research is normative-empirical legal research with data collection techniques in the form of an interview with a respondent to find out his experience related to the topic of study. The results of this study show that the limitation of TNI's voting rights cannot be separated from the history of TNI's involvement in government politics which is considered too overpowering and endangers the interests and creates injustice for the Indonesian people at large. The unequal position between the two is also feared to create unfair elections. Thus, when viewed from John Rawls' theory of justice, the restriction of TNI's voting rights is not a form of state discrimination against TNI members, but rather a form of affirmative action to create fair elections within the framework of Pancasila democracy.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="id">Pengembalian hak politik TNI merupakan elemen yang tak dapat dipisahkan dari aspirasi menciptakan negara demokratis yang menghormati perlindungan hak konstitusional warganya, sekaligus tetap mempertahankan pembatasan hak demi mencapai keadilan sosial. Oleh karenanya, penting untuk melakukan peniliaian mengenai kedua pandangan tersebut. Penelitian ini membahas pembatasan hak pilih TNI dalam konteks negara demokrasi Pancasila, dengan fokus pada dualisme antara pemenuhan hak asasi manusia (HAM) dan keadilan. Analisis kritis teori keadilan John Rawls digunakan sebagai kerangka konseptual untuk menyelidiki dampak pembatasan tersebut terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang berorientasi pada pemenuhan HAM dan keadilan sosial. Penelitian ini mencari pemahaman mendalam tentang bagaimana pembatasan hak pilih TNI memengaruhi keseimbangan antara pemenuhan HAM individu dan pencapaian keadilan sosial dalam konteks nilai-nilai Pancasila. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga terkait dilema konseptual yang muncul akibat dualisme ini, serta memberikan dasar untuk perdebatan konstruktif mengenai boleh tidaknya pembatasan tersebut dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara terhadap seorang responden untuk mengetahui pengalamannya berkaitan dengan topik kajian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembatasan hak pilih TNI tidak bisa dilepaskan dari sejarah keterlibatan TNI dalam politik pemerintahan yang dinilai terlalu over power dan membahayakan kepentingan serta menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat Indonesia secara luas. Kedudukan/posisi tidak setara antara keduanya juga dikhawatirkan akan menciptakan pemilu yang tidak adil. Sehingga, apabila ditinjau dari teori keadilan John Rawls, pembatasan hak pilih TNI bukan merupakan suatu bentuk diskriminasi negara terhadap anggota TNI, melainkan sebagai bentuk affirmative action untuk menciptakan pemilu yang adil dalam bingkai demokrasi Pancasila.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin</dc:publisher>
	<dc:date>2024-06-18</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/32092</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.20956/jl.v7i1.32092</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Legislatif; VOLUME 7 NOMOR 1 2023</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id">Legislatif; VOLUME 7 NOMOR 1 2023</dc:source>
	<dc:source>2722-8797</dc:source>
	<dc:source>2654-3982</dc:source>
	<dc:language>id</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/32092/11663</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>