Akses terbuka Jurnal Tanpa peringkat SINTA
DILEMA DAN PERKEMBANGAN ANTI-SLAPP DI INDONESIA: IMPLIKASI PERMA 1/2023 DAN KOMPARASI DENGAN NEGARA LAIN
Legislatif · Vol. UME No. MOR (2024) · hlm. 113–130
- ISSN
- 2722-8797, 2654-3982
- Terbit
- 2024-08-31
- Penerbit
- UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Bahasa
- en
Abstrak
Inggris
Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) phenomenon is becoming increasingly prevalent in Indonesia, threatening the critical voices of the public, activists, and journalists. Indonesia has taken measures to combat SLAPP through Article 66 of Law Number 32 of 2009 (UUPPLH) and Supreme Court Regulation Number 1 of 2023 (Perma 1/2023). Nevertheless, these regulations are not yet comprehensive compared to those in countries like the United States and Canada, which have clearer and broader definitions and procedures. This study uses a normative juridical method with legislative, comparative, and conceptual approaches to examine Anti Eco-SLAPP regulations in Indonesia and compare them with those in other countries. The results indicate that although Perma 1/2023 strengthens legal protection against SLAPP, there are still weaknesses, such as unclear mechanisms for compensation and the burden of proof. Comparative studies show that Anti-SLAPP regulations in the United States and Canada offer more comprehensive protection and more effective legal procedures to prevent SLAPP. The study concludes that despite significant progress with Perma 1/2023, Indonesia needs to adopt clearer definitions and stronger procedures for legal protection against SLAPP, learning from practices in other countries to more effectively protect public participation rights.
Bahasa Indonesia
Peristiwa hukum Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) semakin marak di Indonesia, mengancam suara kritis masyarakat, aktivis, dan jurnalis. Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk menanggulangi SLAPP melalui Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 (Perma 1/2023). Walaupun seperti itu, peraturan ini masih belum komprehensif jika dibandingkan dengan pengaturan di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Kanada yang memiliki definisi dan prosedur yang lebih jelas dan luas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, perbandingan, dan konseptual untuk mengkaji regulasi Anti Eco- SLAPP di Indonesia dan membandingkannya dengan negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Perma 1/2023 memperkuat perlindungan hukum terhadap SLAPP, masih terdapat kelemahan, seperti ketidakjelasan dalam mekanisme ganti rugi dan beban pembuktian. Studi komparatif menunjukkan bahwa pengaturan Anti-SLAPP di Amerika Serikat dan Kanada menawarkan perlindungan yang lebih menyeluruh dan prosedur hukum yang lebih efektif dalam mencegah SLAPP. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ada kemajuan signifikan dengan Perma 1/2023, Indonesia perlu mengadopsi definisi yang lebih jelas dan prosedur yang lebih kuat untuk perlindungan hukum terhadap SLAPP, belajar dari praktik di negara-negara lain untuk melindungi hak partisipasi publik secara lebih efektif.
Kata kunci
Jaringan kolaborasi para penulis
6 penulis · 15 tautan kepenulisan bersama
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
- University of Indonesia
- Afiliasi tidak diketahui
- Organisasi berbeda
- Organisasi sama
- Afiliasi tidak diketahui
- Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
| Rekan penulis | Organisasi | Artikel bersama |
|---|
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.