Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

POTRET ABUSIVE JUDICIAL REVIEW DI MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO

Legislatif · Vol. UME No. MOR (2024) · hlm. 131–151

DOI
10.20956/jl.v7i2.35506
ISSN
2722-8797, 2654-3982
Terbit
2024-08-31
Penerbit
UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Inggris

In recent developments, Indonesia, as a democratic nation, emphasizes the government by the people, for the people, and of the people. The core of this democracy is reflected in the electoral process conducted every five years, ensuring the cyclical nature of government based on the people's mandate. However, the manipulation of the judicial system by the ruling government through the Supreme Court and Constitutional Court has raised concerns. This study investigates the phenomenon known as Abusive Judicial Review, where the judiciary, initially intended to oversee the hierarchy of laws and the constitution, is influenced by those in power. Utilizing normative legal research, this paper explores the extent to which judicial decisions can be swayed by political interests, thereby undermining democracy. The findings reveal that the judiciary's independence is compromised, resulting in decisions that serve the interests of the ruling regime rather than upholding democratic principles. This study offers a critical analysis of significant cases and proposes measures to protect judicial integrity. The novelty of this research lies in its comprehensive examination of the systemic issues within Indonesia's judiciary and its implications for democracy. The conclusion underscores the urgent need for reforms to safeguard the judicial process from political interference.

Bahasa Indonesia

Perkembangan terkini menunjukkan bahwa Indonesia, sebagai negara demokrasi, menekankan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Inti dari demokrasi ini tercermin dalam proses pemilu yang dilaksanakan setiap lima tahun, memastikan sirkulasi pemerintahan berdasarkan mandat rakyat. Namun, manipulasi sistem peradilan oleh pemerintah yang berkuasa melalui Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi telah menimbulkan kekhawatiran. Penelitian ini mengkaji fenomena yang dikenal sebagai Abusive Judicial Review, dimana peradilan, yang awalnya dimaksudkan untuk mengawasi hierarki hukum dan konstitusi, dipengaruhi oleh pihak yang berkuasa. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif, makalah ini mengeksplorasi sejauh mana keputusan peradilan dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik, sehingga merongrong demokrasi. Temuan mengungkapkan bahwa independensi peradilan dikompromikan, menghasilkan keputusan yang melayani kepentingan rezim yang berkuasa daripada menjunjung prinsip-prinsip demokrasi. Penelitian ini menawarkan analisis kritis terhadap kasus-kasus penting dan mengusulkan langkah-langkah untuk melindungi integritas peradilan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemeriksaan komprehensif terhadap masalah sistemik dalam peradilan Indonesia dan implikasinya terhadap demokrasi. Kesimpulannya menekankan perlunya reformasi mendesak untuk melindungi proses peradilan dari campur tangan politik.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

7 penulis · 12 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Saifuddin SaifuddinAfiliasi tidak diketahui1
Dimas Adi PrasetiyoAfiliasi tidak diketahui1
Erland FerdinansyahAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/oai, pertama di-harvest 2 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">POTRET ABUSIVE JUDICIAL REVIEW DI MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO</dc:title>
	<dc:title xml:lang="id">POTRET ABUSIVE JUDICIAL REVIEW DI MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Oktavia, Enika</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="id">Oktavia, Enika</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="id">Noviyanti, Mely</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="id">Safari, Dalpin</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">democracy</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en"> judiciary</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en"> Abusive Judicial Review</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id">Abusive Judicial Review</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id">demokrasi</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id">peradilan</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">In recent developments, Indonesia, as a democratic nation, emphasizes the government by the people, for the people, and of the people. The core of this democracy is reflected in the electoral process conducted every five years, ensuring the cyclical nature of government based on the people's mandate. However, the manipulation of the judicial system by the ruling government through the Supreme Court and Constitutional Court has raised concerns. This study investigates the phenomenon known as Abusive Judicial Review, where the judiciary, initially intended to oversee the hierarchy of laws and the constitution, is influenced by those in power. Utilizing normative legal research, this paper explores the extent to which judicial decisions can be swayed by political interests, thereby undermining democracy. The findings reveal that the judiciary's independence is compromised, resulting in decisions that serve the interests of the ruling regime rather than upholding democratic principles. This study offers a critical analysis of significant cases and proposes measures to protect judicial integrity. The novelty of this research lies in its comprehensive examination of the systemic issues within Indonesia's judiciary and its implications for democracy. The conclusion underscores the urgent need for reforms to safeguard the judicial process from political interference. </dc:description>
	<dc:description xml:lang="id">Perkembangan terkini menunjukkan bahwa Indonesia, sebagai negara demokrasi, menekankan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Inti dari demokrasi ini tercermin dalam proses pemilu yang dilaksanakan setiap lima tahun, memastikan sirkulasi pemerintahan berdasarkan mandat rakyat. Namun, manipulasi sistem peradilan oleh pemerintah yang berkuasa melalui Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi telah menimbulkan kekhawatiran. Penelitian ini mengkaji fenomena yang dikenal sebagai Abusive Judicial Review, dimana peradilan, yang awalnya dimaksudkan untuk mengawasi hierarki hukum dan konstitusi, dipengaruhi oleh pihak yang berkuasa. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif, makalah ini mengeksplorasi sejauh mana keputusan peradilan dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik, sehingga merongrong demokrasi. Temuan mengungkapkan bahwa independensi peradilan dikompromikan, menghasilkan keputusan yang melayani kepentingan rezim yang berkuasa daripada menjunjung prinsip-prinsip demokrasi. Penelitian ini menawarkan analisis kritis terhadap kasus-kasus penting dan mengusulkan langkah-langkah untuk melindungi integritas peradilan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemeriksaan komprehensif terhadap masalah sistemik dalam peradilan Indonesia dan implikasinya terhadap demokrasi. Kesimpulannya menekankan perlunya reformasi mendesak untuk melindungi proses peradilan dari campur tangan politik.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin</dc:publisher>
	<dc:date>2024-08-31</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/35506</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.20956/jl.v7i2.35506</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Legislatif; VOLUME 7 NOMOR 2 2024; 131-151</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id">Legislatif; VOLUME 7 NOMOR 2 2024; 131-151</dc:source>
	<dc:source>2722-8797</dc:source>
	<dc:source>2654-3982</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:language>id</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/35506/11976</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>