Age discrimination in recruitment processes remains a significant issue in Indonesia, where many companies set age limits for job seekers. This practice is allowed under Article 35 of Law 13/2003, which grants employers the freedom to establish their own job requirements, resulting in injustice and limiting job opportunities for older individuals. This study uses a normative legal research approach, analyzing age discrimination regulations in various countries, as well as an analysis of Constitutional Court Decision Number 35/PUU-XXII/2024 and a conceptual approach to develop an anti-discrimination legal framework. The results show that age restrictions in recruitment are discriminatory, failing to provide legal justice, certainty, and benefits for job seekers. Legal studies of other countries regulations reveal that countries like the Philippines and Germany have explicit laws prohibiting age-based discrimination in employment. Although the Constitutional Court rejected the claim that Article 35 of Law 13/2003 is unconstitutional, a dissenting opinion from the judge highlighted the subjectivity of age-based requirements. This underscores the need for legislative reforms in Indonesia to establish clear anti-age discrimination laws, ensuring fairness and equal opportunities in recruitment processes. Therefore, it is crucial to implement policies that focus on job seekers competencies, experience, and skills, without being influenced by age.
Bahasa Indonesia
Diskriminasi usia dalam proses rekrutmen masih menjadi masalah signifikan di Indonesia, di mana banyak perusahaan yang menetapkan batasan usia bagi pencari kerja. Praktik ini diperbolehkan berdasarkan Pasal 35 UU 13/2003 yang memberikan kebebasan kepada pemberi kerja untuk menentukan persyaratan lowongan pekerjaan mereka, yang menyebabkan ketidakadilan dan membatasi peluang kerja bagi individu yang lebih tua. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan metode menganalisis peraturan diskriminasi usia di berbagai negara, serta analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXII/2024 dan pendekatan konseptual untuk merancang kerangka hukum anti-diskriminasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan usia dalam rekrutmen merupakan bentuk diskriminasi, yang tidak memberikan keadilan hukum, kepastian, dan manfaat bagi pencari kerja. Kajian yuridis peraturan negara lain menunjukkan bahwa negara-negara seperti Filipina dan Jerman memiliki undang-undang yang secara eksplisit melarang diskriminasi berdasarkan usia dalam pekerjaan. Meskipun Mahkamah Konstitusi menolak klaim bahwa Pasal 35 UU 13/2003 inkonstitusional, terdapat pendapat berbeda dari Hakim yang menyoroti subjektivitas dalam persyaratan berbasis usia. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi legislatif di Indonesia untuk menetapkan undang-undang anti-diskriminasi usia secara tegas, guna memastikan keadilan dan kesempatan yang setara dalam proses rekrutmen. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan kebijakan yang objektif, berfokus pada kompetensi, pengalaman, dan keterampilan pencari kerja, tanpa terpengaruh oleh usia.
Hover or tap a name to highlight its co-authors. Double-click to open the author's page.
Affiliation unknown
Different organisations
Same organisation
Affiliation unknown
Thicker line = more joint articles · bigger circle = more articles
Show as table
Co-author
Organisation
Joint articles
Affiliations come from OpenAlex; journal OAI-PMH metadata carries none. Authors without an OpenAlex ID are matched by name, which can merge or split people.