Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal Tanpa peringkat SINTA

DAMPAK SOSIAL DOXING TERHADAP HAK PRIVASI PELAKU KEJAHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022

Legislatif · Vol. UME No. MOR (2024) · hlm. 1–18

DOI
10.20956/jl.v8i1.41972
ISSN
2722-8797, 2654-3982
Terbit
2024-12-13
Penerbit
UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Bahasa
id
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Inggris

The rapid development of technology has significantly increased the use of electronic media, particularly social media platforms, which have become integral to daily life. This progress has simplified the collection, management, and storage of personal data, intertwining it with individual activities on these platforms. However, this condition also extends to criminals, whose personal data is often disclosed without adequate protection. This research employs a normative juridical method, involving the analysis of laws, regulations, and legal literature, to explore the necessity of legal protection for the right to privacy, including the personal data of criminals. The study identifies legal gaps in the implementation of personal data protection under Law Number 27 of 2022 and provides recommendations to strengthen policies that uphold privacy as a fundamental human right. The findings emphasize the social consequences of privacy violations, such as stigmatization, social exclusion, and the risk of vigilantism. These outcomes highlight the need for stronger regulations that ensure legal certainty while balancing the rights of victims, offenders, and public interests. Law enforcement plays a critical role in optimizing the application of current regulations by integrating ethical considerations and addressing social impacts. By prioritizing these aspects, this study aims to contribute to the creation of a fairer legal system that respects privacy rights while addressing broader societal concerns. Strengthening these protections is essential to fostering justice and equity in an era where personal data is increasingly vulnerable.

Bahasa Indonesia

Perkembangan teknologi yang pesat dan canggih membuat penggunaan akan media elektronik semakin meningkat. Tingkat kebutuhan manusia yang semakin tinggi berkaitan dengan teknologi membuat setiap orang tidak dapat lepas dari media elektronik seperti platform media sosial. Kemajuan yang signifikan ini mempermudah pengumpulan, pengelolaan, dan penyimpanan data pribadi. Pada era ini, data pribadi kita adalah hal yang bersinggungan erat dengan aktivitas kita di setiap platform media sosial. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada individu secara umum tetapi juga melibatkan pelaku kejahatan yang sering menjadi sasaran pengungkapan data pribadi. Penelitian dengan menggunakan metode pendetakan yuridis normatif yang melibatkan studi atas peraturan perUndang-undangan dan literatur hukum ini bertujuan untuk mengkaji tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap hak privasi yang mencakup data pribadi pelaku kejahatan sehingga dapat terlihat aspek-aspek yang harus diperhatikan lebih lanjut oleh penegak hukum dalam memaksimalkan pelaksanaan peraturan tentang perlindungan data pribadi serta memberikan kepastian hukum. Kajian ini bertujuan mengidentifikasi celah hukum dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat upaya penghormatan terhadap hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hasil penelitian ini juga akan menunjukkan menyoroti dampak sosial dari pelanggaran hak privasi pelaku kejahatan, seperti stigmatisasi, pengucilan sosial, dan potensi main hakim sendiri oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peraturan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga memperhatikan keseimbangan antara hak korban, pelaku, dan kepentingan publik. Penegak hukum diharapkan dapat mengoptimalkan penerapan regulasi yang ada dengan mempertimbangkan aspek etika dan dampak sosial, sehingga menciptakan sistem hukum yang berkeadilan.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

3 penulis · 3 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Padjadjaran University
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/oai, pertama di-harvest 2 Nov 2026, terakhir terlihat 15 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">DAMPAK SOSIAL DOXING TERHADAP HAK PRIVASI PELAKU KEJAHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022</dc:title>
	<dc:title xml:lang="id">DAMPAK SOSIAL DOXING TERHADAP HAK PRIVASI PELAKU KEJAHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Angelita, Valerie</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="id">Angelita, Valerie</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="id">Suradipraja, Varsha Savilla Akbari Candra</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Doxing</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Legal Protection</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Personal Data Dissemination</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Data Privacy</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en"> Social Media</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id">Doxing </dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id">Perlindungan Hukum</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id">Penyebaran Data Pribadi</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id">Privasi Data</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id">Media Sosial</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">The rapid development of technology has significantly increased the use of electronic media, particularly social media platforms, which have become integral to daily life. This progress has simplified the collection, management, and storage of personal data, intertwining it with individual activities on these platforms. However, this condition also extends to criminals, whose personal data is often disclosed without adequate protection. This research employs a normative juridical method, involving the analysis of laws, regulations, and legal literature, to explore the necessity of legal protection for the right to privacy, including the personal data of criminals. The study identifies legal gaps in the implementation of personal data protection under Law Number 27 of 2022 and provides recommendations to strengthen policies that uphold privacy as a fundamental human right. The findings emphasize the social consequences of privacy violations, such as stigmatization, social exclusion, and the risk of vigilantism. These outcomes highlight the need for stronger regulations that ensure legal certainty while balancing the rights of victims, offenders, and public interests. Law enforcement plays a critical role in optimizing the application of current regulations by integrating ethical considerations and addressing social impacts. By prioritizing these aspects, this study aims to contribute to the creation of a fairer legal system that respects privacy rights while addressing broader societal concerns. Strengthening these protections is essential to fostering justice and equity in an era where personal data is increasingly vulnerable.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="id">Perkembangan teknologi yang pesat dan canggih membuat penggunaan akan media elektronik semakin meningkat. Tingkat kebutuhan manusia yang semakin tinggi berkaitan dengan teknologi membuat setiap orang tidak dapat lepas dari media elektronik seperti platform media sosial. Kemajuan yang signifikan ini mempermudah pengumpulan, pengelolaan, dan penyimpanan data pribadi. Pada era ini, data pribadi kita adalah hal yang bersinggungan erat dengan aktivitas kita di setiap platform media sosial. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada individu secara umum tetapi juga melibatkan pelaku kejahatan yang sering menjadi sasaran pengungkapan data pribadi. Penelitian dengan menggunakan metode pendetakan yuridis normatif yang melibatkan studi atas peraturan perUndang-undangan dan literatur hukum ini bertujuan untuk mengkaji tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap hak privasi yang mencakup data pribadi pelaku kejahatan sehingga dapat terlihat aspek-aspek yang harus diperhatikan lebih lanjut oleh penegak hukum dalam memaksimalkan pelaksanaan peraturan tentang perlindungan data pribadi serta memberikan kepastian hukum. Kajian ini bertujuan mengidentifikasi celah hukum dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat upaya penghormatan terhadap hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hasil penelitian ini juga akan menunjukkan menyoroti dampak sosial dari pelanggaran hak privasi pelaku kejahatan, seperti stigmatisasi, pengucilan sosial, dan potensi main hakim sendiri oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peraturan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga memperhatikan keseimbangan antara hak korban, pelaku, dan kepentingan publik. Penegak hukum diharapkan dapat mengoptimalkan penerapan regulasi yang ada dengan mempertimbangkan aspek etika dan dampak sosial, sehingga menciptakan sistem hukum yang berkeadilan.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin</dc:publisher>
	<dc:date>2024-12-13</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/41972</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.20956/jl.v8i1.41972</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Legislatif; VOLUME 8 NOMOR 1 2024; 1-18</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id">Legislatif; VOLUME 8 NOMOR 1 2024; 1-18</dc:source>
	<dc:source>2722-8797</dc:source>
	<dc:source>2654-3982</dc:source>
	<dc:language>id</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/41972/12258</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>