Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal Tanpa peringkat SINTA

INTEGRATION OF THE GENERAL DATA PROTECTION REGULATION INTO DATA PRIVACY REGULATIONS: A SOLUTION TO THE CHALLENGES OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY

INTEGRASI GENERAL DATA PROTECTION REGULATION DALAM REGULASI PRIVASI DATA: SOLUSI TANTANGAN TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN

Legislatif · Vol. UME No. MOR (2025) · hlm. 95–112

DOI
10.20956/jl.v8i2.44141
ISSN
2722-8797, 2654-3982
Terbit
2025-10-09
Penerbit
UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Bahasa
id
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Inggris

Kemajuan pesat Kecerdasan Buatan (AI) telah secara signifikan mengubah cara data pribadi dikumpulkan, diproses, dan disimpan, menimbulkan kekhawatiran serius tentang privasi data. Di Indonesia, peraturan perlindungan data saat ini belum sepenuhnya dilengkapi untuk mengatasi tantangan spesifik yang ditimbulkan oleh AI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi pengintegrasian prinsip-prinsip Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) ke dalam kerangka hukum Indonesia untuk meningkatkan perlindungan data pribadi dalam aplikasi AI. Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif. Analisis mengungkapkan bahwa GDPR memberikan standar perlindungan data yang lebih kuat dan komprehensif, menekankan prinsip-prinsip utama seperti transparansi, akuntabilitas, hak akses data, hak untuk dilupakan, serta penerapan privasi berdasarkan desain dan Penilaian Dampak Perlindungan Data (DPIA). Sebaliknya, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi belum secara eksplisit memasukkan prinsip-prinsip ini ke dalam ekosistem AI. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan komparatifnya, khususnya berfokus pada kontekstualisasi prinsip-prinsip GDPR terhadap lanskap regulasi AI di Indonesia. Ini membedakan penelitian dari penelitian sebelumnya yang terutama membahas masalah perlindungan data umum tanpa memeriksa implikasi dari teknologi yang muncul. Memasukkanprinsip-prinsip GDPR ke dalam kerangka peraturan Indonesia dapat memperkuat perlindungan data pribadi, mengurangi risiko penyalahgunaan AI, dan mendukung pengembangan ekosistem digital yang inovatif namun bertanggung jawab dan menghormati privasi. Kata kunci: peraturan privasi data, Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR), kecerdasan buatan, Indonesia, keamanan data.

Bahasa Indonesia

Pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) membawa dampak signifikan terhadap cara pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data pribadi. Namun, regulasi perlindungan data di Indonesia masih belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan privasi yang ditimbulkan oleh teknologi ini. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi integrasi prinsip-prinsip General Data Protection Regulation (GDPR) ke dalam sistem hukum Indonesia guna memperkuat perlindungan data pribadi dalam konteks penggunaan AI. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa GDPR menawarkan standar perlindungan data pribadi yang lebih ketat dan menyeluruh, dengan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, hak akses, hak untuk menghapus data, serta kewajiban menerapkan privacy by design dan Data Protection Impact Assessment (DPIA). Regulasi di Indonesia, khususnya UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, belum secara eksplisit mengatur penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam ekosistem AI. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif yang menekankan pentingnya penguatan kerangka hukum nasional melalui adopsi prinsip GDPR secara kontekstual terhadap AI. Hal ini berbeda dari studi sebelumnya yang hanya menitikberatkan pada pengaturan data pribadi secara umum tanpa mempertimbangkan tantangan teknologi mutakhir. Integrasi prinsip-prinsip GDPR ke dalam regulasi Indonesia dapat meningkatkan efektivitas perlindungan privasi data, mengurangi risiko penyalahgunaan AI, serta mendorong terciptanya ekosistem digital yang inovatif namun tetap menjamin hak privasi warga negara.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

2 penulis · 1 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Andalas University
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/oai, pertama di-harvest 2 Nov 2026, terakhir terlihat 15 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">INTEGRATION OF THE GENERAL DATA PROTECTION REGULATION INTO DATA PRIVACY REGULATIONS: A SOLUTION TO THE CHALLENGES OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY</dc:title>
	<dc:title xml:lang="id">INTEGRASI GENERAL DATA PROTECTION REGULATION DALAM REGULASI PRIVASI DATA: SOLUSI TANTANGAN TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN </dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">hilma, Qurratul</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="id">hilma, Qurratul</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Artificial Intelligence</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Data Privacy Regulation</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Data Security</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">General Data Protection Regulation</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id">General Data Protection Regulation (GDPR)</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id">Kecerdasan Buatan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id">Keamanan Data</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id">Regulasi Privasi Data</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Kemajuan pesat Kecerdasan Buatan (AI) telah secara signifikan mengubah cara data pribadi dikumpulkan, diproses, dan disimpan, menimbulkan kekhawatiran serius tentang privasi data. Di Indonesia, peraturan perlindungan data saat ini belum sepenuhnya dilengkapi untuk mengatasi tantangan spesifik yang ditimbulkan oleh AI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi pengintegrasian prinsip-prinsip Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) ke dalam kerangka hukum Indonesia untuk meningkatkan perlindungan data pribadi dalam aplikasi AI. Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif. Analisis mengungkapkan bahwa GDPR memberikan standar perlindungan data yang lebih kuat dan komprehensif, menekankan prinsip-prinsip utama seperti transparansi, akuntabilitas, hak akses data, hak untuk dilupakan, serta penerapan privasi berdasarkan desain dan Penilaian Dampak Perlindungan Data (DPIA). Sebaliknya, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi belum secara eksplisit memasukkan prinsip-prinsip ini ke dalam ekosistem AI. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan komparatifnya, khususnya berfokus pada kontekstualisasi prinsip-prinsip GDPR terhadap lanskap regulasi AI di Indonesia. Ini membedakan penelitian dari penelitian sebelumnya yang terutama membahas masalah perlindungan data umum tanpa memeriksa implikasi dari teknologi yang muncul. Memasukkanprinsip-prinsip GDPR ke dalam kerangka peraturan Indonesia dapat memperkuat perlindungan data pribadi, mengurangi risiko penyalahgunaan AI, dan mendukung pengembangan ekosistem digital yang inovatif namun bertanggung jawab dan menghormati privasi.
Kata kunci: peraturan privasi data, Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR), kecerdasan buatan, Indonesia, keamanan data.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="id">Pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) membawa dampak signifikan terhadap cara pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data pribadi. Namun, regulasi perlindungan data di Indonesia masih belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan privasi yang ditimbulkan oleh teknologi ini. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi integrasi prinsip-prinsip General Data Protection Regulation (GDPR) ke dalam sistem hukum Indonesia guna memperkuat perlindungan data pribadi dalam konteks penggunaan AI. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa GDPR menawarkan standar perlindungan data pribadi yang lebih ketat dan menyeluruh, dengan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, hak akses, hak untuk menghapus data, serta kewajiban menerapkan privacy by design dan Data Protection Impact Assessment (DPIA). Regulasi di Indonesia, khususnya UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, belum secara eksplisit mengatur penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam ekosistem AI. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif yang menekankan pentingnya penguatan kerangka hukum nasional melalui adopsi prinsip GDPR secara kontekstual terhadap AI. Hal ini berbeda dari studi sebelumnya yang hanya menitikberatkan pada pengaturan data pribadi secara umum tanpa mempertimbangkan tantangan teknologi mutakhir. Integrasi prinsip-prinsip GDPR ke dalam regulasi Indonesia dapat meningkatkan efektivitas perlindungan privasi data, mengurangi risiko penyalahgunaan AI, serta mendorong terciptanya ekosistem digital yang inovatif namun tetap menjamin hak privasi warga negara.
&amp;nbsp;</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin</dc:publisher>
	<dc:date>2025-10-09</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/44141</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.20956/jl.v8i2.44141</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Legislatif; VOLUME 8 NOMOR 2 2025; 95-112</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id">Legislatif; VOLUME 8 NOMOR 2 2025; 95-112</dc:source>
	<dc:source>2722-8797</dc:source>
	<dc:source>2654-3982</dc:source>
	<dc:language>id</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/44141/13473</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>