The agrarian conflict in Polongbangkeng,Takalar, between the local community and PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV), reflects a long-standing issue of land ownership inequality in Indonesia. The expansion of sugarcane plantations by PTPN XIV has displaced communities from lands historically cultivated through customary systems, resulting in social and economic vulnerability. This study aims to analyze the root causes of the prolonged land dispute and formulate legal solutions that ensure justice for both the community and the company. This research employs a normative legal method using statutory, case, and conceptual approaches. The findings reveal that the conflict stems from historical land claims by the community lacking formal legal documentation, whereas the company holds legal rights through a Land Use Right (HGU) permit. Proposed solutions include converting HGU into Land Management Rights (HPL), offering employment opportunities to affected residents, and providing legal education to strengthen community understanding of land rights. The novelty of this research lies in offering an integrative legal solution that balances corporate interests with social justice through participatory and sustainable agrarian law approaches. The study concludes that resolving agrarian conflicts requires legal clarity, community involvement, and the protection of historical land claims as part of achieving substantive justice. Keywords: Agrarian Conflict; PTPN XIV; Agrarian Law; HGU; HPL.
Bahasa Indonesia
Konflik agraria di Polongbangkeng, Takalar, antara masyarakat lokal dan PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV), mencerminkan persoalan klasik ketimpangan penguasaan lahan yang masih berlangsung di Indonesia. Perluasan lahan perkebunan tebu oleh PTPN XIV telah mengakibatkan masyarakat terusir dari tanah yang secara historis mereka kelola berdasarkan sistem adat, sehingga menimbulkan kerentanan sosial dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar persoalan konflik agraria yang berkepanjangan serta merumuskan solusi hukum yang adil bagi kedua belah pihak, baik masyarakat maupun perusahaan. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik ini berakar dari klaim historis masyarakat terhadap tanah yang tidak didukung oleh dokumen hukum formal, sementara perusahaan mengantongi hak legal melalui izin Hak Guna Usaha (HGU). Solusi yang ditawarkan antara lain konversi HGU menjadi Hak Pengelolaan Lahan (HPL), pemberian lapangan kerja bagi warga terdampak, serta edukasi hukum guna memperkuat pemahaman masyarakat terhadap hak atas tanah. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada tawaran solusi hukum integratif yang mengedepankan keseimbangan antara kepentingan korporasi dan keadilan sosial melalui pendekatan hukum agraria yang partisipatif dan berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian konflik agraria membutuhkan kepastian hukum, pelibatan aktif masyarakat, serta perlindungan terhadap klaim historis atas tanah sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan substantif. Kata-Kata Kunci: Konflik Agraria; PTPN XIV; Hukum Agraria; HGU; HPL.
Jaringan kolaborasi para penulis
7 penulis ·
21 tautan kepenulisan bersama
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
Hasanuddin University
Afiliasi tidak diketahui
Organisasi berbeda
Organisasi sama
Afiliasi tidak diketahui
Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulis
Organisasi
Artikel bersama
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.