Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal Tanpa peringkat SINTA

ANALISIS PENYEBAB DAN SOLUSI DINAMIKA KONFLIK ANTARA PTPN XIV DENGAN MASYARAKAT DI POLONGBANGKENG TAKALAR

Legislatif · Vol. UME No. MOR (2025) · hlm. 129–143

DOI
10.20956/jl.v8i2.44654
ISSN
2722-8797, 2654-3982
Terbit
2025-10-10
Penerbit
UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Bahasa
id
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Inggris

The agrarian conflict in Polongbangkeng,Takalar, between the local community and PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV), reflects a long-standing issue of land ownership inequality in Indonesia. The expansion of sugarcane plantations by PTPN XIV has displaced communities from lands historically cultivated through customary systems, resulting in social and economic vulnerability. This study aims to analyze the root causes of the prolonged land dispute and formulate legal solutions that ensure justice for both the community and the company. This research employs a normative legal method using statutory, case, and conceptual approaches. The findings reveal that the conflict stems from historical land claims by the community lacking formal legal documentation, whereas the company holds legal rights through a Land Use Right (HGU) permit. Proposed solutions include converting HGU into Land Management Rights (HPL), offering employment opportunities to affected residents, and providing legal education to strengthen community understanding of land rights. The novelty of this research lies in offering an integrative legal solution that balances corporate interests with social justice through participatory and sustainable agrarian law approaches. The study concludes that resolving agrarian conflicts requires legal clarity, community involvement, and the protection of historical land claims as part of achieving substantive justice. Keywords: Agrarian Conflict; PTPN XIV; Agrarian Law; HGU; HPL.

Bahasa Indonesia

Konflik agraria di Polongbangkeng, Takalar, antara masyarakat lokal dan PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV), mencerminkan persoalan klasik ketimpangan penguasaan lahan yang masih berlangsung di Indonesia. Perluasan lahan perkebunan tebu oleh PTPN XIV telah mengakibatkan masyarakat terusir dari tanah yang secara historis mereka kelola berdasarkan sistem adat, sehingga menimbulkan kerentanan sosial dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar persoalan konflik agraria yang berkepanjangan serta merumuskan solusi hukum yang adil bagi kedua belah pihak, baik masyarakat maupun perusahaan. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik ini berakar dari klaim historis masyarakat terhadap tanah yang tidak didukung oleh dokumen hukum formal, sementara perusahaan mengantongi hak legal melalui izin Hak Guna Usaha (HGU). Solusi yang ditawarkan antara lain konversi HGU menjadi Hak Pengelolaan Lahan (HPL), pemberian lapangan kerja bagi warga terdampak, serta edukasi hukum guna memperkuat pemahaman masyarakat terhadap hak atas tanah. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada tawaran solusi hukum integratif yang mengedepankan keseimbangan antara kepentingan korporasi dan keadilan sosial melalui pendekatan hukum agraria yang partisipatif dan berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian konflik agraria membutuhkan kepastian hukum, pelibatan aktif masyarakat, serta perlindungan terhadap klaim historis atas tanah sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan substantif. Kata-Kata Kunci: Konflik Agraria; PTPN XIV; Hukum Agraria; HGU; HPL.

Jaringan kolaborasi para penulis

7 penulis · 21 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Hasanuddin University
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/oai, pertama di-harvest 2 Nov 2026, terakhir terlihat 15 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="id">ANALISIS PENYEBAB DAN SOLUSI DINAMIKA KONFLIK ANTARA PTPN XIV DENGAN MASYARAKAT DI POLONGBANGKENG TAKALAR</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Rahmadani, Nitra Anggun</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="id">Rahmadani, Nitra Anggun</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="id">Ainun Riskillah, Rara</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="id">Akbar Asdhar, Muhammad Rifat</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="id">Zalikhah Benz, Elysia</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="id">Nurkarmila</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="id">Koto, Muhammad Raihan</dc:creator>
	<dc:description xml:lang="en">The agrarian conflict in Polongbangkeng,Takalar, between the local community and PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV), reflects a long-standing issue of land ownership inequality in Indonesia. The expansion of sugarcane plantations by PTPN XIV has displaced communities from lands historically cultivated through customary systems, resulting in social and economic vulnerability. This study aims to analyze the root causes of the prolonged land dispute and formulate legal solutions that ensure justice for both the community and the company. This research employs a normative legal method using statutory, case, and conceptual approaches. The findings reveal that the conflict stems from historical land claims by the community lacking formal legal documentation, whereas the company holds legal rights through a Land Use Right (HGU) permit. Proposed solutions include converting HGU into Land Management Rights (HPL), offering employment opportunities to affected residents, and providing legal education to strengthen community understanding of land rights. The novelty of this research lies in offering an integrative legal solution that balances corporate interests with social justice through participatory and sustainable agrarian law approaches. The study concludes that resolving agrarian conflicts requires legal clarity, community involvement, and the protection of historical land claims as part of achieving substantive justice. 
Keywords: Agrarian Conflict; PTPN XIV; Agrarian Law; HGU; HPL.
 </dc:description>
	<dc:description xml:lang="id">Konflik agraria di Polongbangkeng, Takalar, antara masyarakat lokal dan PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV), mencerminkan persoalan klasik ketimpangan penguasaan lahan yang masih berlangsung di Indonesia. Perluasan lahan perkebunan tebu oleh PTPN XIV telah mengakibatkan masyarakat terusir dari tanah yang secara historis mereka kelola berdasarkan sistem adat, sehingga menimbulkan kerentanan sosial dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar persoalan konflik agraria yang berkepanjangan serta merumuskan solusi hukum yang adil bagi kedua belah pihak, baik masyarakat maupun perusahaan. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik ini berakar dari klaim historis masyarakat terhadap tanah yang tidak didukung oleh dokumen hukum formal, sementara perusahaan mengantongi hak legal melalui izin Hak Guna Usaha (HGU). Solusi yang ditawarkan antara lain konversi HGU menjadi Hak Pengelolaan Lahan (HPL), pemberian lapangan kerja bagi warga terdampak, serta edukasi hukum guna memperkuat pemahaman masyarakat terhadap hak atas tanah. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada tawaran solusi hukum integratif yang mengedepankan keseimbangan antara kepentingan korporasi dan keadilan sosial melalui pendekatan hukum agraria yang partisipatif dan berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian konflik agraria membutuhkan kepastian hukum, pelibatan aktif masyarakat, serta perlindungan terhadap klaim historis atas tanah sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan substantif.
Kata-Kata Kunci: Konflik Agraria; PTPN XIV; Hukum Agraria; HGU;  HPL.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin</dc:publisher>
	<dc:date>2025-10-10</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/44654</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.20956/jl.v8i2.44654</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Legislatif; VOLUME 8 NOMOR 2 2025; 129-143</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id">Legislatif; VOLUME 8 NOMOR 2 2025; 129-143</dc:source>
	<dc:source>2722-8797</dc:source>
	<dc:source>2654-3982</dc:source>
	<dc:language>id</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/44654/13485</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>