Akses terbuka Jurnal Tanpa peringkat SINTA
Peran Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Kurir dalam Hal Pengantaran Barang yang Cacat
Legislatif · Vol. UME No. MOR (2026) · hlm. 44–62
- ISSN
- 2722-8797, 2654-3982
- Terbit
- 2026-06-20
- Penerbit
- UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Bahasa
- id
Abstrak
Inggris
Abstract The Role of Consumer Protection Law in Courier Services for the Delivery of Defective Goods. This study examines the role of consumer protection law in relation to courier services involved in the delivery of defective goods. It employs a normative juridical approach, relying on legal norms as stipulated in statutory regulations, with a primary focus on the legislative framework. The findings indicate that legal protection for couriers is not regulated within a single, specific statute, but is instead dispersed across several legal instruments, including the Indonesian Civil Code, Law Number 38 of 2009 on Postal Services, and Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. From a juridical perspective, couriers are positioned as third parties or authorized agents whose role is limited to delivering goods and, in certain cases, receiving payment. Consequently, they are not held responsible for defects in goods, as such liability rests with the seller as the primary business actor. Legal protection for couriers is reflected through limitations on their responsibilities and the allocation of liability to the appropriate parties. Compensation for defective goods generally falls under the responsibility of the seller and may take the form of refunds, product replacements, or other forms of compensation in accordance with applicable laws and mutual agreement. However, in practice, discrepancies persist, as couriers are often the parties who face complaints from consumers.
Bahasa Indonesia
Peran Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Kurir dalam Hal Pengantaran Barang yang Cacat. Penelitian ini membahas Peran Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Kurir dalam Hal Pengantaran Barang yang Cacat. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sehingga pendekatan yang digunakan disini adalah pendekatan undang-undang (statute approach). Dengan menggunakan berbagai perangkat hukum seperti dari UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap jasa kurir dalam hal pengantaran barang yang cacat, belum diatur secara spesifik dalam hukum, tetapi terdapat beberapa regulasi yang memberi perlindungan, seperti UUPK, KUH Perdata, dan UU Pos. Serta perlindungan agar konsumen mendapatkan ganti rugi jika terdapat kecacatan pada barang saat pengiriman. Menurut Pasal 1474 KUH Perdata, Pasal 1491 serta Pasal 1507 menyatakan bahwa pembeli dapat mengembalikan barang dan meminta pengembalian uang.
Kata kunci
Jaringan kolaborasi para penulis
4 penulis · 6 tautan kepenulisan bersama
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
- Afiliasi tidak diketahui
- Organisasi berbeda
- Organisasi sama
- Afiliasi tidak diketahui
- Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
| Rekan penulis | Organisasi | Artikel bersama |
|---|
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.