Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal Tanpa peringkat SINTA

Peran Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Kurir dalam Hal Pengantaran Barang yang Cacat

Legislatif · Vol. UME No. MOR (2026) · hlm. 44–62

DOI
10.20956/jl.v9i2.47900
ISSN
2722-8797, 2654-3982
Terbit
2026-06-20
Penerbit
UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Bahasa
id
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Inggris

Abstract The Role of Consumer Protection Law in Courier Services for the Delivery of Defective Goods. This study examines the role of consumer protection law in relation to courier services involved in the delivery of defective goods. It employs a normative juridical approach, relying on legal norms as stipulated in statutory regulations, with a primary focus on the legislative framework. The findings indicate that legal protection for couriers is not regulated within a single, specific statute, but is instead dispersed across several legal instruments, including the Indonesian Civil Code, Law Number 38 of 2009 on Postal Services, and Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. From a juridical perspective, couriers are positioned as third parties or authorized agents whose role is limited to delivering goods and, in certain cases, receiving payment. Consequently, they are not held responsible for defects in goods, as such liability rests with the seller as the primary business actor. Legal protection for couriers is reflected through limitations on their responsibilities and the allocation of liability to the appropriate parties. Compensation for defective goods generally falls under the responsibility of the seller and may take the form of refunds, product replacements, or other forms of compensation in accordance with applicable laws and mutual agreement. However, in practice, discrepancies persist, as couriers are often the parties who face complaints from consumers.

Bahasa Indonesia

Peran Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Kurir dalam Hal Pengantaran Barang yang Cacat. Penelitian ini membahas Peran Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Kurir dalam Hal Pengantaran Barang yang Cacat. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sehingga pendekatan yang digunakan disini adalah pendekatan undang-undang (statute approach). Dengan menggunakan berbagai perangkat hukum seperti dari UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap jasa kurir dalam hal pengantaran barang yang cacat, belum diatur secara spesifik dalam hukum, tetapi terdapat beberapa regulasi yang memberi perlindungan, seperti UUPK, KUH Perdata, dan UU Pos. Serta perlindungan agar konsumen mendapatkan ganti rugi jika terdapat kecacatan pada barang saat pengiriman. Menurut Pasal 1474 KUH Perdata, Pasal 1491 serta Pasal 1507 menyatakan bahwa pembeli dapat mengembalikan barang dan meminta pengembalian uang.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

4 penulis · 6 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/oai, pertama di-harvest 2 Nov 2026, terakhir terlihat 15 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Peran Undang-Undang Perlindungan Konsumen  Terhadap Jasa Kurir dalam Hal Pengantaran   Barang yang Cacat  </dc:title>
	<dc:title xml:lang="id">Peran Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Kurir dalam Hal Pengantaran Barang yang Cacat </dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Sari Angraeni, Besse</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Satriani</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="id">SARI ANGRAENI, BESSE</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="id">Satriani</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Courier Services</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Delivery of Defective Goods</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">The Role of Consumer Protection  Law</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Abstract
The Role of Consumer Protection Law in Courier Services for the Delivery of Defective Goods. This study examines the role of consumer protection law in relation to courier services involved in the delivery of defective goods. It employs a normative juridical approach, relying on legal norms as stipulated in statutory regulations, with a primary focus on the legislative framework. The findings indicate that legal protection for couriers is not regulated within a single, specific statute, but is instead dispersed across several legal instruments, including the Indonesian Civil Code, Law Number 38 of 2009 on Postal Services, and Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. From a juridical perspective, couriers are positioned as third parties or authorized agents whose role is limited to delivering goods and, in certain cases, receiving payment. Consequently, they are not held responsible for defects in goods, as such liability rests with the seller as the primary business actor. Legal protection for couriers is reflected through limitations on their responsibilities and the allocation of liability to the appropriate parties. Compensation for defective goods generally falls under the responsibility of the seller and may take the form of refunds, product replacements, or other forms of compensation in accordance with applicable laws and mutual agreement. However, in practice, discrepancies persist, as couriers are often the parties who face complaints from consumers.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="id">Peran Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Kurir dalam Hal Pengantaran Barang yang Cacat. Penelitian ini membahas Peran Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Kurir dalam Hal Pengantaran Barang yang Cacat. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sehingga pendekatan yang digunakan disini adalah pendekatan undang-undang (statute approach). Dengan menggunakan berbagai perangkat hukum seperti dari UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap jasa kurir dalam hal pengantaran barang yang cacat, belum diatur secara spesifik dalam hukum, tetapi terdapat beberapa regulasi yang memberi perlindungan, seperti UUPK, KUH Perdata, dan UU Pos. Serta perlindungan agar konsumen mendapatkan ganti rugi jika terdapat kecacatan pada barang saat pengiriman. Menurut Pasal 1474 KUH Perdata, Pasal 1491 serta Pasal 1507 menyatakan bahwa pembeli dapat mengembalikan barang dan meminta pengembalian uang.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin</dc:publisher>
	<dc:date>2026-06-20</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/47900</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.20956/jl.v9i2.47900</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Legislatif; VOLUME 9 NOMOR 2 2026 ; 44-62</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id">Legislatif; VOLUME 9 NOMOR 2 2026 ; 44-62</dc:source>
	<dc:source>2722-8797</dc:source>
	<dc:source>2654-3982</dc:source>
	<dc:language>id</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/47900/14555</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>