REFORMASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS UNTUK PEMENUHAN HAK SOSIAL EKONOMI

Abstract

English

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bentuk implementasi tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan hak sosial ekonomi warga negara sebagaimana diamanatkan Pasal 28C dan 28H UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum, tata kelola kelembagaan, serta efektivitas pelaksanaan MBG dalam kerangka pemenuhan hak konstitusional atas pangan bergizi dan pendidikan yang setara. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti literatur akademik, jurnal ilmiah, serta kebijakan pemerintah. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG masih menghadapi permasalahan struktural berupa tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, belum adanya standar dapur nasional, serta lemahnya sistem pengawasan dan integrasi data lintas sektor. Kondisi tersebut menimbulkan risiko terhadap efektivitas kebijakan dan kesetaraan mutu gizi antardaerah. Temuan utama penelitian ini menekankan pentingnya pembentukan Peraturan Pemerintah tentang MBG sebagai dasar hukum nasional, standarisasi dapur bergizi berbasis prinsip nutrition equity, serta penerapan Sistem Satu Data MBG Nasional guna memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan koordinasi lintas lembaga. Novelty penelitian ini terletak pada formulasi model tata kelola kolaboratif berbasis rights-based approach yang menempatkan pemenuhan gizi anak sebagai hak konstitusional, bukan sekadar kebijakan sosial. Dengan demikian, MBG tidak hanya menjadi instrumen intervensi gizi, tetapi juga pilar hukum dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

Bahasa Indonesia

Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum, tata kelola kelembagaan, dan efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kerangka pemenuhan hak konstitusional atas pangan bergizi dan pendidikan yang setara. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui penelaahan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal ilmiah, dan kebijakan pemerintah. Analisis menunjukkan bahwa implementasi MBG masih menghadapi persoalan struktural, antara lain tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, ketiadaan standar dapur nasional, serta lemahnya sistem pengawasan dan integrasi data lintas sektor. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan efektivitas kebijakan dan menimbulkan ketimpangan mutu gizi antardaerah. Temuan penelitian menegaskan urgensi pembentukan Peraturan Pemerintah tentang MBG sebagai dasar hukum nasional yang menjamin kepastian kewenangan dan keberlanjutan program. Selain itu, diperlukan standarisasi dapur bergizi berbasis prinsip nutrition equity serta penerapan Sistem Satu Data MBG Nasional untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan koordinasi antar lembaga. Novelty penelitian ini terletak pada perumusan model tata kelola kolaboratif berbasis rights-based approach yang menempatkan pemenuhan gizi anak sebagai hak konstitusional, bukan semata kebijakan sosial. Dengan demikian, MBG diposisikan tidak hanya sebagai instrumen intervensi gizi, tetapi juga sebagai pilar hukum dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan di Indonesia secara berkeadilan nasional.

Keywords

• Hak Sosial Ekonomi
• Hukum Tata Kelola Publik
• Makan Bergizi Gratis
• Kebijakan Satu Data
• Standar Dapur Nasional