This study analyzes legal issues in legislative elections in Indonesia by highlighting three main interrelated issues, namely the crisis of meritocracy in political recruitment, high political costs, and the application of electoral thresholds. From a constitutional law perspective, elections are a constitutional instrument for realizing people's sovereignty as stipulated in Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution. However, this study shows that the implementation of election regulations does not fully reflect the fundamental principles of honest, fair, open elections that provide equal opportunities as emphasized in Law Number 7 of 2017 concerning Elections. Using a normative legal approach with a statute approach, conceptual approach, and comparative approach, this study evaluates the relationship between electoral regulation design and the political behavior of actors. The analysis shows that the mechanism for recruiting legislative candidates still relies on personal loyalty and financial capacity, which contradicts the principles of meritocracy and justice in electoral law. High-cost politics also narrows political access for non-elite groups, weakens election integrity, and creates dependence on external funding. Meanwhile, the 4% electoral threshold, which aims to simplify the party system, has implications for reduced political representation and the emergence of tensions between political system efficiency and the protection of citizens' political rights. This study concludes that the combination of these three factors has shaped a procedural democracy that lacks the substance of representative democracy. These findings contribute theoretically through the integration of legal and electoral policy analysis to assess the quality of democracy in Indonesia.
Bahasa Indonesia
Kajian ini menganalisis problematika hukum dalam pemilu legislatif di Indonesia dengan menyoroti tiga isu utama yang saling berkaitan, yakni krisis meritokrasi dalam rekrutmen politik, tingginya biaya politik, dan penerapan ambang batas elektoral. Dalam perspektif hukum tata negara, pemilu merupakan instrumen konstitusional untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi regulasi pemilu belum sepenuhnya mencerminkan asas-asas fundamental pemilu yang jujur, adil, terbuka, dan memberikan kesempatan setara sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dengan statute approach, conceptual approach, dan comparative approach, penelitian ini mengevaluasi hubungan antara desain regulasi elektoral dan perilaku politik aktor. Analisis menunjukkan bahwa mekanisme rekrutmen calon legislatif masih bertumpu pada loyalitas personal dan kapasitas finansial, sehingga bertentangan dengan prinsip meritokrasi dan asas keadilan dalam hukum pemilu. Politik berbiaya tinggi turut mempersempit akses politik bagi kelompok non-elite, memperlemah integritas pemilu, dan menimbulkan ketergantungan pada pendanaan eksternal. Sementara itu, ambang batas elektoral sebesar 4% yang bertujuan menyederhanakan sistem kepartaian berimplikasi pada berkurangnya representasi politik dan munculnya ketegangan antara efisiensi sistem politik dan perlindungan hak politik warga negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kombinasi ketiga faktor tersebut telah membentuk konfigurasi demokrasi yang bersifat prosedural tetapi kurang mencerminkan substansi demokrasi representatif. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis melalui integrasi analisis hukum dan kebijakan pemilu untuk menilai kualitas demokrasi di Indonesia.
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
Indonesia Defense University
Afiliasi tidak diketahui
Organisasi berbeda
Organisasi sama
Afiliasi tidak diketahui
Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulis
Organisasi
Artikel bersama
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.