Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal Tanpa peringkat SINTA

LEGAL REVIEW OF ELECTIONS REGARDING THE MECHANISM FOR ELECTING MEMBERS OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES IN INDONESIA

TINJAUAN HUKUM PEMILU TERHADAP MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA LEMBAGA DPR DI INDONESIA

Legislatif · Vol. UME No. MOR (2026) · hlm. 34–57

DOI
10.20956/jl.v9i1.48025
ISSN
2722-8797, 2654-3982
Terbit
2026-02-05
Penerbit
UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Inggris

This study analyzes legal issues in legislative elections in Indonesia by highlighting three main interrelated issues, namely the crisis of meritocracy in political recruitment, high political costs, and the application of electoral thresholds. From a constitutional law perspective, elections are a constitutional instrument for realizing people's sovereignty as stipulated in Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution. However, this study shows that the implementation of election regulations does not fully reflect the fundamental principles of honest, fair, open elections that provide equal opportunities as emphasized in Law Number 7 of 2017 concerning Elections. Using a normative legal approach with a statute approach, conceptual approach, and comparative approach, this study evaluates the relationship between electoral regulation design and the political behavior of actors. The analysis shows that the mechanism for recruiting legislative candidates still relies on personal loyalty and financial capacity, which contradicts the principles of meritocracy and justice in electoral law. High-cost politics also narrows political access for non-elite groups, weakens election integrity, and creates dependence on external funding. Meanwhile, the 4% electoral threshold, which aims to simplify the party system, has implications for reduced political representation and the emergence of tensions between political system efficiency and the protection of citizens' political rights. This study concludes that the combination of these three factors has shaped a procedural democracy that lacks the substance of representative democracy. These findings contribute theoretically through the integration of legal and electoral policy analysis to assess the quality of democracy in Indonesia.

Bahasa Indonesia

Kajian ini menganalisis problematika hukum dalam pemilu legislatif di Indonesia dengan menyoroti tiga isu utama yang saling berkaitan, yakni krisis meritokrasi dalam rekrutmen politik, tingginya biaya politik, dan penerapan ambang batas elektoral. Dalam perspektif hukum tata negara, pemilu merupakan instrumen konstitusional untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi regulasi pemilu belum sepenuhnya mencerminkan asas-asas fundamental pemilu yang jujur, adil, terbuka, dan memberikan kesempatan setara sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dengan statute approach, conceptual approach, dan comparative approach, penelitian ini mengevaluasi hubungan antara desain regulasi elektoral dan perilaku politik aktor. Analisis menunjukkan bahwa mekanisme rekrutmen calon legislatif masih bertumpu pada loyalitas personal dan kapasitas finansial, sehingga bertentangan dengan prinsip meritokrasi dan asas keadilan dalam hukum pemilu. Politik berbiaya tinggi turut mempersempit akses politik bagi kelompok non-elite, memperlemah integritas pemilu, dan menimbulkan ketergantungan pada pendanaan eksternal. Sementara itu, ambang batas elektoral sebesar 4% yang bertujuan menyederhanakan sistem kepartaian berimplikasi pada berkurangnya representasi politik dan munculnya ketegangan antara efisiensi sistem politik dan perlindungan hak politik warga negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kombinasi ketiga faktor tersebut telah membentuk konfigurasi demokrasi yang bersifat prosedural tetapi kurang mencerminkan substansi demokrasi representatif. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis melalui integrasi analisis hukum dan kebijakan pemilu untuk menilai kualitas demokrasi di Indonesia.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

2 penulis · 1 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Indonesia Defense University
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/oai, pertama di-harvest 2 Nov 2026, terakhir terlihat 15 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">LEGAL REVIEW OF ELECTIONS REGARDING THE MECHANISM FOR ELECTING MEMBERS OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES IN INDONESIA</dc:title>
	<dc:title xml:lang="id">TINJAUAN HUKUM PEMILU TERHADAP MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA LEMBAGA DPR DI INDONESIA</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Sihombing, Desi Natalia</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="id">Sihombing, Desi Natalia</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Democracy</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Elections</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Electoral Threshold</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Meritocracy</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id">ambang batas elektoral</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id">demokrasi</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id">politik berbiaya tinggi</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id">rekrutmen politik</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id">representasi</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">This study analyzes legal issues in legislative elections in Indonesia by highlighting three main interrelated issues, namely the crisis of meritocracy in political recruitment, high political costs, and the application of electoral thresholds. From a constitutional law perspective, elections are a constitutional instrument for realizing people's sovereignty as stipulated in Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution. However, this study shows that the implementation of election regulations does not fully reflect the fundamental principles of honest, fair, open elections that provide equal opportunities as emphasized in Law Number 7 of 2017 concerning Elections. Using a normative legal approach with a statute approach, conceptual approach, and comparative approach, this study evaluates the relationship between electoral regulation design and the political behavior of actors. The analysis shows that the mechanism for recruiting legislative candidates still relies on personal loyalty and financial capacity, which contradicts the principles of meritocracy and justice in electoral law. High-cost politics also narrows political access for non-elite groups, weakens election integrity, and creates dependence on external funding. Meanwhile, the 4% electoral threshold, which aims to simplify the party system, has implications for reduced political representation and the emergence of tensions between political system efficiency and the protection of citizens' political rights. This study concludes that the combination of these three factors has shaped a procedural democracy that lacks the substance of representative democracy. These findings contribute theoretically through the integration of legal and electoral policy analysis to assess the quality of democracy in Indonesia.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="id">Kajian ini menganalisis problematika hukum dalam pemilu legislatif di Indonesia dengan menyoroti tiga isu utama yang saling berkaitan, yakni krisis meritokrasi dalam rekrutmen politik, tingginya biaya politik, dan penerapan ambang batas elektoral. Dalam perspektif hukum tata negara, pemilu merupakan instrumen konstitusional untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi regulasi pemilu belum sepenuhnya mencerminkan asas-asas fundamental pemilu yang jujur, adil, terbuka, dan memberikan kesempatan setara sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dengan statute approach, conceptual approach, dan comparative approach, penelitian ini mengevaluasi hubungan antara desain regulasi elektoral dan perilaku politik aktor. Analisis menunjukkan bahwa mekanisme rekrutmen calon legislatif masih bertumpu pada loyalitas personal dan kapasitas finansial, sehingga bertentangan dengan prinsip meritokrasi dan asas keadilan dalam hukum pemilu. Politik berbiaya tinggi turut mempersempit akses politik bagi kelompok non-elite, memperlemah integritas pemilu, dan menimbulkan ketergantungan pada pendanaan eksternal. Sementara itu, ambang batas elektoral sebesar 4% yang bertujuan menyederhanakan sistem kepartaian berimplikasi pada berkurangnya representasi politik dan munculnya ketegangan antara efisiensi sistem politik dan perlindungan hak politik warga negara.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa kombinasi ketiga faktor tersebut telah membentuk konfigurasi demokrasi yang bersifat prosedural tetapi kurang mencerminkan substansi demokrasi representatif. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis melalui integrasi analisis hukum dan kebijakan pemilu untuk menilai kualitas demokrasi di Indonesia.
 </dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin</dc:publisher>
	<dc:date>2026-02-05</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/48025</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.20956/jl.v9i1.48025</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Legislatif; VOLUME 9 NOMOR 1 2025; 34-57</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id">Legislatif; VOLUME 9 NOMOR 1 2025; 34-57</dc:source>
	<dc:source>2722-8797</dc:source>
	<dc:source>2654-3982</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:language>id</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/48025/14121</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>