Study of Makassar City – Barrang Lompo Island Sea Transportation Tariffs During the Covid-19 Pandemic

Abstract

English

The Covid-19 pandemic has caused the Indonesian government to restrict the movement of communities to prevent the spread of the Corona Virus. This regulation has been enforced by the local government of Makassar City as well. The restriction affects the community's economy, which includes business activities related to population movement. Similarly, the restriction impacts the sea transportation in Makassar City, particularly the Makassar-Barrang Lompo route. The limitation of the passenger-carrying capacity to 50% of the maximum ship carrying capacity and the limitation of working hours have caused a decrease in the productivity of sea transportation on this route. In addition, the population movement on the Makassar – Barrang Lompo route has declined, causing the demand for sea transportation to decrease as the number of service frequencies decreases. It directly affects the revenue of sea transportation. As the tariff applied during the pandemic RP. 25,000, this study aims to determine the minimum tariff for operating ships so that it can be seen with the decreasing productivity and number of ships frequency, whether the applied tariff can cover the operational costs of the ships. Determination of the minimum tariff using the Required Freight Rates (RFR) method. RFR is the minimum rate that can cover the expenditures related to ship operational activities. The result shows that the minimum tariffs for the six ships operating during the Covid-19 pandemic were Rp. 11582 – Rp. 32,486. This indicates that the minimum tariffs of some operating ships are still higher than the applied tariff. Therefore, the ship fares on the Makassar-Barrang Lompo route need to be reviewed if the policy of restricting people's movements is reenforced.

Bahasa Indonesia

Pandemi Covid-19 menyebabkan pemerintah Indonesia membatasi pergerakan masyarakat untuk mencegah penyebaran Virus Corona. Peraturan ini juga diberlakukan oleh pemerintah daerah Kota Makassar. Pembatasan ini mempengaruhi ekonomi masyarakat terutama kegiatan usaha yang terkait dengan pergerakan penduduk. Demikian pula yang terjadi pada angkutan laut di Kota Makassar, khususnya trayek Kota Makassar–Barrang Lompo. Pembatasan kapasitas angkut penumpang menjadi 50% dari kapasitas angkut kapal maksimum serta pembatasan jam kerja menyebabkan menurunnya produktivitas angkutan laut pada trayek ini. Selain itu, pergerakan penduduk pada rute Kota Makassar– Barrang Lompo berkurang menyebabkan demand angkutan laut menurun sehingga jumlah frekuensi pelayanan menurun. Hal ini secara langsung berpengaruh pada pendapatan angkutan laut. Dengan tarif yang diberlakukan pada masa pandemi yakni RP. 25.000, penelitian ini bertujuan menentukan tarif minimum kapal-kapal yang beroperasi pada rute ini sehingga dapat diketahui dengan produktivitas dan jumlah frekuensi kapal yang menurun, apakah tarif yang diberlakukan dapat menutupi biaya operasional kapal. Penentuan tarif minimum menggunakan metode Required Freight Rates (RFR). RFR adalah tarif minimum yang dapat menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan terkait dengan kegiatan operasional kapal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif minimun dari enam kapal yang beroperasi pada masa pandemic Covid-19 adalah sebesar Rp. 11.582 – Rp. 32.486. Tarif minimum beberapa kapal yang beroperasi masih lebih tinggi dari tarif yang berlaku. Oleh karenanya, perlu dilakukan peninjauan ulang untuk tarif kapal yang dikenakan bagi penumpang pada rute Kota Makassar-Barrang Lompo jika kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat diberlakukan lagi.

Keywords

• Pandemi Covid-19
• Tarif
• Required Freight Rates (RFR).
• NA
• Covid-19 Pandemic
• Required Freight Rates (RFR)