The enactment of Law Number 6 of 2023 concerning the Ratification of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law requires that any permanent utilization of marine space must have basic permit for marine spatial utilization activities (KKPRL). The process of granting KKPRL permit is carried out by assessing the conformity of activities with the guidelines for zoning water space utilization based on the Regional Spatial Plan issued by the Provincial Government. The lack of information regarding the guidelines for marine space utilization causes applicants for marine space utilization activities to be unaware of the guidelines that can be applied to the location, thus hindering the process of issuing the KKPRL permit. The research aims to design a digitalization system for providing spatial utilization guidelines documents in the work area of BPSPL Makassar, which can be accessed online by marine space utilization stakeholders. This will facilitate checking the conformity of marine space utilization activities and accelerate the process of issuing the KKPRL permit. As an initial step, a digitalization system for marine spatial utilization guidelines was designed for two provinces in the work area of BPSPL Makassar, which have integrated the marine spatial planning and land spatial planning into Regional Spatial Plan (RTRWP), namely South Sulawesi Province and Central Sulawesi Province. This initial design will continue to be developed in line with the availability of RTRWP integration documents in four other provinces within the work area of BPSPL Makassar. Keywords: digitalized, guidelines, spatial, webgis
Bahasa Indonesia
Berlakunya Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyebabkan setiap pemanfaatan ruang laut yang menetap wajib memiliki izin dasar pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Proses pemberian izin KKPRL dilakukan dengan melakukan penilaian kesesuaian kegiatan yang dilakukan dengan arahan pemanfaatan ruang zonasi perairan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi. Minimnya informasi mengenai arahan pemanfaatan ruang laut menyebabkan para pemohon kegiatan pemanfaatan ruang laut tidak mengetahui arahan ruang yang dapat dilakukan pada lokasi tersebut sehingga proses penerbitan izin KKPRL menjadi terhambat. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem digitalisasi penyediaan dokumen arahan pemanfaatan ruang di wilayah kerja BPSPL Makassar yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan pemanfaat ruang laut secara online sehingga memudahkan untuk pengecekan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dan mempercepat proses penerbitan izin KKPRL. Sebagai langkah awal dirancang sistem digitalisasi arahan pemanfaatan ruang laut di 2 provinsi di wilayah kerja BPSPL Makassar yang telah melakukan integrasi tata ruang darat dan laut menjadi RTRWP yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah. Rancangan awal ini akan terus dikembangkan sesuai dengan ketersediaan dokumen integrasi RTRWP di 4 provinsi lainnya di wilayah kerja BPSPL Makassar. Kata Kunci: digitalisasi, arahan, ruang, webgis
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.