Jurnal
Tanpa peringkat SINTA
Format Kekuasaan Presiden dalam UUD NRI 1945 (Relasi Horizontal dan Vertikal kekuasaan Presiden dalam Sistem presidensial)
Amanna Gappa · Vol. UME No. MOR (2017) · hlm. 38–59
ISSN 2549-9785, 0853-1609
Terbit 2017-09-22
Penerbit Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Bahasa en
Abstrak
Undang-Undang Dasar NRI 1945 menempatkan kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Hal ini adalah sebagai bagian dari resiko otomatis yang ditimbulkan oleh sistem pemerintahan presidensial, dimana presiden memegang fungsi ganda. Hal ini mengandung masalah, karena dalam konteks Indonesia, efektivitas sistem presidensial tidak saja dipengaruhi oleh kekuatan politik di parlemen, tetapi juga munculnya lembaga-lembaga negara bantu yang disebut auxiliary state organ. Oleh karena auxiliary state organ sangat banyak dan dibentuk berdasarkan instrumen hukum yang beragam, maka kinerja presiden dalam sistem presidensial mengalami anomali. Disatu sisi ada keinginan untuk mempercepat pelayanan publik dan menyelesaikan masalah-masalah dengan cepat, namun justru disandera oleh persoalan efisiensi dan sebagian nya adalag efektivitas kinerja presidensial. Oleh sebab itu, format lembaga negara mesti ditinjau kembali, terutama keberadaan Komisi Yudisial di dalam UUD NRI 1945, serta memurnikan sistem presidensial indonesia.
Jaringan kolaborasi para penulis
Belum ada rekan penulis di Melola.
Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/oai, pertama di-harvest 4 Nov 2026, terakhir terlihat 15 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
<dc:title xml:lang="en">Format Kekuasaan Presiden dalam UUD NRI 1945 (Relasi Horizontal dan Vertikal kekuasaan Presiden dalam Sistem presidensial)</dc:title>
<dc:creator xml:lang="en">Jurdi, Fajlurrahman</dc:creator>
<dc:subject xml:lang="en">Auxiliary State Organ</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en">Efektivitas</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en">Efisiensi</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en">Lembaga Negara</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en">Presidensil</dc:subject>
<dc:description xml:lang="en">Undang-Undang Dasar NRI 1945 menempatkan kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Hal ini adalah sebagai bagian dari resiko otomatis yang ditimbulkan oleh sistem pemerintahan presidensial, dimana presiden memegang fungsi ganda. Hal ini mengandung masalah, karena dalam konteks Indonesia, efektivitas sistem presidensial tidak saja dipengaruhi oleh kekuatan politik di parlemen, tetapi juga munculnya lembaga-lembaga negara bantu yang disebut auxiliary state organ. Oleh karena auxiliary state organ sangat banyak dan dibentuk berdasarkan instrumen hukum yang beragam, maka kinerja presiden dalam sistem presidensial mengalami anomali. Disatu sisi ada keinginan untuk mempercepat pelayanan publik dan menyelesaikan masalah-masalah dengan cepat, namun justru disandera oleh persoalan efisiensi dan sebagian nya adalag efektivitas kinerja presidensial. Oleh sebab itu, format lembaga negara mesti ditinjau kembali, terutama keberadaan Komisi Yudisial di dalam UUD NRI 1945, serta memurnikan sistem presidensial indonesia.</dc:description>
<dc:publisher xml:lang="en">Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin</dc:publisher>
<dc:date>2017-09-22</dc:date>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
<dc:format>application/pdf</dc:format>
<dc:identifier>https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/2510</dc:identifier>
<dc:source xml:lang="en">Amanna Gappa; VOLUME 25 NOMOR 2, 2017; 38-59</dc:source>
<dc:source>2549-9785</dc:source>
<dc:source>0853-1609</dc:source>
<dc:language>en</dc:language>
<dc:relation>https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/2510/1352</dc:relation>
<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2017 Amanna Gappa</dc:rights>
</oai_dc:dc>
Sitasi dan pengindeksan
OpenAlex
Belum diperiksa
Crossref
Tidak ditemukan
Jumlah menurut tiap indeks pada 8 Nov 2026; setiap indeks menghitung sitasi dengan cara berbeda.
Sitasi artikel ini
APA 7
Jurdi, F. (2017). Format Kekuasaan Presiden dalam UUD NRI 1945 (Relasi Horizontal dan Vertikal kekuasaan Presiden dalam Sistem presidensial). Amanna Gappa, UME(MOR), 38–59. https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/2510
Salin
IEEE
F. Jurdi, “Format Kekuasaan Presiden dalam UUD NRI 1945 (Relasi Horizontal dan Vertikal kekuasaan Presiden dalam Sistem presidensial),” Amanna Gappa, vol. UME, no. MOR, pp. 38–59, 2017.
Salin
Dibuat dari metadata jurnal; periksa nama penulis sebelum dipakai.