Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal

Fungsi Komisi Informasi dalam Mendukung Proses Informasi Pertanahan di Kota Makassar

Amanna Gappa · Vol. UME No. MOR (2019) · hlm. 39–52

ISSN
2549-9785, 0853-1609
Terbit
2019-04-18
Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Bahasa
en

Abstrak

Hak atas informasi dan berkomunikasi diakui sebagai hak asasi manusia, masyarakat boleh mencari segala macam informasi yang di butuhkan tanpa terkecuali. Setiap negara sudah dapat dipastikan sangat memerlukan berfungsinya keamanan nasional tersebut, berkaitan dengan informasi, negara diberikan kewenangan menentukan klasifikasi mengenai informasi-informasi apa saja yang bersifat rahasia, yang dapat membahayakan keamanan nasional apabila dibuka. Akses publik untuk mendapatkan informasi yang serupa itu dengan demikian tertutup. Pembatasan ini dibenarkan demi perlindungan keamanan nasional, namun diseimbangkan dengan hak atas kebebasan memperoleh informasi. Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimaksudkan untuk menjamin hak warga negara dalam memperoleh hak informasi publik. Fungsi komisi informasi dalam mendukung proses informasi pertanahan di kota Makassar telah berjalan namun belum sepenuhnya maksimal, dalam hal ini fungsi mediasi dan fungsi ajudikasi non-litigasi. Keberadaan Komisi Informasi yang merupakan perpanjangan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia khususnya di Kota Makassar Sulawesi Selatan memberikan efek positif terhadap minat masyarakat dalam memperoleh hak atas informasi publik khususnya informasi Pertanahan di lingkup Badan Pertanahan Nasional.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

9 penulis · 12 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Abdul AsisAfiliasi tidak diketahui1
Alifah Isnaeni DesriyaniAfiliasi tidak diketahui1
Andi KurniawatiAfiliasi tidak diketahui1
Nadila SalsabilaAfiliasi tidak diketahui1
Husna HandayaniAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad AswanAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/oai, pertama di-harvest 4 Nov 2026, terakhir terlihat 15 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Fungsi Komisi Informasi dalam Mendukung Proses Informasi Pertanahan di Kota Makassar</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Ashari, Budi</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Ilmar, Aminuddin</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Mustari Pide, A. Suriyaman</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Fungsi</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Komisi Informasi</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Pertanahan</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Hak atas informasi dan berkomunikasi diakui sebagai hak asasi manusia, masyarakat boleh mencari segala macam informasi yang di butuhkan tanpa terkecuali. Setiap negara sudah dapat dipastikan sangat memerlukan berfungsinya keamanan nasional tersebut, berkaitan dengan informasi, negara diberikan kewenangan menentukan klasifikasi mengenai informasi-informasi apa saja yang bersifat rahasia, yang dapat membahayakan keamanan nasional apabila dibuka. Akses publik untuk mendapatkan informasi yang serupa itu dengan demikian tertutup. Pembatasan ini dibenarkan demi perlindungan keamanan nasional, namun diseimbangkan dengan hak atas kebebasan memperoleh informasi. Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimaksudkan untuk menjamin hak warga negara dalam memperoleh hak informasi publik. Fungsi komisi informasi dalam mendukung proses informasi pertanahan di kota Makassar telah berjalan namun belum sepenuhnya maksimal, dalam hal ini fungsi mediasi dan fungsi ajudikasi non-litigasi. Keberadaan Komisi Informasi yang merupakan perpanjangan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia khususnya di Kota Makassar Sulawesi Selatan memberikan efek positif terhadap minat masyarakat dalam memperoleh hak atas informasi publik khususnya informasi Pertanahan di lingkup Badan Pertanahan Nasional.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin</dc:publisher>
	<dc:date>2019-04-18</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/6337</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Amanna Gappa; VOLUME 26 NOMOR 1, 2018; 39-52</dc:source>
	<dc:source>2549-9785</dc:source>
	<dc:source>0853-1609</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/6337/3439</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2019 Amanna Gappa</dc:rights>
</oai_dc:dc>