Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal Tanpa peringkat SINTA

Kewajiban Perpajakan Selebgram Atas Jasa Periklanan Digital Berdasarkan Sistem Self-Assessment

Amanna Gappa · Vol. UME No. MOR (2019) · hlm. 98–110

ISSN
2549-9785, 0853-1609
Terbit
2019-11-20
Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Bahasa
en

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan selebgram atas jasa periklanan digital berdasarkan sistem self-assessment. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiolegal, yaitu penelitian hukum normatif yang didukung oleh data-data penelitian hukum empirik. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan selebgram atas jasa periklanan digital berdasarkan sistem self-assessment telah terlaksana, namun pelaksanaannya belum optimal serta belum dapat diterapkan secara konsekuen oleh Selebgram. Sejatinya, tujuan pemerintah memberlakukan sistem self-assessment agar dapat meningkatkan pemasukan kas Negara melalui sektor pajak, dibuktikan dengan jumlah Wajib Pajak yang terpaut jauh jika dibandingkan dengan Wajib Pajak Setor. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum oleh Wajib Pajak Selebgram terkait sistem perpajakan sebagai bagian dari kewajiban warga negara.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

5 penulis · 6 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Hasanuddin University
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Marwati RizaHasanuddin University1
Arief Try Dhana JayaAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/oai, pertama di-harvest 4 Nov 2026, terakhir terlihat 15 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Kewajiban Perpajakan Selebgram Atas Jasa Periklanan Digital Berdasarkan Sistem Self-Assessment</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Amalia, Nurul</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Ruslan, Achmad</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Hambali, Ruslan</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Pajak</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Media Sosial</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Selebgram</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Self-Assessment</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan selebgram atas jasa periklanan digital berdasarkan sistem self-assessment. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiolegal, yaitu penelitian hukum normatif yang didukung oleh data-data penelitian hukum empirik. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan selebgram atas jasa periklanan digital berdasarkan sistem self-assessment telah terlaksana, namun pelaksanaannya belum optimal serta belum dapat diterapkan secara konsekuen oleh Selebgram. Sejatinya, tujuan pemerintah memberlakukan sistem self-assessment agar dapat meningkatkan pemasukan kas Negara melalui sektor pajak, dibuktikan dengan jumlah Wajib Pajak yang terpaut jauh jika dibandingkan dengan Wajib Pajak Setor. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum oleh Wajib Pajak Selebgram terkait sistem perpajakan sebagai bagian dari kewajiban warga negara.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin</dc:publisher>
	<dc:date>2019-11-20</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/9005</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Amanna Gappa; VOLUME 27 NOMOR 2, 2019; 98-110</dc:source>
	<dc:source>2549-9785</dc:source>
	<dc:source>0853-1609</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/9005/4656</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2020 Amanna Gappa</dc:rights>
</oai_dc:dc>