Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal Tanpa peringkat SINTA

Konsepsi Tanggung Gugat Pemerintah Dalam Industri Penerbangan

Amanna Gappa · Vol. UME No. MOR (2020) · hlm. 1–11

ISSN
2549-9785, 0853-1609
Terbit
2020-03-25
Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Bahasa
en

Abstrak

Keberadaan instrumen hukum yang sistematis dan komprehensif dalam penyelenggaraan industri penerbangan yang memadai mutlak diperlukan. Diperlukan sinergitas antara para pihak terkait; Pemerintah sebagai regulator dan Swasta sebagai penyelenggara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (satute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan untuk melakukan pembinaan penerbangan. Melihat kewenangan sedemikian besarnya itu, apabila terjadi kecelakaan pesawat udara di Indonesia, maka pengguna jasa angkutan dapat meminta pertanggungjawaban pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab sesuai dengan hukum administrasi dan menurut hukum pidana serta bertanggunggugat menurut hukum perdata.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

Belum ada rekan penulis di Melola.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/oai, pertama di-harvest 4 Nov 2026, terakhir terlihat 15 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Konsepsi Tanggung Gugat Pemerintah Dalam Industri Penerbangan</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Imam, Wahdah Zainal</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Tanggung Gugat</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Tanggung Jawab</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Penerbangan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Kecelakaan Pesawat</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Keberadaan instrumen hukum yang sistematis dan komprehensif dalam penyelenggaraan industri penerbangan yang memadai mutlak diperlukan. Diperlukan sinergitas antara para pihak terkait; Pemerintah sebagai regulator dan Swasta sebagai penyelenggara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (satute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan untuk melakukan pembinaan penerbangan. Melihat kewenangan sedemikian besarnya itu, apabila terjadi kecelakaan pesawat udara di Indonesia, maka pengguna jasa angkutan dapat meminta pertanggungjawaban pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab sesuai dengan hukum administrasi dan menurut hukum pidana serta bertanggunggugat menurut hukum perdata.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin</dc:publisher>
	<dc:date>2020-03-25</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/9696</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Amanna Gappa; VOLUME 28 NOMOR 1, 2020; 1-11</dc:source>
	<dc:source>2549-9785</dc:source>
	<dc:source>0853-1609</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/9696/4951</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2020 Amanna Gappa</dc:rights>
</oai_dc:dc>