Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal Tanpa peringkat SINTA

Penataan Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Telaah Sistem Hukum

Amanna Gappa · Vol. UME No. MOR (2021) · hlm. 15–25

ISSN
2549-9785, 0853-1609
Terbit
2021-11-06
Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

Abstrak

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merupakan salah satu lembaga Negara yang dibentuk dalam usaha memulikan, menegakan, memajukan hak asasi manusia. Namun pada tataran praktis kelembagaan Komnas HAM, belum cukup kuat untuk memajukan, memulikan dan menegakan hak asasi manusia, sebab kewenangan Komnas HAM hanya bersifat rekomendasi atas hasil penyelidikan pelanggaran ham berat yang telah dilakukan oleh komnas ham dan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Persoalan kemudian adalah, terjadinya tarik ulur dan proses pengembalian berkas penyelidikan dengan berbagai alasan yang membuat mandeg proses penegakan hak asasi manusia. Untuk itu, penting untuk memperkuat kewenagan Komnasham melalui penguatan regulasi atau membuat undang-undang khusus yang mengatur tentang tugas dan kewenangan Komnas HAM. Salah satunya dengan memberikan kewenangan penyidikan dan penuntutan kepada Komnas HAM, agar kerja-kerja Komnas HAM dapat berjalan maksimal dalam konteks pemajuan, pemuliaan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

4 penulis · 6 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Rini ApriyaniAfiliasi tidak diketahui1
Irma SuryaniAfiliasi tidak diketahui1
Kristiawan Wisnu WardhanaAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/oai, pertama di-harvest 4 Nov 2026, terakhir terlihat 15 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Penataan Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Telaah Sistem Hukum  </dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Bone, Sholihin </dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Hak Asasi Manusia</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Penataan Kelembagaan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Sistem Hukum</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merupakan salah satu lembaga Negara yang dibentuk dalam usaha memulikan, menegakan, memajukan hak asasi manusia. Namun pada tataran praktis kelembagaan Komnas HAM, belum cukup kuat untuk memajukan, memulikan dan menegakan hak asasi manusia, sebab kewenangan Komnas HAM hanya bersifat rekomendasi atas hasil penyelidikan pelanggaran ham berat yang telah dilakukan oleh komnas ham dan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Persoalan kemudian adalah, terjadinya tarik ulur dan proses pengembalian berkas penyelidikan dengan berbagai alasan yang membuat mandeg proses penegakan hak asasi manusia.&amp;nbsp;&amp;nbsp; Untuk itu, penting untuk memperkuat kewenagan Komnasham melalui penguatan regulasi atau membuat undang-undang khusus yang mengatur tentang tugas dan kewenangan Komnas HAM. Salah satunya dengan memberikan kewenangan penyidikan dan penuntutan kepada Komnas HAM, agar kerja-kerja Komnas HAM dapat berjalan maksimal dalam konteks pemajuan, pemuliaan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.
</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin</dc:publisher>
	<dc:date>2021-11-06</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/13445</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Amanna Gappa; VOLUME 29 NOMOR 1, 2021; 15-25</dc:source>
	<dc:source>2549-9785</dc:source>
	<dc:source>0853-1609</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/13445/6679</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>