Akses terbuka
Jurnal
Tanpa peringkat SINTA
Instrumen Hukum Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah dalam Pembangunan di Bidang Jasa Konstruksi
Amanna Gappa · Vol. UME No. MOR (2021) · hlm. 91–105
ISSN 2549-9785, 0853-1609
Terbit 2021-11-10
Penerbit Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Bahasa en
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui instrumen hukum pengelolaan penyelenggaraan kerja sama antara pemerintah daerah dengan kontraktor dalam pembangunan di bidang jasa konstruksi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan data empirik. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute), pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pengambilan bahan hukum sekunder dilakukan pada pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek hukum perjanjian kerja sama saa pemerintah dalam jasa konstruksi di Prrovinsi Sulawesi Utara belum berjalan optimal disebabkan kedua belah pihak baik pemerintah maupun swasta belum melaksanakan perjanjian secara konsisten yang menimbulkan terjadinya beberapa kondisi yaitu keterlambatan pembayaran bagi pihak penyedia jasa dan keterlambatan pembangunan yang menimbulkan inefisiensi bagi pihak pengguna jasa. Evaluasi hukum terhadap pelaksanaan perjanjian jasa konstruksi atas terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kerja sama baik dari pihak penyedia jasa konstruksi maupun pihak pengguna jasa konstruksi dilakukan melalui mekanisme penyelesaian dengan cara litigasi dan non-litigasi.
Jaringan kolaborasi para penulis
4 penulis ·
5 tautan kepenulisan bersama
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
Organisasi berbeda
Organisasi sama
Afiliasi tidak diketahui
Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.
Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/oai, pertama di-harvest 4 Nov 2026, terakhir terlihat 15 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
<dc:title xml:lang="en">Instrumen Hukum Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah dalam Pembangunan di Bidang Jasa Konstruksi</dc:title>
<dc:creator xml:lang="en">Pessak, Reynaldi Hizkia</dc:creator>
<dc:creator xml:lang="en">Mawuntu, J. Ronald</dc:creator>
<dc:creator xml:lang="en">Setiabudhi, Donna O.</dc:creator>
<dc:subject xml:lang="en">Kontrak Publik</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en">Konstruksi</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en">Hukum Kontrak</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en">Pemerintah Daerah</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en">Perjanjian</dc:subject>
<dc:description xml:lang="en">Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui instrumen hukum pengelolaan penyelenggaraan kerja sama antara pemerintah daerah dengan kontraktor dalam pembangunan di bidang jasa konstruksi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan data empirik. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute), pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pengambilan bahan hukum sekunder dilakukan pada pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek hukum perjanjian kerja sama saa pemerintah dalam jasa konstruksi di Prrovinsi Sulawesi Utara belum berjalan optimal disebabkan kedua belah pihak baik pemerintah maupun swasta belum melaksanakan perjanjian secara konsisten yang menimbulkan terjadinya beberapa kondisi yaitu keterlambatan pembayaran bagi pihak penyedia jasa dan keterlambatan pembangunan yang menimbulkan inefisiensi bagi pihak pengguna jasa. Evaluasi hukum terhadap pelaksanaan perjanjian jasa konstruksi atas terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kerja sama baik dari pihak penyedia jasa konstruksi maupun pihak pengguna jasa konstruksi dilakukan melalui mekanisme penyelesaian dengan cara litigasi dan non-litigasi. </dc:description>
<dc:publisher xml:lang="en">Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin</dc:publisher>
<dc:date>2021-11-10</dc:date>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
<dc:format>application/pdf</dc:format>
<dc:identifier>https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/18709</dc:identifier>
<dc:source xml:lang="en">Amanna Gappa; VOLUME 29 NOMOR 2, 2021; 91-105</dc:source>
<dc:source>2549-9785</dc:source>
<dc:source>0853-1609</dc:source>
<dc:language>en</dc:language>
<dc:relation>https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/18709/7494</dc:relation>
<dc:rights xml:lang="en">http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>
Sitasi dan pengindeksan
OpenAlex
Belum diperiksa
Crossref
Tidak ditemukan
Jumlah menurut tiap indeks pada 8 Nov 2026; setiap indeks menghitung sitasi dengan cara berbeda.
Sitasi artikel ini
APA 7
Pessak, R. H., Mawuntu, J. R., & Setiabudhi, D. O. (2021). Instrumen Hukum Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah dalam Pembangunan di Bidang Jasa Konstruksi. Amanna Gappa, UME(MOR), 91–105. https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/18709
Salin
IEEE
R. H. Pessak, J. R. Mawuntu, and D. O. Setiabudhi, “Instrumen Hukum Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah dalam Pembangunan di Bidang Jasa Konstruksi,” Amanna Gappa, vol. UME, no. MOR, pp. 91–105, 2021.
Salin
Dibuat dari metadata jurnal; periksa nama penulis sebelum dipakai.