Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal Tanpa peringkat SINTA

Perspektif Hukum Persetujuan Tindakan Kedokteran atas Perluasan Tindakan Operasi

Amanna Gappa · Vol. UME No. MOR (2023) · hlm. 20–35

ISSN
2549-9785, 0853-1609
Terbit
2023-02-09
Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

Abstrak

Perlindungan dan penegakan hukum di bidang medik di Indonesia belum optimal. Beragam kasus sengketa medik yang terjadi dan dieskpos di berbagai media hanyalah merupakan sebagian kecil kasus, puncak dari gunung es (iceberg). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum persetujuan tindakan kedokteran atas perluasan tindakan operasi. Penelitian ini menggunakan metode penlitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran dalam perluasan tindakan operasi di rumah sakit umum harus dilakukan sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur. Mengenai perlindungan hukum dokter dalam hal terjadinya kasus sengketa terkait persetujuan tindakan kedokteran dalam perluasan tindakan operasi di rumah sakit umum dilaksanakan dengan beberapa cara, seperti dengan senantiasa menerapkan Standar pelayanan minimal, standar prosedur operasional, proses kredensial serta kehati-hatian dan ketelitian dalam bekerja. Jika terjadi sengketa, penyelesaian sengketa dilakukan dengan mengutamakan kekeluargaan melalui negosiasi antara pihak rumah sakit dengan pasien.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

5 penulis · 6 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Wandani SyahrirAfiliasi tidak diketahui1
IndarAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/oai, pertama di-harvest 4 Nov 2026, terakhir terlihat 15 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Perspektif Hukum Persetujuan Tindakan Kedokteran atas Perluasan Tindakan Operasi </dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Sasmita, Sheila Febriana Ngiti</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Alwy, Sabir</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Iswanty, Muji </dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Dokter</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Hukum Kesehatan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Malpraktik</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Pasien</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Perlindungan dan penegakan hukum di bidang medik di Indonesia belum optimal. Beragam kasus sengketa medik yang terjadi dan dieskpos di berbagai media hanyalah merupakan sebagian kecil kasus, puncak dari gunung es (iceberg). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum persetujuan tindakan kedokteran atas perluasan tindakan operasi. Penelitian ini menggunakan metode penlitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran dalam perluasan tindakan operasi di rumah sakit umum harus dilakukan sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur. Mengenai perlindungan hukum dokter dalam hal terjadinya kasus sengketa terkait persetujuan tindakan kedokteran dalam perluasan tindakan operasi di rumah sakit umum dilaksanakan dengan beberapa cara, seperti dengan senantiasa menerapkan Standar pelayanan minimal, standar prosedur operasional, proses kredensial serta kehati-hatian dan ketelitian dalam bekerja. Jika terjadi sengketa, penyelesaian sengketa dilakukan dengan mengutamakan kekeluargaan melalui negosiasi antara pihak rumah sakit dengan pasien.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin</dc:publisher>
	<dc:date>2023-02-09</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/25388</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Amanna Gappa; VOLUME 31 NOMOR 1, 2023; 20-35</dc:source>
	<dc:source>2549-9785</dc:source>
	<dc:source>0853-1609</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/25388/9315</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>