Akses terbuka
Jurnal
Tanpa peringkat SINTA
Perspektif Hukum Persetujuan Tindakan Kedokteran atas Perluasan Tindakan Operasi
Amanna Gappa · Vol. UME No. MOR (2023) · hlm. 20–35
ISSN 2549-9785, 0853-1609
Terbit 2023-02-09
Penerbit Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Bahasa en
Abstrak
Perlindungan dan penegakan hukum di bidang medik di Indonesia belum optimal. Beragam kasus sengketa medik yang terjadi dan dieskpos di berbagai media hanyalah merupakan sebagian kecil kasus, puncak dari gunung es (iceberg). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum persetujuan tindakan kedokteran atas perluasan tindakan operasi. Penelitian ini menggunakan metode penlitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran dalam perluasan tindakan operasi di rumah sakit umum harus dilakukan sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur. Mengenai perlindungan hukum dokter dalam hal terjadinya kasus sengketa terkait persetujuan tindakan kedokteran dalam perluasan tindakan operasi di rumah sakit umum dilaksanakan dengan beberapa cara, seperti dengan senantiasa menerapkan Standar pelayanan minimal, standar prosedur operasional, proses kredensial serta kehati-hatian dan ketelitian dalam bekerja. Jika terjadi sengketa, penyelesaian sengketa dilakukan dengan mengutamakan kekeluargaan melalui negosiasi antara pihak rumah sakit dengan pasien.
Jaringan kolaborasi para penulis
5 penulis ·
6 tautan kepenulisan bersama
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
Organisasi berbeda
Organisasi sama
Afiliasi tidak diketahui
Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulis Organisasi Artikel bersama
Wandani Syahrir Afiliasi tidak diketahui 1
Indar Afiliasi tidak diketahui 1
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.
Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/oai, pertama di-harvest 4 Nov 2026, terakhir terlihat 15 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
<dc:title xml:lang="en">Perspektif Hukum Persetujuan Tindakan Kedokteran atas Perluasan Tindakan Operasi </dc:title>
<dc:creator xml:lang="en">Sasmita, Sheila Febriana Ngiti</dc:creator>
<dc:creator xml:lang="en">Alwy, Sabir</dc:creator>
<dc:creator xml:lang="en">Iswanty, Muji </dc:creator>
<dc:subject xml:lang="en">Dokter</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en">Hukum Kesehatan</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en">Malpraktik</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en">Pasien</dc:subject>
<dc:description xml:lang="en">Perlindungan dan penegakan hukum di bidang medik di Indonesia belum optimal. Beragam kasus sengketa medik yang terjadi dan dieskpos di berbagai media hanyalah merupakan sebagian kecil kasus, puncak dari gunung es (iceberg). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum persetujuan tindakan kedokteran atas perluasan tindakan operasi. Penelitian ini menggunakan metode penlitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran dalam perluasan tindakan operasi di rumah sakit umum harus dilakukan sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur. Mengenai perlindungan hukum dokter dalam hal terjadinya kasus sengketa terkait persetujuan tindakan kedokteran dalam perluasan tindakan operasi di rumah sakit umum dilaksanakan dengan beberapa cara, seperti dengan senantiasa menerapkan Standar pelayanan minimal, standar prosedur operasional, proses kredensial serta kehati-hatian dan ketelitian dalam bekerja. Jika terjadi sengketa, penyelesaian sengketa dilakukan dengan mengutamakan kekeluargaan melalui negosiasi antara pihak rumah sakit dengan pasien.</dc:description>
<dc:publisher xml:lang="en">Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin</dc:publisher>
<dc:date>2023-02-09</dc:date>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
<dc:format>application/pdf</dc:format>
<dc:identifier>https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/25388</dc:identifier>
<dc:source xml:lang="en">Amanna Gappa; VOLUME 31 NOMOR 1, 2023; 20-35</dc:source>
<dc:source>2549-9785</dc:source>
<dc:source>0853-1609</dc:source>
<dc:language>en</dc:language>
<dc:relation>https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/25388/9315</dc:relation>
<dc:rights xml:lang="en">http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>
Sitasi dan pengindeksan
OpenAlex
Belum diperiksa
Crossref
Tidak ditemukan
Jumlah menurut tiap indeks pada 8 Nov 2026; setiap indeks menghitung sitasi dengan cara berbeda.
Sitasi artikel ini
APA 7
Sasmita, S. F. N., Alwy, S., & Iswanty, M. (2023). Perspektif Hukum Persetujuan Tindakan Kedokteran atas Perluasan Tindakan Operasi. Amanna Gappa, UME(MOR), 20–35. https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/25388
Salin
IEEE
S. F. N. Sasmita, S. Alwy, and M. Iswanty, “Perspektif Hukum Persetujuan Tindakan Kedokteran atas Perluasan Tindakan Operasi,” Amanna Gappa, vol. UME, no. MOR, pp. 20–35, 2023.
Salin
Dibuat dari metadata jurnal; periksa nama penulis sebelum dipakai.