Pengaturan Honorarium Pejabat Pembuat Akta Tanah

Handayani, Husna; Ilmar, Aminuddin; Aswan, Muhammad

Akses terbuka Jurnal

Pengaturan Honorarium Pejabat Pembuat Akta Tanah

Amanna Gappa · Vol. UME No. MOR (2023) · hlm. 82–93

ISSN: 2549-9785, 0853-1609
Terbit: 2023-08-14
Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Bahasa: en
Lisensi: creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip keadilan dalam pengaturan honorarium Pejabat Pembuat Akta Tanah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistmatis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa esensi pengaturan honorarium Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah sebagai upaya untuk mewujudkan kepastian hukum dengan adanya kejelasan mengenai honorarium PPAT serta untuk mewujudkan keadilan melalui pemerataan honorarium PPAT. Penerapan prinsip keadilan dalam pengaturan honorarium Pejabat Pembuat Akta Tanah menggunakan keadilan distributif yang menilai keadilan dari proporsionalitas atau kesebandingan yang berdasarkan pada hak, jasa, uang dan juga jabatan, sehingga PPAT merupakan suatu jabatan yang mana menerima haknya berupa honorarium atas jasa yang diberikan kepada masyarakat.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

9 penulis · 12 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

Afiliasi tidak diketahui

Organisasi berbeda
Organisasi sama
Afiliasi tidak diketahui
Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel

Tampilkan sebagai tabel

Rekan penulis	Organisasi	Artikel bersama
Abdul Asis	Afiliasi tidak diketahui	1
Alifah Isnaeni Desriyani	Afiliasi tidak diketahui	1
Andi Kurniawati	Afiliasi tidak diketahui	1
Nadila Salsabila	Afiliasi tidak diketahui	1
Budi Ashari	Afiliasi tidak diketahui	1
A. Suriyaman Mustari Pide	Afiliasi tidak diketahui	1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/oai, pertama di-harvest 4 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.

Metadata asli (oai_dc)

<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Pengaturan Honorarium Pejabat Pembuat Akta Tanah</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Handayani, Husna</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Ilmar, Aminuddin</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Aswan, Muhammad </dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Akta</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Honorarium</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Pejabat Pembuat Akta Tanah</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Notaris</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip keadilan dalam pengaturan honorarium Pejabat Pembuat Akta Tanah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistmatis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa esensi pengaturan honorarium Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah sebagai upaya untuk mewujudkan kepastian hukum dengan adanya kejelasan mengenai honorarium PPAT serta untuk mewujudkan keadilan melalui pemerataan honorarium PPAT. Penerapan prinsip keadilan dalam pengaturan honorarium Pejabat Pembuat Akta Tanah menggunakan keadilan distributif yang menilai keadilan dari proporsionalitas atau kesebandingan yang berdasarkan pada hak, jasa, uang dan juga jabatan, sehingga PPAT merupakan suatu jabatan yang mana menerima haknya berupa honorarium atas jasa yang diberikan kepada masyarakat.
</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin</dc:publisher>
	<dc:date>2023-08-14</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/28286</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Amanna Gappa; VOLUME 31 NOMOR 2, 2023; 82-93</dc:source>
	<dc:source>2549-9785</dc:source>
	<dc:source>0853-1609</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/28286/10227</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2023 Amanna Gappa</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>