Permasalahan pengelolaan sampah menjadi tantangan serius di berbagai daerah, termasuk di Kota Tidore Kepulauan. Salah satu indikasinya adalah keterbatasan armada pengangkut sampah yang hanya melayani wilayah perkotaan, sementara desa-desa terabaikan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empirik. Penelitian ini dilakukan di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak konstitusional masyarakat Kota Tidore Kepulauan atas lingkungan yang baik dan sehat belum terpenuhi secara memadai. Hal ini disebabkan oleh pencemaran sampah yang tersebar di berbagai lingkungan. Lemahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah juga disebabkan oleh keterbatasan fasilitas, seperti tempat penampungan dan pengangkutan sampah. Akibatnya, masyarakat sering membuang sampah tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Pemerintah telah melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan sampah, termasuk melalui program Bank Sampah. Namun, implementasi program ini belum berjalan efektif karena keterbatasan fasilitas dan kurangnya penyadaran masyarakat. Selain itu, penerapan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah belum dilakukan secara konsisten, sehingga target pengelolaan dan penanganan sampah yang direncanakan tidak berjalan optimal.
Affiliations come from OpenAlex; journal OAI-PMH metadata carries none. Authors without an OpenAlex ID are matched by name, which can merge or split people.