Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal Tanpa peringkat SINTA

Optimalisasi Penyelesaian Aset: Tinjauan Kritis Kebijakan Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa

Amanna Gappa · Vol. UME No. MOR (2025) · hlm. 18–42

ISSN
2549-9785, 0853-1609
Terbit
2025-01-17
Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam kebijakan (yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2020) dalam penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/ Tionghoa (ABMA/T). Dari 1.020 aset yang terdaftar sejak tahun 1989, sampai dengan 5 Agustus 2024 baru diselesaikan sebanyak 568 aset, sedang sisanya sebanyak 452 aset belum diselesaikan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum yang menggunakan bahan hukum dan non-hukum sebagai dasar analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang ada. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa, pertama, Pasal 10 PMK 62 mengandung ketidaksetaraan cara pandang negara dalam menyelesaikan ABMA/T antara yang dikuasai pemerintah dengan yang dikuasai pihak ketiga; kedua, Pasal 36 PMK 62 tidak selaras dengan UUPA terkait penerapan prinsip kepastian hukum; ketiga, Pasal 19 s.d. 32 PMK 62 memuat besaran kompensasi yang memberatkan; keempat, Pasal 32 PMK 62 menyebabkan penyelesaian ABMA/T melalui keringanan kompensasi secara riil tidak sepenuhnya tuntas; kelima, Pasal 30 dan 41 PMK 62, mempersulit penyelesaian ABMA/T karena mengandung ketidakadilan dan kesewenang-wenangan; keenam, Pasal 33 s.d. 34 PMK 62 memuat syarat pembuktian dengan putusan pengadilan Incracht yang sulit dilaksanakan. Saran dalam kajian ini adalah agar dilakukan pembaruan terhadap kebijakan yang menjadi kendala penyelesaian ABMA/T sebagaimana terurai dalam pembahasan dengan preskripsinya.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

4 penulis · 6 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/oai, pertama di-harvest 4 Nov 2026, terakhir terlihat 15 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Optimalisasi Penyelesaian Aset: Tinjauan Kritis Kebijakan Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Sasmita, Dony</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Suryanovi, Sri</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Yunassanah, Selvia</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Jimmy, Charles</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">ABMA/T; Efektivitas; Pihak Ketiga; Reformasi Kebijakan; Politik Hukum</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam kebijakan (yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2020) dalam penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/ Tionghoa (ABMA/T). Dari 1.020 aset yang terdaftar sejak tahun 1989, sampai dengan 5 Agustus 2024 baru diselesaikan sebanyak 568 aset, sedang sisanya sebanyak 452 aset belum diselesaikan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum yang menggunakan bahan hukum dan non-hukum sebagai dasar analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang ada. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa, pertama, Pasal 10 PMK 62 mengandung ketidaksetaraan cara pandang negara dalam menyelesaikan ABMA/T antara yang dikuasai pemerintah dengan yang dikuasai pihak ketiga; kedua, Pasal 36 PMK 62 tidak selaras dengan UUPA terkait penerapan prinsip kepastian hukum; ketiga, Pasal 19 s.d. 32 PMK 62 memuat besaran kompensasi yang memberatkan; keempat, Pasal 32 PMK 62 menyebabkan penyelesaian ABMA/T melalui keringanan kompensasi secara riil tidak sepenuhnya tuntas; kelima, Pasal 30 dan 41 PMK 62, mempersulit penyelesaian ABMA/T karena mengandung ketidakadilan dan kesewenang-wenangan; keenam, Pasal 33 s.d. 34 PMK 62&amp;nbsp; memuat syarat pembuktian dengan putusan pengadilan Incracht yang sulit dilaksanakan. Saran dalam kajian ini adalah agar dilakukan pembaruan terhadap kebijakan yang menjadi kendala penyelesaian ABMA/T sebagaimana terurai dalam pembahasan dengan preskripsinya.
</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin</dc:publisher>
	<dc:date>2025-01-17</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/42924</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Amanna Gappa; VOLUME 33 NOMOR 1, 2025; 18-42</dc:source>
	<dc:source>2549-9785</dc:source>
	<dc:source>0853-1609</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/42924/12471</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2025 Amanna Gappa</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>