Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal Tanpa peringkat SINTA

Konflik Tapal Batas Desa: Tantangan Hukum dan Strategi Penyelesaian Sengketa

Amanna Gappa · Vol. UME No. MOR (2025) · hlm. 85–97

ISSN
2549-9785, 0853-1609
Terbit
2025-03-11
Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

Abstrak

Sengketa batas wilayah desa merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam konteks otonomi daerah. Salah satu kasus yang mencerminkan hal ini adalah sengketa antara Desa Malimongan dan Desa Tirobali di Kabupaten Luwu Utara, yang telah berlangsung lebih dari 13 tahun tanpa penyelesaian yang jelas. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penegasan Batas Desa telah mengatur mekanisme penyelesaiannya, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sengketa batas wilayah desa berdasarkan ketentuan hukum yang ada serta menelusuri upaya penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti perbedaan persepsi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta dinamika politik lokal menjadi kendala utama dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih intensif melalui negosiasi, fasilitasi, dan mediasi agar pemerintah dan masyarakat dapat mencapai kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan bersama. Penyelesaian sengketa batas desa membutuhkan kerja sama yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat guna menciptakan kepastian hukum serta stabilitas administrasi.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

5 penulis · 8 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Damir PadaAfiliasi tidak diketahui2

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/oai, pertama di-harvest 4 Nov 2026, terakhir terlihat 15 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Konflik Tapal Batas Desa: Tantangan Hukum dan Strategi Penyelesaian Sengketa</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Hasim, Muhammad Rizal</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Gunawan, Bambang Ady</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">H, Wildanah</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Samma, Rasma</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Desa</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Batas Wilayah</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Penyelesaian Sengketa</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Pemerintah Daerah</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Sengketa batas wilayah desa merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam konteks otonomi daerah. Salah satu kasus yang mencerminkan hal ini adalah sengketa antara Desa Malimongan dan Desa Tirobali di Kabupaten Luwu Utara, yang telah berlangsung lebih dari 13 tahun tanpa penyelesaian yang jelas. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penegasan Batas Desa telah mengatur mekanisme penyelesaiannya, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sengketa batas wilayah desa berdasarkan ketentuan hukum yang ada serta menelusuri upaya penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti perbedaan persepsi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta dinamika politik lokal menjadi kendala utama dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih intensif melalui negosiasi, fasilitasi, dan mediasi agar pemerintah dan masyarakat dapat mencapai kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan bersama. Penyelesaian sengketa batas desa membutuhkan kerja sama yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat guna menciptakan kepastian hukum serta stabilitas administrasi.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin</dc:publisher>
	<dc:date>2025-03-11</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/43484</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Amanna Gappa; VOLUME 33 NOMOR 1, 2025; 85-97</dc:source>
	<dc:source>2549-9785</dc:source>
	<dc:source>0853-1609</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/43484/12620</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2025 Amanna Gappa</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>