Disruption of Socio-Ecological Systems: The Impact of Land Burning Ban Policy on Farmer Community in Mantangai District, Central Kalimantan

Abstrak

Inggris

This study examines the impact of land burning ban policies on the socio-ecological systems of communities in Mantangai District, Central Kalimantan, focusing on traditional farming systems and their implications for food security, social structures, and ecological sustainability. Using a qualitative approach with case study methods, the research involved 27 informants through in-depth interviews, participant observation, and document analysis. The findings reveal three major transformations: (1) the shift in human-environment relations from an integrated to a fragmented system, (2) the transformation of socio-economic structures from collective to individual, and (3) a food security crisis due to loss of access to traditional farming systems. Through Environmental Sociology and Environmental Justice perspectives, the research demonstrates how policies based on the Human Exemptionalism Paradigm ignore the complexity of community socio-ecological relations that reflect the New Environmental Paradigm. Modernization programs like food estate have failed due to disregarding local knowledge, while criminalization of traditional practices has created systemic environmental injustice. The study recommends policy reformulation that integrates local wisdom and environmental justice to strengthen community socio-ecological resilience.

Bahasa Indonesia

Penelitian ini menganalisis dampak kebijakan larangan pembakaran lahan terhadap sistem sosial-ekologis masyarakat di Kecamatan Mantangai, Kalimantan Tengah, dengan fokus pada sistem pertanian tradisional dan implikasinya terhadap ketahanan pangan, struktur sosial, dan keberlanjutan ekologis. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian melibatkan 27 informan melalui wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi dokumen. Hasil penelitian mengungkap tiga transformasi utama: (1) perubahan relasi manusia-lingkungan dari sistem terintegrasi menjadi terpisah, (2) pergeseran struktur sosial-ekonomi dari kolektif ke individual, dan (3) krisis ketahanan pangan akibat hilangnya akses pada sistem pertanian tradisional. Melalui perspektif Environmental Sociology dan Environmental Justice, penelitian menunjukkan bagaimana kebijakan berbasis Human Exemptionalism Paradigm mengabaikan kompleksitas relasi sosial-ekologis masyarakat yang justru mencerminkan New Environmental Paradigm. Program modernisasi seperti food estate gagal karena mengabaikan pengetahuan lokal, sementara kriminalisasi praktik tradisional menciptakan ketidakadilan lingkungan yang sistemik. Penelitian merekomendasikan reformulasi kebijakan yang mengintegrasikan kearifan lokal dan keadilan lingkungan untuk memperkuat ketahanan sosial-ekologis masyarakat.

Kata kunci

• food security
• local wisdom
• peatland
• indigenous farming practices
• Ketahanan Pangan
• kearifan lokal
• lahan gambut
• pertanian lokal