Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Media Sosial sebagai Instrumen Advokasi Politik Hukum: Studi Kasus Gerakan Penolakan RUU Kontroversial di Indonesia

JURNAL ILMU BUDAYA · Vol. 13 No. 1 (2025) · hlm. 100–107

DOI
10.34050/jib.v13i1.46372
ISSN
2621-5101, 2354-7294
Terbit
2025-07-21
Penerbit
Universitas Hasanuddin
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

Abstrak

Transformasi partisipasi publik dalam era digital telah membawa media sosial menjadi instrumen advokasi hukum yang signifikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana media sosial digunakan sebagai sarana advokasi dalam konteks politik hukum di Indonesia, khususnya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang kontroversial. Dengan pendekatan deskriptif-normatif, penelitian ini menelaah norma hukum positif dan prinsip politik hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun media sosial berperan besar dalam mobilisasi aspirasi masyarakat, kerangka hukum nasional belum secara eksplisit mengakui dan mengakomodasi bentuk partisipasi digital sebagai bagian sah dari proses legislasi. Oleh karena itu, dibutuhkan reorientasi politik hukum dan pembentukan regulasi turunan yang mampu mengintegrasikan media sosial dalam sistem legislasi demokratis di Indonesia.

Jaringan kolaborasi para penulis

22 penulis · 71 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Langlangbuana
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Deny HaspadaUniversitas Langlangbuana2
Prayudi Juni AlamsyahAfiliasi tidak diketahui1
KomarudinAfiliasi tidak diketahui1
Sandy Pratama PutraAfiliasi tidak diketahui1
Dedi JunaediAfiliasi tidak diketahui1
Romadlon Adi Ali FikriAfiliasi tidak diketahui1
Yuda Permana SidiqAfiliasi tidak diketahui1
Aan Tirta GandanaUniversitas Langlangbuana1
Agus HendrayanaUniversitas Langlangbuana1
DainsyahUniversitas Langlangbuana1
Dian Amalia DewiUniversitas Langlangbuana1
Ari SudewoUniversitas Langlangbuana1
C. Suryaarga IndrajayaUniversitas Langlangbuana1
Euis KurniawatiUniversitas Langlangbuana1
Hendi Fuky LukmantaUniversitas Langlangbuana1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unhas.ac.id/index.php/jib/oai, pertama di-harvest 5 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Media Sosial sebagai Instrumen Advokasi Politik Hukum: Studi Kasus Gerakan Penolakan RUU Kontroversial di Indonesia</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Dwiyanti, Sri</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Habeaha, Binner</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Alamsyah, Prayudi</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Maulana, Ihsan</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Ali Fikri, Romadlon Adi</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Haspada, Denny</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Rosidawati Wiradirja, Imas</dc:creator>
	<dc:description xml:lang="en">Transformasi partisipasi publik dalam era digital telah membawa media sosial menjadi instrumen advokasi hukum yang signifikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana media sosial digunakan sebagai sarana advokasi dalam konteks politik hukum di Indonesia, khususnya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang kontroversial. Dengan pendekatan deskriptif-normatif, penelitian ini menelaah norma hukum positif dan prinsip politik hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun media sosial berperan besar dalam mobilisasi aspirasi masyarakat, kerangka hukum nasional belum secara eksplisit mengakui dan mengakomodasi bentuk partisipasi digital sebagai bagian sah dari proses legislasi. Oleh karena itu, dibutuhkan reorientasi politik hukum dan pembentukan regulasi turunan yang mampu mengintegrasikan media sosial dalam sistem legislasi demokratis di Indonesia.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Hasanuddin</dc:publisher>
	<dc:date>2025-07-21</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unhas.ac.id/index.php/jib/article/view/46372</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.34050/jib.v13i1.46372</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">JURNAL ILMU BUDAYA; Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Budaya; 100-107</dc:source>
	<dc:source>2621-5101</dc:source>
	<dc:source>2354-7294</dc:source>
	<dc:source>10.34050/jib.v13i1</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unhas.ac.id/index.php/jib/article/view/46372/13292</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>