Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal

Analisis Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Kebijakan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat

GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan · Vol. 8 No. 1 (2015) · hlm. 27–42

DOI
10.31947/jgov.v8i1.99
ISSN
1979-5645, 1979-5645
Terbit
2015-01-25
Penerbit
Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas
Bahasa
en

Abstrak

Abstract: This article aims to describe and analyze the relationship between Regional Representative Council and Local Government in the making of local legislation of the alleviation of poverty. The result of this research showed that the relationship between Regional Representative Coun­cil and Local Government in the making of local legislation is the diametric relationship. The re­lationship can be seen from the aspiration of society, public policy delivery budgets priorities and basis of temporary budget by the local government to the parliament to be discussed and agreed upon. Then the local government to submit a draft regulation on the budget along with an explanation of the supporting documents to Regional Representatives Council to be discussed and approved regulations. Keywords: governance, government linkage poverty, local regulation Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis hubungan DPRD dan pemerintah daerah dalam pembuatan peraturan daerah tentang pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian dalam tulisan ini menunjukkan bahwa hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah adalah hubungan diametral. Hubungan dapat dilihat dari penyerapan aspirasi masyarakat, penyam­paian kebijakan umum APBD (KUA) prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) oleh pemerintah daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati. Selanjutnya pemerintah daerah mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai penjelasan dari dokumen-dokumen pen­dukungnya kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi perda. Kata Kunci: governance, hubungan pemerintahan, kemiskinan, peraturan daerah

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

31 penulis · 72 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Institut Ahmad Dahlan Probolinggo
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Rabina YunusAfiliasi tidak diketahui3
Sakaria To AnwarAfiliasi tidak diketahui2
Arisnawawi ArisnawawiAfiliasi tidak diketahui2
Andi Lukman IrwanAfiliasi tidak diketahui2
Muhammad SabiqAfiliasi tidak diketahui1
Sawedi MuhammadAfiliasi tidak diketahui1
Andi Rewo Batari WantiAfiliasi tidak diketahui1
Saifuddin SaifuddinInstitut Ahmad Dahlan Probolinggo1
Ahmad MuhajirAfiliasi tidak diketahui1
Adnan KasogiAfiliasi tidak diketahui1
Sadriani IlyasAfiliasi tidak diketahui1
Suhardiman SyamsuAfiliasi tidak diketahui1
Anni Mujahida KamalAfiliasi tidak diketahui1
Rahmatullah RahmatullahAfiliasi tidak diketahui1
Andi Fitrah Perdana PutraAfiliasi tidak diketahui1
Wismoyo AdisaputraAfiliasi tidak diketahui1
Nuradyatun PratamaAfiliasi tidak diketahui1
Ardiyanto ArdiyantoAfiliasi tidak diketahui1
Nurlinah NurlinahAfiliasi tidak diketahui1
Andi Tenri WulangAfiliasi tidak diketahui1
Andi MurfhiAfiliasi tidak diketahui1
Ady DeksaAfiliasi tidak diketahui1
Andi AsmirwanAfiliasi tidak diketahui1
Aan Saddan HusainAfiliasi tidak diketahui1
Agusman HidayatAfiliasi tidak diketahui1
Indar ArifinAfiliasi tidak diketahui1
Ika MonikaAfiliasi tidak diketahui1
Ayu liaAfiliasi tidak diketahui1
Saharuddin SaharuddinAfiliasi tidak diketahui1
A Lukman IrwanAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/oai, pertama di-harvest 5 Nov 2026, terakhir terlihat 5 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Analisis Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Kebijakan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Nawawi, Juanda</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">governance</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">hubungan pemerintahan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">kemiskinan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">peraturan daerah</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Abstract: This article aims to describe and analyze the relationship between Regional Representative Council and Local Government in the making of local legislation of the alleviation of poverty. The result of this research showed that the relationship between Regional Representative Coun­cil and Local Government in the making of local legislation is the diametric relationship. The re­lationship can be seen from the aspiration of society, public policy delivery budgets priorities and basis of temporary budget by the local government to the parliament to be discussed and agreed upon. Then the local government to submit a draft regulation on the budget along with an explanation of the supporting documents to Regional Representatives Council to be discussed and approved regulations. Keywords: governance, government linkage poverty, local regulation Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis hubungan DPRD dan pemerintah daerah dalam pembuatan peraturan daerah tentang pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian dalam tulisan ini menunjukkan bahwa hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah adalah hubungan diametral. Hubungan dapat dilihat dari penyerapan aspirasi masyarakat, penyam­paian kebijakan umum APBD (KUA) prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) oleh pemerintah daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati. Selanjutnya pemerintah daerah mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai penjelasan dari dokumen-dokumen pen­dukungnya kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi perda. Kata Kunci: governance, hubungan pemerintahan, kemiskinan, peraturan daerah</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas</dc:publisher>
	<dc:date>2015-01-25</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/99</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31947/jgov.v8i1.99</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 8 No. 1 (2015); 27-42</dc:source>
	<dc:source>1979-5645</dc:source>
	<dc:source>1979-5645</dc:source>
	<dc:source>10.31947/jgov.v8i1</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/99/pdf</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2016 GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan</dc:rights>
</oai_dc:dc>