Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal

Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Propinsi Sulawesi Selatan

GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan · Vol. 1 No. 1 (2016) · hlm. 41–62

DOI
10.31947/jgov.v1i1.1113
ISSN
1979-5645, 1979-5645
Terbit
2016-11-10
Penerbit
Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas
Bahasa
en

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan otonomi daerah di Sulawesi Selatan melalui suatu penelitian tentang Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Propinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejumlah urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi yang dilaksanakan oleh dinas dan badan. Berdasarkan identifikasi urusan tersebut, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sejumlah dinas/badan yang dijadikan sebagai sampel terdapat perbedaan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Secara umum menunjukkan bahwa Propinsi Sulawesi Selatan dapat dikatagorikan berhasil dalam implementasi kewenangan, meskipun demikian masih terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, yaitu: Faktor keterbatasan dana operasional dalam pelaksanaan kegiatan, Faktor regulasi/pedoman operasional yang belum lengkap, dan Faktor koordinasi dengan instansi terkait belum berjalan sebagaimana mestinya, serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga belum lengkap.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

13 penulis · 23 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Rabina YunusAfiliasi tidak diketahui3
Andi Samsu AlamAfiliasi tidak diketahui3
Muhammad Amril Pratama PutraAfiliasi tidak diketahui1
Adithia Anbar PerkasaAfiliasi tidak diketahui1
Andi Lukman IrwanAfiliasi tidak diketahui1
Evy UrmilasariAfiliasi tidak diketahui1
Andi Muhammad AdeAfiliasi tidak diketahui1
Kurniawan AkbarAfiliasi tidak diketahui1
Masita Hi. ModimAfiliasi tidak diketahui1
Zahra Adya RachmanAfiliasi tidak diketahui1
ashar prawitnoAfiliasi tidak diketahui1
Faried AliAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/oai, pertama di-harvest 5 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Propinsi Sulawesi Selatan</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Rusli, Andi Muhammad</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Otonomi Daerah</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Kemenangan Propinsi</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan otonomi daerah di Sulawesi Selatan melalui suatu penelitian tentang Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Propinsi Sulawesi Selatan.  Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejumlah urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi yang dilaksanakan oleh dinas dan badan. Berdasarkan identifikasi urusan tersebut, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sejumlah dinas/badan yang dijadikan sebagai sampel terdapat perbedaan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Secara umum menunjukkan bahwa  Propinsi Sulawesi Selatan dapat dikatagorikan berhasil dalam implementasi kewenangan, meskipun demikian masih terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, yaitu:  Faktor keterbatasan dana operasional dalam pelaksanaan kegiatan, Faktor regulasi/pedoman operasional yang belum lengkap, dan Faktor koordinasi dengan instansi terkait belum berjalan sebagaimana  mestinya, serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga  belum lengkap.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas</dc:publisher>
	<dc:date>2016-11-10</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/1113</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31947/jgov.v1i1.1113</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 1 No. 1 (2008); 41-62</dc:source>
	<dc:source>1979-5645</dc:source>
	<dc:source>1979-5645</dc:source>
	<dc:source>10.31947/jgov.v1i1</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/1113/pdf</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2016 GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan</dc:rights>
</oai_dc:dc>