Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal

Transparansi Legislatif Dalam Lembaga Perwakilan Rakyat

GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan · Vol. 1 No. 1 (2016) · hlm. 35–40

DOI
10.31947/jgov.v1i1.1116
ISSN
1979-5645, 1979-5645
Terbit
2016-11-10
Penerbit
Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas
Bahasa
en

Abstrak

Distribusi kekuasaan secara horizontal, menunjukkan bahwa lembaga legislatif mempunyai kekuasaan untuk membuat undang-undang. Lembaga ini bisa pula disebut sebagai Parlemen dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang anggotanya merupakan wakil-wakil rakyat dan direkrut melalui pemilihan umum (sistem distrik atau sistem proforsional). Transparansi legislatif hendaklah berawal dari transparansi rekrutmen calon anggota legislatif pada pemilihan umum. Hal ini dimaksudkan agar tampil wakil-wakil rakyat yang memiliki komitmen yang kuat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

27 penulis · 49 tautan kepenulisan bersama · 1 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Sunan Gunung Djati State Islamic University Bandung
  • Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Andi MurfhiAfiliasi tidak diketahui3
Andi Lukman IrwanAfiliasi tidak diketahui3
Nurlinah NurlinahSunan Gunung Djati State Islamic University Bandung3
Rabina YunusAfiliasi tidak diketahui3
Widyani PermatasariAfiliasi tidak diketahui1
Julfiani JulfianiAfiliasi tidak diketahui1
Heri GazaliAfiliasi tidak diketahui1
Gusti Zulkarnain TompoAfiliasi tidak diketahui1
Ivan PahleviAfiliasi tidak diketahui1
Hastutiyani HastutiyaniAfiliasi tidak diketahui1
Ahmad FauziAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad WahyuAfiliasi tidak diketahui1
Zulfiani ZulfianiSyarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta1
Indriani PallawaAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad SujahriAfiliasi tidak diketahui1
Anitha NurakAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad TamarAfiliasi tidak diketahui1
Hidri SuhamdaniAfiliasi tidak diketahui1
Abdul Salam MuchtarAfiliasi tidak diketahui1
Wahyudin AnwarAfiliasi tidak diketahui1
Ari SujiproAfiliasi tidak diketahui1
Indar ArifinAfiliasi tidak diketahui1
Irmaya SuciAfiliasi tidak diketahui1
Kesuma JayaAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad Rifad Syarif PutraAfiliasi tidak diketahui1
Nurul Hilal BahnarAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/oai, pertama di-harvest 5 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Transparansi Legislatif  Dalam Lembaga Perwakilan Rakyat</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Kadir, Andi Gau</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">transparansi</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">legislatif</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">dpr</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Distribusi kekuasaan secara horizontal, menunjukkan bahwa lembaga legislatif mempunyai kekuasaan untuk membuat undang-undang. Lembaga ini bisa pula disebut sebagai Parlemen dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang anggotanya merupakan wakil-wakil rakyat dan direkrut melalui pemilihan umum (sistem distrik atau sistem proforsional). Transparansi legislatif hendaklah berawal dari transparansi rekrutmen calon anggota legislatif pada pemilihan umum. Hal ini dimaksudkan agar tampil wakil-wakil rakyat yang memiliki komitmen yang kuat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas</dc:publisher>
	<dc:date>2016-11-10</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/1116</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31947/jgov.v1i1.1116</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 1 No. 1 (2008); 35-40</dc:source>
	<dc:source>1979-5645</dc:source>
	<dc:source>1979-5645</dc:source>
	<dc:source>10.31947/jgov.v1i1</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/1116/pdf</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2016 GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan</dc:rights>
</oai_dc:dc>