Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal Tanpa peringkat SINTA

Memahami Perkembangan Desa di Indonesia

GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan · Vol. 1 No. 1 (2016) · hlm. 77–88

DOI
10.31947/jgov.v1i1.1118
ISSN
1979-5645, 1979-5645
Terbit
2016-11-10
Penerbit
Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas
Bahasa
en

Abstrak

Masuknya sistem pemerintahan modern di desa, telah merobak sebuah buah perjalanan panjang karakteristik budaya yang mengedepankan komunalisme kearah individualistik. Di Indonesia, diperkirakan lebih dari tiga perempat penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan. Sehingga selalu menjadi masalah pelik dalam pemajuannya. Salah satunya adalah bagaimana upaya menghapuskan kesenjangan antara desa dan kota dimana hal tersebut selalu dijadikan indikator keberhasilan pembangunan secara nasional. Sementara, dampak umum pembangunan terhadap desa yang membawa efek yang jauh lebih membahayakan masyarakat desa dalam friksi-friksi yang tajam tidak menjadi telaah penting. Sementara hal tersebut akan berimplikasi terhadap perubahan nilai fundamental (local identity), sehingga semakin merapuhkan sendi-sendi tradisi dan kekeluargaan yang membangun komunitas desa.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

7 penulis · 9 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Syiah Kuala
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Juanda NawawiAfiliasi tidak diketahui1
Anni Mujahida KamalAfiliasi tidak diketahui1
Noor Gemilang SiradjaAfiliasi tidak diketahui1
Andi Samsu AlamAfiliasi tidak diketahui1
Rusman RusmanUniversitas Syiah Kuala1
Hasrat Arief SalehAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/oai, pertama di-harvest 5 Nov 2026, terakhir terlihat 15 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Memahami Perkembangan Desa di Indonesia</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Syamsu, Suhardiman</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">desa</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">pembangunan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">otonomi</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Masuknya sistem pemerintahan modern di desa, telah merobak sebuah buah perjalanan panjang karakteristik budaya yang mengedepankan komunalisme kearah individualistik.  Di Indonesia, diperkirakan lebih dari tiga perempat penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan. Sehingga selalu menjadi masalah pelik dalam pemajuannya. Salah satunya adalah bagaimana upaya menghapuskan kesenjangan antara desa dan kota dimana hal tersebut selalu dijadikan indikator keberhasilan pembangunan secara nasional. Sementara, dampak umum pembangunan terhadap desa yang membawa efek yang jauh lebih membahayakan masyarakat desa dalam friksi-friksi yang tajam tidak menjadi telaah penting. Sementara hal tersebut akan berimplikasi terhadap perubahan nilai fundamental (local identity), sehingga semakin merapuhkan sendi-sendi tradisi dan kekeluargaan yang membangun komunitas desa.  </dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas</dc:publisher>
	<dc:date>2016-11-10</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/1118</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31947/jgov.v1i1.1118</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 1 No. 1 (2008); 77-88</dc:source>
	<dc:source>1979-5645</dc:source>
	<dc:source>1979-5645</dc:source>
	<dc:source>10.31947/jgov.v1i1</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/1118/pdf</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2016 GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan</dc:rights>
</oai_dc:dc>