Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal

Kajian tentang Pemerintahan Desa Perspektif Otonomi Daerah

GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan · Vol. 1 No. 1 (2016) · hlm. 1–24

DOI
10.31947/jgov.v1i1.1119
ISSN
1979-5645, 1979-5645
Terbit
2016-11-11
Penerbit
Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas
Bahasa
en

Abstrak

Otonomi daerah sesudah lengsernya Suharto pada 21 Mei 1998 yang seiring dengan berhembusnya angin reformasi, diselenggarakan dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU ini otonomi daerah ditempatkan secara utuh di Kabupaten/ Kota atas dasar otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab, dan pada daerah otonom provinsi diselenggarakan atas dasar otonomi terbatas. Saat ini acuan yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang merupakan pengganti dari UU No.22 tahun 1999. epanjang sejarah penyeleng-garaan pemerintahan di Indonesia, otonomi daerah selalu menjadi masalah sentral yang diperdebatkan oleh berbagai kalangan. Ada era yang ditandai dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya dan ada era lain yang mencatumkan pemberian otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, namun dengan kecenderungan yang lebih mengarah pada pergeseran kuat menuju pengutamaan dekonsentrasi.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

12 penulis · 17 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Arif Alauddin UmarAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad Amirul Haq MuisAfiliasi tidak diketahui1
And Muhammad RusliAfiliasi tidak diketahui1
Fadillah UlandariAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad Amirul HaqAfiliasi tidak diketahui1
Nurlinah NurlinahAfiliasi tidak diketahui1
Isgunandar IsgunandarAfiliasi tidak diketahui1
Indar ArifinAfiliasi tidak diketahui1
Ermita SavitryAfiliasi tidak diketahui1
Rusman RusmanAfiliasi tidak diketahui1
Suhardiman SyamsuAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/oai, pertama di-harvest 5 Nov 2026, terakhir terlihat 5 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Kajian tentang Pemerintahan Desa  Perspektif Otonomi Daerah</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Saleh, Hasrat Arief</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">pemerintahan desa</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">otonomi daerah</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">demokrasi</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Otonomi daerah sesudah lengsernya Suharto pada 21 Mei 1998  yang seiring dengan berhembusnya angin reformasi, diselenggarakan dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU ini otonomi daerah ditempatkan secara utuh di Kabupaten/ Kota atas dasar otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab, dan pada daerah otonom provinsi diselenggarakan atas dasar otonomi terbatas. Saat ini acuan yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang merupakan pengganti dari UU No.22 tahun 1999. epanjang sejarah penyeleng-garaan pemerintahan di Indonesia, otonomi daerah selalu menjadi masalah sentral yang diperdebatkan oleh berbagai kalangan. Ada era yang ditandai dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya dan ada era lain yang mencatumkan pemberian otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, namun dengan kecenderungan yang lebih mengarah pada pergeseran kuat menuju pengutamaan dekonsentrasi.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas</dc:publisher>
	<dc:date>2016-11-11</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/1119</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31947/jgov.v1i1.1119</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 1 No. 1 (2008); 1-24</dc:source>
	<dc:source>1979-5645</dc:source>
	<dc:source>1979-5645</dc:source>
	<dc:source>10.31947/jgov.v1i1</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/1119/pdf</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2016 GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan</dc:rights>
</oai_dc:dc>